Aher Gantikan Sandi Uno Terbentur UU Pilkada
Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:06 WIB > Dibaca 414 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kosongnya kursi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta karena ditinggal Sandiaga Uno yang maju jadi cawapres, terus menuai polemik. Pasalnya, posisi yang dulunya ditempati wakil ketua umum Gerindra itu kabarnya bakal diisi oleh kader elite PKS.

Selain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut-sebut sebagai calon kuat yang disiapkan PKS untuk menjadi wagub DKI Jakarta.

Karena diketahui, sesuai aturan, partai pengusung berhak mengusulkan calon pengganti untuk dipilih di sidang DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menilai, mekanisme pengisian wakil gubernur yang kosong telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Termasuk telah diatur syarat-syaratnya.

“Sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,” kata Bahtiar.

Mengenai mencuatnya nama Ahmad Heryawan (Aher) yang disebut bakal menggantikan Sandiaga, menurut Bahtiar kalau melihat ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak memenuhi syarat diajukan sebagai calon. Meski memang hak mengusulkan ada di tangan partai pengusung.

Bahtiar menyebut, Pasal 7 ayat (2) Huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016. “Pak Aher sudah 2 kali menjadi Gubernur Jabar, sehingga tidak boleh dicalonkan lagi menjadi Wagub DKI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10/2016,” kata Bahtiar.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara itu, dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf o misalnya dinyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.

“Pasal 7 Ayat (2) hurup n menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota,” pungkas Bahtiar yang merupakan doktor Ilmu Pemerintahan itu.(jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Timbang Elpiji yang Dibeli

Timbang Elpiji yang Dibeli
Rabu, 14 November 2018 - 10:30 wib

Begini Kronologis Insiden Pagar Roboh Makan Korban
Rabu, 14 November 2018 - 10:12 wib

Beras Mahal Permainan Distributor
Rabu, 14 November 2018 - 10:00 wib
Ceceran Darah Terlihat di Lokasi
Satu Korban Meninggal Akibat Insiden Pagar Ambruk
Rabu, 14 November 2018 - 09:50 wib
Operasi Zebra  Berakhir, 1.757  Pelanggar Ditilang

Operasi Zebra Berakhir, 1.757 Pelanggar Ditilang
Rabu, 14 November 2018 - 09:30 wib

Pagar SDN 141 Roboh, Siswa Terhimpit
Rabu, 14 November 2018 - 09:10 wib
Alat Rekam KTP-el Banyak yang Rusak

Alat Rekam KTP-el Banyak yang Rusak
Rabu, 14 November 2018 - 09:00 wib
Kasus Century, KPK Minta Keterangan Ketua OJK

Kasus Century, KPK Minta Keterangan Ketua OJK
Rabu, 13 November 2018 - 20:47 wib
Stan Lee Tutup Usia, Para Superhero Berduka

Stan Lee Tutup Usia, Para Superhero Berduka
Rabu, 13 November 2018 - 19:37 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
PDIP Jateng Sweeping Poster Jokowi "Raja Jawa"

Selasa, 13 November 2018 - 08:14 WIB

Pedagang Cabai Pasar Panam Curhat ke Sandiaga

Senin, 12 November 2018 - 12:06 WIB

Janji Sandiaga di Pasar Tanjung Pura

Senin, 12 November 2018 - 01:19 WIB

Partai Golkar Kritik Kinerja KPU

Sabtu, 10 November 2018 - 17:32 WIB

Besok, Terakhir Pengiriman Berkas Penerimaan Komisioner KPU
Sagang Online
loading...
Follow Us