DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech
Sabtu, 18 Agustus 2018 - 14:47 WIB > Dibaca 551 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap memfasilitasi para pelaku usaha financial technology (fintech) yang mengeluhkan inkonsitensi regulasi yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supraktino menuturkan, regulasi yang konsisten dan visioner sangat diperlukan untuk pertumbuhan suatu industri keuangan ke depannya. Menurutnya, dunia usaha akan kesulitan, tidak terkecuali mengenai aturan terhadap para penyelenggara fintech yang sedang mengejar izin permanen dari regulator.

“Intinya, tolong kalau ada keluhan atau kesulitan, jangan segan-segan untuk menyampaikannya ke Komisi XI DPR,” ucap Hendrawan kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/8).

Dengan melaporkan keluhannya ke DPR, proses perizinan diharapkan juga bisa lebih cepat karena ada dorongan DPR. Hendrawan menyatakan, siap mengecek apa saja yang diubah. “Nanti Komisi XI akan membicarakan ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.

Hendrawan memahami adanya aturan ketat terkait industri fintech, sebagai bentuk kehati-hatian dari otoritas terkait untuk mencegah oportunisme. Akan tetapi, ia menegaskan, tidak dibenarkan juga jika aturan menjadi inkonsisten.

Hal tersebut justru bisa memicu banyak fintech ilegal yang beredar tanpa izin. Padahal akhir Juli lalu, OJK baru merilis adanya 227 fintech yang beroperasi ilegal. Jumlah ini bisa saja bertambah jika izin kian sulit diperoleh.

“Karena itu, perlu diberi masukan apa yang mempersulit pelaku usaha agar kita melakukan kontrol. Karena DPR itu lembaga kontrol,” tukasnya.

Sebelumnya Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, menyatakan aturan terkait perolehan izin di fintech memang bersifat dinamis. Perubahan bisa terjadi bergantung kondisi di dunia maupun dalam negeri.

Untuk diketahui, saat ini baru satu fintech yang mengantongi izin permanen sebagai penyelenggara fintech di Indonesia. Sebanyak 62 penyelenggara fintech lainnya baru memperoleh status terdaftar di OJK. Mereka yang terdaftar ini harus segera mengantongi izin permanen maksimal setahun semenjak memperoleh status terdaftarnya.(nas/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Ini Alasan Sebagian Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandiaga

Ini Alasan Sebagian Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandiaga
Selasa, 24 September 2018 - 21:31 wib
Buni Yani Bergabung di BPN Prabowo-Sandiaga

Buni Yani Bergabung di BPN Prabowo-Sandiaga
Selasa, 24 September 2018 - 21:04 wib
PDIP Apresiasi Tranparansi Laporan Awal Dana Kampanye

PDIP Apresiasi Tranparansi Laporan Awal Dana Kampanye
Selasa, 24 September 2018 - 20:26 wib

Belum Mau Nikah
Selasa, 24 September 2018 - 18:52 wib
Calon Anggota DPRD Inhu Bertambah Jadi 531 orang

Calon Anggota DPRD Inhu Bertambah Jadi 531 orang
Selasa, 24 September 2018 - 17:43 wib

Komunitas BIJAK Dilatih Tim Desa Binaan LPPM Unri
Selasa, 24 September 2018 - 17:41 wib

Komitmen Kampanye Damai
Selasa, 24 September 2018 - 17:04 wib

Sungai Salak Juara MTQ Kecamatan Tempuling
Selasa, 24 September 2018 - 17:00 wib

1 Dekade Eka Hospital Melayani Sepenuh Hati
Selasa, 24 September 2018 - 16:43 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah

Sabtu, 22 September 2018 - 15:49 WIB

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

Pamflet Undangan Diskusi Divestasi Newmont itu Hoax

Kamis, 20 September 2018 - 14:11 WIB

BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik

Rabu, 19 September 2018 - 15:48 WIB

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional

Rabu, 19 September 2018 - 12:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini