DPR Fasilitasi Keluhan Industri Fintech
Sabtu, 18 Agustus 2018 - 14:47 WIB > Dibaca 702 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap memfasilitasi para pelaku usaha financial technology (fintech) yang mengeluhkan inkonsitensi regulasi yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supraktino menuturkan, regulasi yang konsisten dan visioner sangat diperlukan untuk pertumbuhan suatu industri keuangan ke depannya. Menurutnya, dunia usaha akan kesulitan, tidak terkecuali mengenai aturan terhadap para penyelenggara fintech yang sedang mengejar izin permanen dari regulator.

“Intinya, tolong kalau ada keluhan atau kesulitan, jangan segan-segan untuk menyampaikannya ke Komisi XI DPR,” ucap Hendrawan kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/8).

Dengan melaporkan keluhannya ke DPR, proses perizinan diharapkan juga bisa lebih cepat karena ada dorongan DPR. Hendrawan menyatakan, siap mengecek apa saja yang diubah. “Nanti Komisi XI akan membicarakan ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.

Hendrawan memahami adanya aturan ketat terkait industri fintech, sebagai bentuk kehati-hatian dari otoritas terkait untuk mencegah oportunisme. Akan tetapi, ia menegaskan, tidak dibenarkan juga jika aturan menjadi inkonsisten.

Hal tersebut justru bisa memicu banyak fintech ilegal yang beredar tanpa izin. Padahal akhir Juli lalu, OJK baru merilis adanya 227 fintech yang beroperasi ilegal. Jumlah ini bisa saja bertambah jika izin kian sulit diperoleh.

“Karena itu, perlu diberi masukan apa yang mempersulit pelaku usaha agar kita melakukan kontrol. Karena DPR itu lembaga kontrol,” tukasnya.

Sebelumnya Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, menyatakan aturan terkait perolehan izin di fintech memang bersifat dinamis. Perubahan bisa terjadi bergantung kondisi di dunia maupun dalam negeri.

Untuk diketahui, saat ini baru satu fintech yang mengantongi izin permanen sebagai penyelenggara fintech di Indonesia. Sebanyak 62 penyelenggara fintech lainnya baru memperoleh status terdaftar di OJK. Mereka yang terdaftar ini harus segera mengantongi izin permanen maksimal setahun semenjak memperoleh status terdaftarnya.(nas/jpg)
KOMENTAR
Berita Update

Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:33 wib

KPU Pekanbaru Bentuk Relawan Demokrasi
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:01 wib
Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai

Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:00 wib
Atap Halte TMP Rusak Parah

Atap Halte TMP Rusak Parah
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:45 wib
Pokja Tiga Proyek  Infrastruktur Diperiksa

Pokja Tiga Proyek Infrastruktur Diperiksa
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:29 wib
Dibuka Pelatihan untuk Umum
UPT LK Masih Perlu Instruktur Andal
Dibuka Pelatihan untuk Umum
Selasa, 22 Januari 2019 - 15:13 wib

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:54 wib
DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:31 wib
Sepanjang Jalan  Teropong Penuh Lubang

Sepanjang Jalan Teropong Penuh Lubang
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:08 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Supermoon Bakal Terjadi 3 Kali

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:44 WIB

BKPM Siap Bekukan Izin VFS Tasheel Indonesia

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:41 WIB

Bupati Temui Kemenristek Dikti

Senin, 21 Januari 2019 - 11:05 WIB

Caesar Dicurigai Ada Kecurangan

Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Supermoon, Waspada Pasang Maksimum Air Laut

Minggu, 20 Januari 2019 - 11:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us