Vaksinasi MR Tetap Dilanjutkan
Kamis, 23 Agustus 2018 - 11:16 WIB > Dibaca 482 kali Print | Komentar
Vaksinasi MR Tetap Dilanjutkan
Zaini Rizaldy Saragih
(RIAUPOS.CO) - Program vaksinasi Measles Rubella (MR) tetap berlanjut di Kota Pekanbaru meski dalam komponen vaksin mengandung bahan yang tidak halal. Belum adanya keputusan penghentian dari Kementerian dan Kesehatan (Kemenkes) dijadikan sebagai alasan.

Terkuaknya vaksin diproduksi oleh Serum Institute of India (SII) dan didistribusikan ke Indonesia positif mengandung babi dan Human Deploit Cell atau bahan dari organ manusia, setelah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melakukan pemeriksanaan terhadap komponen bahan vaksin tersebut.

Dengan ada temuan tersebut, maka LPPOM MUI tidak bisa memberikan sertifikat halal. Karena merujuk pada persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang diterapkan oleh lembaga tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru Zaini Rizaldy Saragih mengatakan, pelaksanaan program vaskin MR kepada anak berusia sembilan bulan hingga lima belas tahun tetap dilakukan. Karena pihaknya sejauh ini menerima keputusan dari pemerintah pusat, gubernur maupun walikota untuk menghentikan pemberian imunisasi.

“Masih tetap jalan karena belum ada keputusan untuk menghentikannya, ini sesuai dengan intruksi pusat, gubernur dan Pak Wali,” ujar Zaini Rizaldy Saragih kepada Riau Pos, Rabu (22/8).

Diakuinya, vaksin yang digunakan untuk mencegah penularan penyakit campak dan rubella menang mengandung bahan yang haram. Akan tetapi hingga kini belum ada pengganti vaksin pengganti yang dinyatakan halal. Kepada masyarakat kata pria yang akrab disapa Bob, dipersilahkan memilih diimunisasi atau menundanya.

“Masyarakat memilihnya, diimunisasi atau menunda sampai ada vaksin yang halal,” imbuhnya.

Pemberian imunisasi disampaikannya sangat penting terutama di sisi kesehatan. Namun dalam pelaksanaan tidak ada paksaan kepada masyarakat untuk divaksin. “Untuk penolakan banyak kami temui, tapi itu bukan hambatan. Kami tetap jalan, karena imunisasi ini tidak ada paksaan bagi yang mau saja,” tambahnya.

Terhadap yang menolak sambung dia, pihaknya meminta membuat surat pernyataan tidak bersedia divaksin. Tujuan mengantipasi agar pemerintah tidak disalahkan bila mereka terserang campak dan rubella. “Karena bahaya yang ditimbulkan jika tidak diberikan vaksin sudah jelas,” ungkapnya.

Dengan kondisi saat ini apakah terget pelaksanaan imuniasai terhadap 281.000 dapat tercapai, dia mengaku belum dapat memastikannya. Akan tetapi pihaknya berusaha semaksimal mungkin menjalan program pemerintah pusat. “Kami berupaya semaksimal mungkin,” singkatnya.(yls)


Laporan RIRI RADAM, Kota



KOMENTAR
Berita Update
Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan

Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:25 wib
Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan

Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:15 wib
Berkas Tersangka Ribuan Ekstasi Dilengkapi

Berkas Tersangka Ribuan Ekstasi Dilengkapi
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:05 wib
BRPS Sepi, Bus dan Travel Tak Masuk Terminal
Kendi Harahap: Terminal Kewenangan Kemenhub
BRPS Sepi, Bus dan Travel Tak Masuk Terminal
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:00 wib
Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai

Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:40 wib
120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak

120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:15 wib
Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:00 wib

Pembangunan Harus Berjalan Maksimal
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:46 wib

Harga Tiket Pesawat Naik, Penumpang Bus Meningkat
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:44 wib
Panwas Copot APK di Billboard

Panwas Copot APK di Billboard
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:39 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
Dewan Minta Direalisasikan Tahun Ini

Rabu, 23 Januari 2019 - 09:45 WIB

Masih Kurang Tujuh  Unit Komputer

Rabu, 23 Januari 2019 - 09:40 WIB

Hasil Audit Belum Keluar, Ranperda PPJ Urung Disahkan
Pengajuan NIP CPNS Serentak

Rabu, 23 Januari 2019 - 09:30 WIB

Pejabat Diberi Waktu Enam Bulan

Rabu, 23 Januari 2019 - 09:25 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us