Rehabilitasi Lombok Dianggarkan Rp4 Triliun

Nasional Sabtu, 25 Agustus 2018 - 15:15 WIB

Rehabilitasi Lombok Dianggarkan Rp4 Triliun
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Perbaikan kondisi pascagempa bumi di Lombok mulai dilakukan. Pemerintah bakal menerapkan konsep rehabilitasi pascagempa di Jogja untuk membangun kembali rumah dan infastruktur di Lombok. Dengan konsep ini, pelaksanaan pembangunan hunian dilakukan masyarakat dengan biaya dari pemerintah.


”Rehabilitasi rumah penduduk di Lombok mengikuti konsep Jogja yang dulu, bahwa masyarakat sendiri yang membangun,” ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres, Jumat (24/8).

Pemerintah menyiapkan dana total senilai Rp4 triliun untuk perbaikan rumah dan infrastruktur. Pemerintah menyalurkan bantuan sesuai dengan klasifikasi rumah rusak berat senilai Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Selain itu, lanjut JK, pemerintah akan tetap melaksanakan pendampingan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada juga koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. ”Bagaimana mengoordinasikannya dengan daerah, tapi dengan sumber daya masyarakat sendiri,” kata dia.

Hingga kemarin masih terus didata kerusakan bangunan milik warga. JK menjamin bahwa berapa pun jumlah rumah yang rusak dan keperluan dana akan disediakan pemerintah. Menurut dia, bakal ada evaluasi pendataan hingga tahap akhir oleh pemda dibantu oleh BNPB.  ”Data tentang berapa rumah, berapa infrastruktur umum, karena yang besar cuma itu, rumah dan infrastruktur umum, sebab tanggap daruratnya sudah selesai per tanggal 25 Agustus,” ungkap JK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, bantuan dari pemda lain telah diserahkan kepada Pemprov NTB. Dia menyebutkan, tidak ada masalah lagi terkait penganggaran APBD untuk membantu daerah lain yang mengalami bencana.

”NTB itu kan tidak ada pos untuk keadaan semacam ini, meskipun pusat sudah. Tapi kan namanya gotong royong kan boleh. Karena semua media televisi dan lain-lain itukan buat bantuan sosial. Dan itu sah-sah saja,” ujar Tjahjo.

Mekanisme bantuan itu cukup dikirimkan langsung kepada pemda NTB. ”Hanya karena kemarin agar di kemudian hari jangan ada masalah hukum, kita keluarkan surat itu sebagai payung hukum,” kata dia.

Upaya untuk perbaikan kondisi Lombok pascagempa terus dilakukan beberapa pihak lain. Ditjen Perhubungan Udara melakukan koordinasi penggalangan dan pengiriman bantuan untuk korban gempa. Penggalangan bantuan melibatkan seluruh komunitas di bidang perhubungan udara. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Perhubungan Udara pada tanggal 13 Agustus 2018 telah mengeluarkan dua surat untuk koordinasi penggalangan dan pengiriman bantuan.

Plt Dirjen Perhubungan Udara M Pramintohadi mengatakan, surat pertama perihal dukungan pengangkutan bantuan kemanusiaan gempa di Lombok. Dalam surat tersebut, maskapai diharapkan dapat mendukung pembebasan biaya pengangkutan bagasi atau kargo apabila terdapat lembaga dan masyarakat yang akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Lombok.

”Yang kedua, surat perihal Permohonan Bantuan Dukungan Partisipasi Gempa Lombok. Ditjen Hubud melalui DKPPU mengimbau kepada seluruh Operator Penerbangan AOC 121 untuk dapat berpartisipasi mengirimkan relawan sampai ke lokasi bencana,” tuturnya kemarin.

Menurut Pramintohadi, bantuan dari komunitas penerbangan yang sudah terkumpul saat ini berupa donasi uang, barang dan bahan makanan. Ada juga bantuan nonmaterial seperti misalnya diskon biaya pengangkutan dan perpanjangan jam operasional bandar udara setempat.(jun/lyn/agm/jpg)




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook