Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
Selasa, 28 Agustus 2018 - 15:02 WIB > Dibaca 3529 kali Print | Komentar
Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keriuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU. Karena itu, kegiatan tersebut tidak bisa disentuh oleh regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu hanya mengimbau masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengisyaratkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kegiatan politik di luar masa kampanye. Temasuk deklarasi dari dua kubu, baik ganti presiden ataupun dua periode. ’’Itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU,’’ terangnya saat ditemui di KPU, Senin (27/8).

Meskipun ada kaitannya dengan pilpres 2019, tetap saja regulasi mengatur masa kampanye dimulai 23 September mendatang. Di luar itu, ada aturan hukum lain yang mengikat karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan massa di sebuah lokasi. Saat itulah polisi yang memiliki wewenang.  Bagi KPU, deklarasi ganti presiden dan deklarasi 2 periode sama saja. Tetap harus patuh pada aturan. Kalaupun bukan aturan pemilu, harus patuh pada aturan lain yang mengikat.

Sebagai gambaran, lanjutnya, saat masa kampanye pun, pengumpulan massa tidak boleh dilakukan seenaknya. Kegiatan pengumpulan massa dalam kampanye rapat umum misalnya, meskipun sudah terjadwal, tetap wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ’’Karena Polri dapat merekomendasikan pembatalan kegiatan kampanye jika berpotensi menyebabkan gangguan keamanan,’’ lanjut Wahyu.

Di saat bersamaan, KPU meminta masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik. ’’Kita tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan pollitik yang tajam,’’ ucapnya.

Justru, perbedaan itu harus disikapi dengan damai dan wajar. Selama kegiatan politik itu mematuhi prosedur yang ada, tidak perlu menjadi persoalan. Itu merupakan bagian kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tidak mungkin direpresi.

Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berbau tagar politik itu belum masuk pada ranah kampanye. ’’Sehingga belum menjadi ranah Bawaslu karena capres itu sendiri belum ada,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.
 

KOMENTAR
Berita Update

Ika Surtika Senam Bugar di UIR
Senin, 24 September 2018 - 17:48 wib
Calon Anggota DPRD Inhu Bertambah Jadi 531 orang

Calon Anggota DPRD Inhu Bertambah Jadi 531 orang
Senin, 24 September 2018 - 17:43 wib

Komunitas BIJAK Dilatih Tim Desa Binaan LPPM Unri
Senin, 24 September 2018 - 17:41 wib

Komitmen Kampanye Damai
Senin, 24 September 2018 - 17:04 wib

Sungai Salak Juara MTQ Kecamatan Tempuling
Senin, 24 September 2018 - 17:00 wib

Warga Sungai Apit Pelatihan Olahan Nanas
Senin, 24 September 2018 - 16:30 wib

Cegah Kanker Rahim, Ketahui Resikonya
Senin, 24 September 2018 - 16:08 wib

Habib Salim Segaf Beri Tausiah di Masjid Islamic Center
Senin, 24 September 2018 - 16:00 wib

Prudential Bayar Klaim Rp98 Juta
Senin, 24 September 2018 - 15:37 wib

MTQ XLIII Bengkalis Resmi Dibuka
Senin, 24 September 2018 - 15:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Lepas Caleg dengan Seremoni Berdiri

Senin, 24 September 2018 - 11:32 WIB

5 Hari Perbaiki LDAK

Senin, 24 September 2018 - 11:11 WIB

Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu

Sabtu, 22 September 2018 - 12:46 WIB

Riau Pos Terima Dua Penghargaan dari Bawaslu

Sabtu, 22 September 2018 - 12:43 WIB

Apresiasi Komitmen Partai

Jumat, 21 September 2018 - 17:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us