Depan >> Berita >> Hukum >>
KPK Sarankan Partai Melakukan PAW
Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB > Dibaca 658 kali Print | Komentar
KPK Sarankan Partai Melakukan PAW
Ketua KPK, Agus Rahardjo.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memberi ruang bagi anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil koordinasi KPK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa (4/9), semua dewan tetap ditahan. Dan harus menjalani proses hukum sebagai tahanan komisi antirasuah tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo justru me­nyarankan partai masing-masing untuk mengambil langkah tegas. Yakni dengan memecat para anggota DPRD yang menjadi tersangka dan terdakwa saat ini. Kemudian, mengganti mereka melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). ”Kalau partai melakukan itu (PAW), kekosongan kekuasaan tidak terjadi,” ujarnya kepada Jawa Pos (JPG).

Agus mengatakan, langkah semacam itu beberapa kali dilakukan partai ketika kadernya terjerat kasus korupsi dan menjadi tersangka. ”Di banyak kasus ada yang begitu tersangka, (partai) ada yang memecat, dan langsung PAW,” terangnya.  Selain dipecat, langkah PAW juga bisa dilakukan oleh partai ketika kadernya mengundurkan diri karena menjadi tersangka.

Terkait mekanisme penyidikan, Agus menunggu laporan perkembangan dari tim satuan tugas (satgas) yang menangani perkara tersebut. Terkait empat anggota dewan yang masih “selamat”, komisioner asal Magetan ini tidak mau berandai-andai. ”Jangan berandai-andai, jadi pasti nanti ada laporan pengembangan penyidikan, laporan pengembangan penuntutan,” imbuh dia.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, rombongan anggota DPRD yang tengah menjalani proses hukum di KPK diduga menerima fee dari Wali Kota Malang Moch Anton. Totalnya Rp700 juta.

Duit yang dikenal dengan istilah uang pokok pikiran (pokir) itu dibagi ke seluruh anggota DPRD periode 2014-2019 terkait suap APBDP 2015. Masing-masing menerima Rp12,5 juta-Rp50 juta. Selain suap, KPK juga telah mengidentifikasi penerimaan gratifikasi untuk para anggota dewan. Nilainya sebesar Rp5,8 miliar. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan dana pengelolaan sampah di Kota Malang. Fakta tersebut merupakan bagian dari salah satu keterangan saksi di persidangan.

”Kami ingatkan agar para tersangka koperatif terhadap proses hukum dan dapat mengembalikan uang yang permah diterima,” jelas Febri.

Dia menjelaskan, sebagian dari 19 anggota DPRD yang ditetapkan tersangka sebelumnya telah mengakui perbuatan dan mengembalikan uang pada KPK. Nah, langkah kooperatif diharapkan juga dilakukan para tersangka lain.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, untuk melakukan PAW memang memerlukan waktu lama. Artinya, langkah itu harus benar-benar dipertimbangkan oleh setiap partai. Selain itu, partai umumnya melakukan PAW ketika proses hukum kader sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). ”(PAW) ini kan proses yang lama,” ujarnya.(tyo/jun/jpg)  


KOMENTAR
Berita Update
Arab Saudi Bantu  Kitab Kuning ke Riau

Arab Saudi Bantu Kitab Kuning ke Riau
Sabtu, 18 Januari 2019 - 18:00 wib
Waspadai Rawan Kebakaran di Februari
Burhan Gurning: Masa Peralihan Musim
Waspadai Rawan Kebakaran di Februari
Sabtu, 18 Januari 2019 - 17:33 wib
Diperbaiki dengan Tambal Sulam

Diperbaiki dengan Tambal Sulam
Sabtu, 18 Januari 2019 - 17:00 wib
PPTK Tiga Proyek PUPR Diperiksa

PPTK Tiga Proyek PUPR Diperiksa
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:36 wib

SMKN 1 Pekanbaru Hadirkan Motivator Dedi Budiman
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:20 wib

71 Warga Binaan Rutan Dumai Rekam KTP-el
Sabtu, 18 Januari 2019 - 16:00 wib
Bakti Sosial untuk Negeri Digelar EMP di Pulau Padang
PT Energi Mega Persada
Bakti Sosial untuk Negeri Digelar EMP di Pulau Padang
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:59 wib

PT Inka Ekspor 15 Gerbong Kereta ke Bangladesh
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:36 wib

Stok Beras Cukup untuk Delapan Bulan
Sabtu, 18 Januari 2019 - 15:05 wib
Sejat Bersama RS Awal Bros Panam
Kenali Penanganan Tepat Patah Tulang
Sabtu, 18 Januari 2019 - 14:49 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan

Kamis, 17 Januari 2019 - 15:35 WIB

Idrus Didakwa Terima Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:54 WIB

Apa Kabar Pengusutan Dana Hibah Rp120 Miliar Pemko Pekanbaru?
Lima Kades di Rohul Diperiksa Jaksa

Selasa, 15 Januari 2019 - 18:00 WIB

Bupati Meranti Dituding Penjahat Kelamin

Sabtu, 12 Januari 2019 - 11:55 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini