DBH Masih Tunda Bayar
Jumat, 07 September 2018 - 14:30 WIB > Dibaca 547 kali Print | Komentar
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agaknya masih gigit jari tahun ini. Pasalnya, selain terancam rasionalisasi, sumber keuangan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas juga belum bisa dibayarkan.


Anggaran Pemerintah Pusat selaku pemilik wewenang untuk menyalurkan uang masih terbatas. Untuk itu, Pemprov harus kembali memutar kepala untuk menutupi pengeluaran yang ada.
Demikian disampaikan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi kepada Riau Pos, Kamis (6/9).


Pemprov sendiri, kata dia, telah berulang kali mendatangi Kementerian Keuangan demi mendapatkan hak daerah tersebut. ”Pak Gubernur sudah 2 kali ke Kemenkeu. Saya bersama sekda kota dan kabupaten 1 kali. Tapi kelililing. Terus rapat rekonsiliasi. Pada intinya pemerintah pusat kekurangan dana,” kata Hijazi.


Kalau lah pemerintah pusat tidak kekurangan dana, lanjut dia, tidak akan mungkin dana yang seharusnya diterima Pemprov ditahan. Akan tetapi hal itu sangat berdampak kepada daerah. Saat ini, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk tidak membuat APBN Perubahan. Maka otomatis yang didapat dari DBH hanya berupa dana dasar saja.


“Artinya yang hanya kita dapatkan sampai triwulan ketiga kita dapatkan. Triwulan ke empat belum pasti. Apalagi kenaikan harga. Hitungan kami cukup untuk kebutuhan defisit, tapi tidak bisa kita terima tahun ini,” tuturnya.


Ia berharap tunda salur DBH dapat direalisasikan pemerintah pusat tahun mendatang. Karena saat ini banyak proyek pembangunan yang mesti dibayarkan Pemprov. Ia mengakui bahwa Riau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.


“Ketergantungan kita kan memang tinggi. Secara hak itu hak kita sesuai undang-undang. Dilindungi undang-undang. Kemungkinan tahun ini kecil, karena pemerintah pusat sudah menyampaikan ketersediaan dana tahun ini relatif kecil,” imbuhnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, DBH migas yang seharusnya dibayarkan Pemerintah Pusat berjumlah Rp 1,9 Triliun. Baru-baru ini, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, pusat telah berjanji untuk meansur pembayaran sebesar Rp 700 Miliar.


Namun janji tersebut tak kunjung terealisasi. Akibatnya saat ini Pemprov harus melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap APBD-P 2018 ditahan. Akan tetapi hal itu sangat berdampak kepada daerah. Saat ini, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk tidak membuat APBN Perubahan. Maka otomatis yang didapat dari DBH hanya berupa dana dasar saja .(nda)
KOMENTAR
Berita Update
Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran

Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran
Minggu, 19 Januari 2019 - 15:08 wib
Disnaker Sidak Dumai Square

Disnaker Sidak Dumai Square
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:35 wib
RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan

RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:13 wib
4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el

4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:00 wib
SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari

SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:46 wib
Hibah KONI Diharapkan Cair Februari

Hibah KONI Diharapkan Cair Februari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:15 wib

LPPOM Riau Serahkan Penghargaan
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:00 wib

Kapolda Sulut Gagas Forum untuk Pemilu Damai dan Sejuk
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:50 wib
OPD Diminta Segera Ajukan Anggaran Kas

OPD Diminta Segera Ajukan Anggaran Kas
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:37 wib
Tiga Pengguna Narkoba Dibekuk di Kandang Ayam

Tiga Pengguna Narkoba Dibekuk di Kandang Ayam
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:20 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Kapolda Sulut Gagas Forum untuk Pemilu Damai dan Sejuk

Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:50 WIB

Yang Muda Beraktivitas, Yang Tua Istirahat

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:39 WIB

Debat Panas, lalu Berpelukan

Jumat, 18 Januari 2019 - 11:48 WIB

Pengganti Azis Zaenal Harus Kader PPP

Jumat, 18 Januari 2019 - 10:29 WIB

TKN: Ma’ruf Amin Penting untuk Jokowi

Jumat, 18 Januari 2019 - 09:53 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini