ANGGARAN PEMILU 2019
KPU Rp18 Triliun, Bawaslu Rp8,6 Triliun
Sabtu, 08 September 2018 - 15:02 WIB > Dibaca 617 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 mulai dibicarakan di DPR. Dua lembaga penyelenggara pemilu sudah menghitung keperluan dana masing-masing. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta dana Rp18.104.139.070.000 dan Bawaslu Rp8,6 triliun.

Untuk KPU, pengajuan dana itu naik Rp3 triliun dari pagu in­dikatif yang sebelumnya di­ajukan, yakni Rp15 triliun. Me­nurut Ketua KPU RI Arief Bu­diman, dana sebesar itu ba­kal digunakan untuk dua hal yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan Rp14.577.591.378.000 dan program penguatan kelembagaan demokrasi Rp3.526.547.692.000.

Mantan anggota KPU Jawa Timur itu mengatakan, besaran anggaran tersebut juga mempertimbangkan tugas KPU melaksanakan pemilu serentak. ’’Ini kan pemilu serentak yang baru pertama digelar,’’ terang dia saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Kamis (6/9).

Wakil Ketua Komisi II Herman Khoeron menjelaskan, anggaran Rp18 triliun sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pengajuan awal. Saat itu, KPU membuat perencanaan anggaran dengan asumsi pemilu dua putaran. Nilainya Rp29 triliun. ’’Yang sekarang, angka yang dipangkas cukup besar,’’ ucap dia.

Meski demikian, dana yang diajukan itu akan dibahas oleh Komisi II DPR. Pekan depan detail pengajuan anggaran dibahas satu per satu dalam rapat  konsinyering. ”Yang menjadi konsen saya adalah soal sarana dan prasarana,’’ terang Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Wafiroh.

Politikus PKB itu menjelaskan, yang paling penting dalam aspek sarana dan prasarana adalah penyediaan server pemilu. Pengalaman menunjukkan sistem IT pemilu pernah bermasalah saat pelaksanaan sistem informasi partai politik (Sipol) dan sistem informasi pencalonan (silon). Begitu juga saat pilkada. Sistem IT diretas sehingga sempat ditutup beberapa hari.

Selain masalah IT, dia memberikan perhatian serius terhadap form C1 (sertifikat hasil pemungutan suara). Selama ini form C1 menggunakan hologram yang ditempel. Dia meminta agar hologram menjadi satu dengan form C1 saat dicetak untuk menekan potensi penyimpangan. ’’Memang biayanya lebih mahal. Tapi, itu demi menghindari pelanggaran,’’ papar dia.

Nihayatul mengatakan, tugas KPU dalam melaksanakan pemilu cukup berat karena pemilu dilakukan secara serentak. Karena itu, semua pihak harus mendukung terselenggarannya pemilu yang demokratis.(lum/c4/fat/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu

Bawaslu Tertibkan 246 APK Peserta Pemilu
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:32 wib
OPD Diminta Segera  Laksanakan Kegiatan

OPD Diminta Segera Laksanakan Kegiatan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:15 wib

Komitmen Naker Lokal Dipertanyakan
Jumat, 17 Januari 2019 - 16:00 wib

Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:35 wib
Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan

Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:30 wib
Pembangunan Roro  di Insit Hampir Rampung

Pembangunan Roro di Insit Hampir Rampung
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:15 wib
TP4D Siap Lakukan Pendampingan

TP4D Siap Lakukan Pendampingan
Jumat, 17 Januari 2019 - 15:00 wib
Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan

Peran Camat dan Penghulu Turut Menentukan
Jumat, 17 Januari 2019 - 14:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Tren Elektabilitas Prabowo-Sandi Naik

Kamis, 17 Januari 2019 - 13:09 WIB

Media Jangan Jadi ’’Pemain’’ di Pilpres

Kamis, 17 Januari 2019 - 12:11 WIB

APK Tak Boleh Masuk, Diganti Kipas Tangan

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:23 WIB

Bawaslu Bahas Pidato Jokowi dan Prabowo

Rabu, 16 Januari 2019 - 14:40 WIB

Bulan Depan Prabowo Direncanakan Kunjungi Riau

Rabu, 16 Januari 2019 - 14:35 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini