UU Pemilu Kurang Antisipasi Isu SARA
Senin, 10 September 2018 - 09:56 WIB > Dibaca 179 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejumlah potensi pelanggaran dalam kampanye pemilu telah diantisipasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, pelanggaran kampanye yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak diantisipasi pembuat UU. Tidak ada pasal khusus yang mengatur pelarangan kampanye berbau SARA.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, di antara banyak pasal yang diatur dalam UU Pemilu, larangan kampanye SARA hanya diatur dalam satu pasal. ”Satu-satunya yang ada bahwa isu SARA dilarang dalam kampanye. Hanya itu,” katanya.

Pengaturan tersebut, lanjut Ray, jauh berbeda dengan pasal UU Pemilu terkait larangan politik uang. Ada sejumlah pasal yang mengatur, termasuk potensi sanksi administratif pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. ”Isu SARA dalam UU Pemilu hanya disanksi satu tahun pidana. Sementara di luar pemilu, jika dijerat KUHAP bisa mencapai lima tahun,” ujarnya.

Pria kelahiran Mandailing Natal, Sumatera Utara, itu menduga para pembuat UU salah memprediksi potensi pelanggaran dalam pemilu. Selama ini potensi politik uang dianggap sebagai perusak proses demokrasi sebuah pemilihan. Padahal, dampak pelanggaran kampanye SARA bisa melebihi politik uang. ”Efek SARA lebih kuat menyebar sehingga perlu ada sedikit revisi dalam UU Pemilu,” tutur Ray.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Fraksi PPP di MPR Syaifullah Tamliha sepakat bahwa kampanye SARA tidak bisa dikesampingkan. Dia menggambarkan pengalaman saat ikut sebagai pemantau dalam pilpres AS yang dimenangi Donald Trump. ”Kenapa Trump terpilih, karena pendeta-pendeta turun langsung meminta umatnya memilih Trump. Itu SARA. Di sisi lain, Hillary (Clinton) mengampanyekan UU Perkawinan Sejenis, SARA juga,” bebernya.

Menurut Tamliha, potensi SARA harus diatasi dengan cara demokratis. Artinya, proses pemilu harus dilaksanakan secara adil. Satu pihak dan pihak lain mendapatkan kesempatan yang sama. ”Jangan seperti saat ini, Sandi (bakal cawapres Sandiaga Uno, red) dibilang kampanye di kampus, tapi tetap saja presiden juga masuk kampus. Harus seimbang,” katanya mengingatkan.

Tamliha menilai hal semacam itu menjadi tugas penyelenggara pemilu. Setiap peserta pemilu, termasuk paslon dalam pilpres, harus mendapat kesempatan yang sama. Tugas tersebut tampaknya mudah, tapi sulit dijalankan dalam tataran teknis. ”Saya optimistis keadilan akan membawa NKRI tetap utuh,” tegasnya.(bay/c9/fat/jpg)
KOMENTAR
Berita Update

Momen Kebangkitan Hendra/Ahsan
Kamis, 20 September 2018 - 14:00 wib
Rayakan HUT Ke-2
Ayola First Point Promo Kamar selama September
Kamis, 20 September 2018 - 13:56 wib
E-commerce Bebas Asing

E-commerce Bebas Asing
Kamis, 20 September 2018 - 13:43 wib

Shinhan Asset Management Buka Perdagangan Saham
Kamis, 20 September 2018 - 13:34 wib

Orasi Hingga Menangis, Desak Polda Tangkap SA
Kamis, 20 September 2018 - 13:30 wib
Paripurna Pengunduran Gubri Tunggu DCT

Paripurna Pengunduran Gubri Tunggu DCT
Kamis, 20 September 2018 - 12:50 wib
Tekan Lakalantas, Kecepatan Maksimal 50 Km per Jam
Gubri Ajak Menhub Naik Motor
Kamis, 20 September 2018 - 12:30 wib

Prabowo Ingat Ibunda yang Perawat
Kamis, 20 September 2018 - 12:30 wib
LIPI: Tidak Ada Komitmen Partai Berantas Korupsi

LIPI: Tidak Ada Komitmen Partai Berantas Korupsi
Kamis, 20 September 2018 - 12:20 wib
KPU: Taati Aturan Main Kampanye

KPU: Taati Aturan Main Kampanye
Kamis, 20 September 2018 - 12:01 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Paripurna Pengunduran Gubri Tunggu DCT

Kamis, 20 September 2018 - 12:50 WIB

Prabowo Ingat Ibunda yang Perawat

Kamis, 20 September 2018 - 12:30 WIB

LIPI: Tidak Ada Komitmen Partai Berantas Korupsi

Kamis, 20 September 2018 - 12:20 WIB

KPU: Taati Aturan Main Kampanye

Kamis, 20 September 2018 - 12:01 WIB

Prabowo Tunjuk Neno Warisman Jadi Wakil Ketua TKN

Kamis, 20 September 2018 - 01:22 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us