UU Pemilu Kurang Antisipasi Isu SARA
Senin, 10 September 2018 - 09:56 WIB > Dibaca 253 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejumlah potensi pelanggaran dalam kampanye pemilu telah diantisipasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, pelanggaran kampanye yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak diantisipasi pembuat UU. Tidak ada pasal khusus yang mengatur pelarangan kampanye berbau SARA.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, di antara banyak pasal yang diatur dalam UU Pemilu, larangan kampanye SARA hanya diatur dalam satu pasal. ”Satu-satunya yang ada bahwa isu SARA dilarang dalam kampanye. Hanya itu,” katanya.

Pengaturan tersebut, lanjut Ray, jauh berbeda dengan pasal UU Pemilu terkait larangan politik uang. Ada sejumlah pasal yang mengatur, termasuk potensi sanksi administratif pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. ”Isu SARA dalam UU Pemilu hanya disanksi satu tahun pidana. Sementara di luar pemilu, jika dijerat KUHAP bisa mencapai lima tahun,” ujarnya.

Pria kelahiran Mandailing Natal, Sumatera Utara, itu menduga para pembuat UU salah memprediksi potensi pelanggaran dalam pemilu. Selama ini potensi politik uang dianggap sebagai perusak proses demokrasi sebuah pemilihan. Padahal, dampak pelanggaran kampanye SARA bisa melebihi politik uang. ”Efek SARA lebih kuat menyebar sehingga perlu ada sedikit revisi dalam UU Pemilu,” tutur Ray.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Fraksi PPP di MPR Syaifullah Tamliha sepakat bahwa kampanye SARA tidak bisa dikesampingkan. Dia menggambarkan pengalaman saat ikut sebagai pemantau dalam pilpres AS yang dimenangi Donald Trump. ”Kenapa Trump terpilih, karena pendeta-pendeta turun langsung meminta umatnya memilih Trump. Itu SARA. Di sisi lain, Hillary (Clinton) mengampanyekan UU Perkawinan Sejenis, SARA juga,” bebernya.

Menurut Tamliha, potensi SARA harus diatasi dengan cara demokratis. Artinya, proses pemilu harus dilaksanakan secara adil. Satu pihak dan pihak lain mendapatkan kesempatan yang sama. ”Jangan seperti saat ini, Sandi (bakal cawapres Sandiaga Uno, red) dibilang kampanye di kampus, tapi tetap saja presiden juga masuk kampus. Harus seimbang,” katanya mengingatkan.

Tamliha menilai hal semacam itu menjadi tugas penyelenggara pemilu. Setiap peserta pemilu, termasuk paslon dalam pilpres, harus mendapat kesempatan yang sama. Tugas tersebut tampaknya mudah, tapi sulit dijalankan dalam tataran teknis. ”Saya optimistis keadilan akan membawa NKRI tetap utuh,” tegasnya.(bay/c9/fat/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan
Sabtu, 17 November 2018 - 19:06 wib

BKD Prov Riau Road To Siak 24 November Mendatang
Sabtu, 17 November 2018 - 13:28 wib

Telkomsel Raih Dua Penghargaan Tingkat Asia Pasifik
Sabtu, 17 November 2018 - 11:01 wib

Toyota Posisi Teratas untuk Fitur Keselamatan
Sabtu, 17 November 2018 - 09:48 wib

Dari Ambon Daihatsu Jelajahi Pulau Seram
Sabtu, 17 November 2018 - 08:31 wib

Dua Kecamatan Masih Terendam
Sabtu, 16 November 2018 - 17:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Sabtu, 17 November 2018 - 19:06 WIB

Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Rabu, 14 November 2018 - 13:34 WIB

Pasien RSJ Bisa Gunakan Hak Pilih

Rabu, 14 November 2018 - 12:32 WIB

Masukan DPRD Akan Dilaksanakan Pemko

Rabu, 14 November 2018 - 12:00 WIB

PDIP Jateng Sweeping Poster Jokowi "Raja Jawa"

Selasa, 13 November 2018 - 08:14 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us