Gapki Berharap Perlindungan Pemerintah
Senin, 10 September 2018 - 13:30 WIB > Dibaca 589 kali Print | Komentar
Gapki Berharap Perlindungan Pemerintah
PEMAPARAN: Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Togar Sitanggang (dua kiri), Ketua Bidang Agraria Gapki Eddy Martono R (dua kanan), Ketua Bidang Tenaga Kerja Gapki Imanuel Manurung (kanan) saat memberikan pemaparan kepada peserta Lokakarya Wartawan Ekonomi dan Pertanian yang digelar Gapki di Belitung, baru-baru ini. (GAPKI FOR RIAU POS)
BELITUNG (RIAUPOS.CO) - Perkebunan kelapa sawit kini telah menjadi salah satu sektor andalan Indonesia dalam bidang perekonomian. Ekspor minyak kelapa sawit sudah terbukti mampu menyelamatkan neraca perdagangan nasional yang sedang mengalami defisit. Tahun lalu, minyak sawit mampu menghasilkan devisa cukup tinggi bagi negara. Jumlahnya menyentuh angka 22,9 miliar dolar AS.

Besarnya kontribusi kelapa sawit terhadap ekonomi bangsa sepatutnya diimbangi dengan upaya yang mendorong perkembangan perkebunan dan industri ini. Terutama dorongan dari pemerintah, agar industri yang kini ditakuti dunia luar ini bisa tumbuh dan berkembang baik.

 ‘’Industri kelapa sawit mampu menghasilkan devisa bagi negara. Industri ini juga terbukti menyerap tenaga kerja yang banyak. Inilah yang diperlukan negara,’’ kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono saat menjadi pembicara Lokakarya Wartawan Ekonomi dan Pertanian di Belitung, akhir Agustus lalu.

Tak bisa dipungkiri, selama ini masih banyak tekanan yang dialami sektor perkebunan sawit nasional. Tidak hanya dari luar negeri, ternyata dari dalam negeri juga ada yang menghambat. Seperti aturan yang tumpang tindih. Ini membuat perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit terhambat. 

Masih ada aturan yang dibuat pemerintah tidak seiring sejalan dari masing-masing tingkatan. Aturan yang dibuat pemerintah pusat berbeda dengan yang dibuat pemerintah daerah, terutama dalam hal tata ruang.

  ‘’Padahal perkebunan kelapa sawit memerlukan kepastian hukum. Aturan yang dibuat pemerintah pusat semestinya sejalan dengan yang diterbitkan pemerintah daerah. Sehingga memberi ketenangan bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit,’’ timpal Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Eddy Martono di tempat yang sama.

Kenyataan itu ikut menghambat kemajuan industri kelapa sawit di tanah air. Saat ini hampir seribu perusahaan kelapa sawit yang dinyatakan termasuk dalam kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlahnya 969 perusahaan dengan luas 3.632.650,11 hektare. Itu belum termasuk Aceh Nangroe Darussalam dan Sumatera Utara. 

‘’Sebab itu kami (Gapki, red) berharap kepastian hukum dari pemerintah. Aturan yang dibuat pusat sejalan dengan yang diterbitkan di daerah. Kalau tidak tetap akan merepotkan. Perkebunan kelapa sawit akan terus menghadapi tekanan,’’ ujarnya.

Indonesia dicap sebagai industri yang tidak ramah lingkungan, melanggar hak asasi dan berbagai tunduhan negatif lainnya. Isu itu sengaja diangkat pihak luar negeri agar produk Indonesia ditolak oleh konsumen.(aga) 
KOMENTAR
Berita Update
Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran

Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran
Minggu, 19 Januari 2019 - 15:08 wib
Disnaker Sidak Dumai Square

Disnaker Sidak Dumai Square
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:35 wib
RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan

RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:13 wib
4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el

4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:00 wib
SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari

SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:46 wib
Hibah KONI Diharapkan Cair Februari

Hibah KONI Diharapkan Cair Februari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:15 wib

LPPOM Riau Serahkan Penghargaan
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:00 wib

Kapolda Sulut Gagas Forum untuk Pemilu Damai dan Sejuk
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:50 wib
OPD Diminta Segera Ajukan Anggaran Kas

OPD Diminta Segera Ajukan Anggaran Kas
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:37 wib
Tiga Pengguna Narkoba Dibekuk di Kandang Ayam

Tiga Pengguna Narkoba Dibekuk di Kandang Ayam
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:20 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Sebelas Blok Migas Belum Digarap

Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:35 WIB

Bank OCBC NISP Ajak Mahasiswa Berbagi Ide di IdeatiON 2019
PT Inka Ekspor 15 Gerbong Kereta ke Bangladesh

Jumat, 18 Januari 2019 - 15:36 WIB

Kemendag Awasi 6.803 Produk

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:37 WIB

2019, ASUS Gandeng Sebastian Gunawan

Jumat, 18 Januari 2019 - 13:38 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini