Depan >> Berita >> Riau >>
Kejaksaan Harapkan Pemkab Berkoordinasi
Selasa, 11 September 2018 - 11:50 WIB > Dibaca 481 kali Print | Komentar
Kejaksaan Harapkan Pemkab Berkoordinasi
Farkhan SH (Kasi Intel Kejari Rohil)
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat secara aktif mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang terjerat kasus hukum selanjutnya guna diambil tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Terkait PNS yang menjadi terpidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harusnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat khususnya di Kabupaten Rohil pro aktif apabila mengetahui ada PNS yang terjerat kasus hukum, dengan cara berkordinasi dengan kejaksaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil Gaos Wicaksono SH MH melalui Kasi Intel Farkhan SH, Senin (10/9) di Bagansiapiapi.

Farkhan menerangkan langkah koordinasi diperlukan untuk memonitor perkembangan penanganan perkara, dimana apabila perkara sudah Inkracht dan putusan telah dieksekusi oleh jaksa maka bisa diambil tindakan secara administratif oleh kepala daerah.

Tentunya tambah Farkhan atasan masing-masing tahu persis, bahwa ada pegawainya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah.

Setelah itu, pimpinan opd kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk selamjutnya dilakukan tindakan administratif kepegawaian yakni memecat PNS yang sudah dijatuhi hukuman penjara atau pidana karena korupsi dengan dasar putusan pidana yg sudah berkekuatan hukum tetap / Inkracht tersebut.

Dengan demikian pihaknya siap saja untuk sebatas koordinasi mengingat  tugas kejaksaan atau jaksa bukan sampai dengan memecat PNS yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

"Tugas jaksa selaku eksekutor sebatas hanya sampai melaksanakan putusan hakim atau pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Sementara urusan memecat PNS, itu merupakan masalah adminstratif kepegawaian, bukan urusan atau tugas jaksa sehingga kejaksaan atau jaksa tidak bisa mencampuri urusan tersebut karena bukan domainnya jaksa. (fad)
KOMENTAR
Berita Update

PT Amanah Travel Berangkatkan 23 Jamaah Umrah
Rabu, 20 November 2018 - 21:38 wib
Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat
Rabu, 20 November 2018 - 19:30 wib
Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018

Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018
Rabu, 20 November 2018 - 18:51 wib
Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama

Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama
Rabu, 20 November 2018 - 18:25 wib
Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Surat Suara Lebih Besar dari Koran
Rabu, 20 November 2018 - 17:54 wib

Najib Razak Kembali Diperiksa KPK Malaysia
Rabu, 20 November 2018 - 17:36 wib
Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor

Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor
Rabu, 20 November 2018 - 17:32 wib

Sabu Rp4 M Disimpan dalam Tas Ransel
Rabu, 20 November 2018 - 17:22 wib
Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk

Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk
Rabu, 20 November 2018 - 15:00 wib

Pemkab Komit Kelola Lahan Gambut
Rabu, 20 November 2018 - 14:30 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
2 Hafiz Rohul Raih Juara di MHQ ASEAN

Selasa, 20 November 2018 - 17:38 WIB

Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk

Selasa, 20 November 2018 - 15:00 WIB

TP PKK Berikan Penanganan Stunting di 10 Desa

Selasa, 20 November 2018 - 14:00 WIB

Bupati Launching Aplikasi Sipedih

Selasa, 20 November 2018 - 13:30 WIB

Rp772,5 Juta Beasiswa Belum Disalurkan

Selasa, 20 November 2018 - 12:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini