13 Oknum ASN Terjerat Kasus Tipikor
Rabu, 19 September 2018 - 19:00 WIB > Dibaca 510 kali Print | Komentar
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) mengantongi sekitar 13 nama oknum pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Sebagian telah bebas, dan sebagian masih menjalani proses hukum, namun dipastikan seluruh kasus yang dihadapi telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.


“Ada 13 orang, dari jumlah itu yang menjalani hukuman diatas empat tahun sebanyak lima orang atau kena pasal 2 UU Tipikor,” kata Kajari Rohil Gaos Wicaksono SH MH melalui Kasi Intel Farkhan SH, Selasa (18/9) di Bagansiapiapi.


Pihaknya telah memantau dan mengawal kasus yang ada, dan diketahui sampai di tingkatan dimana telah divonis berkekuatan hukum tetap.  Pihaknya akan menyampaikan hal itu ke Kejati dan diharapkan Pemkab Rohil dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa berkoordinasi ke kejaksaan jika ingin mengetahui data siapa saja oknum ASN yang dimaksud. Gunanya untuk dilakukan langkah berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Sebagaimana diketahui pemerintah menetapkan pemberian sanksi bagi ASN yang divonis bersalah dan telah inkracht harus diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.


Namun kata Farkhan untuk pemberhentian tidak dengan hormat adalah dengan pidana penjara dua tahun ke atas. 


“Terkait PNS yang menjadi terpidana harusnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektorat, khususnya di Kabupaten Rohil pro aktif apabila mengetahui ada ASN yang terjerat kasus hukum, dengan cara berkordinasi dengan kejaksaan,” katanya.


Farkhan menerangkan, langkah koordinasi diperlukan untuk memonitor perkembangan penanganan perkara, dimana apabila perkara sudah Inkracht dan putusan telah dieksekusi oleh jaksa maka bisa diambil tindakan secara administratif oleh kepala daerah.


Tentunya tambah Farkhan, atasan masing-masing tahu persis, bahwa ada pegawainya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah.  Setelah itu, pimpinan opd kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan tindakan.(fad)
KOMENTAR
Berita Update

Disdukcapil Musnahkan 3.531 Keping KTP-el Invalid
Rabu, 19 Desember 2018 - 15:30 wib

Perbaikan Jembatan Barangan Perlu Waktu
Rabu, 19 Desember 2018 - 15:00 wib

Jalan Lintas Timur Masih Direndam Banjir
Rabu, 19 Desember 2018 - 14:30 wib

ACT Segera Kirimkan Tim Kemanusiaan untuk Muslim Uyghur
Rabu, 19 Desember 2018 - 14:04 wib
Balita Diperkosa, Berakhir Sekarat

Balita Diperkosa, Berakhir Sekarat
Rabu, 19 Desember 2018 - 14:03 wib

Wabup Apresiasi Rakor Pendidikan
Rabu, 19 Desember 2018 - 13:30 wib

Usai Kecelakaan, Ditemukan Sabu
Rabu, 19 Desember 2018 - 13:00 wib
ASN dan Perangkat  Desa Jadi Tauladan

ASN dan Perangkat Desa Jadi Tauladan
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:30 wib

Isu Negatif Bisa Dorong Penguatan Rupiah
Rabu, 19 Desember 2018 - 12:14 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Bupati Bengkalis  Lantik 11 Kades

Selasa, 18 Desember 2018 - 12:45 WIB

Mendadak, SBY Panggil Pengurus Demokrat Riau Pagi Ini

Selasa, 18 Desember 2018 - 11:28 WIB

Jangan Khawatir Kotak Suara dari Kardus

Senin, 17 Desember 2018 - 10:05 WIB

SBY Jalan Kaki Sisiri Balihonya Dirusak OTK

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:01 WIB

Saiman: Jangan Jadi Demokrasi “Pesanan”

Kamis, 13 Desember 2018 - 11:42 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us