13 Oknum ASN Terjerat Kasus Tipikor
Rabu, 19 September 2018 - 19:00 WIB > Dibaca 359 kali Print | Komentar
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) mengantongi sekitar 13 nama oknum pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Sebagian telah bebas, dan sebagian masih menjalani proses hukum, namun dipastikan seluruh kasus yang dihadapi telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.


“Ada 13 orang, dari jumlah itu yang menjalani hukuman diatas empat tahun sebanyak lima orang atau kena pasal 2 UU Tipikor,” kata Kajari Rohil Gaos Wicaksono SH MH melalui Kasi Intel Farkhan SH, Selasa (18/9) di Bagansiapiapi.


Pihaknya telah memantau dan mengawal kasus yang ada, dan diketahui sampai di tingkatan dimana telah divonis berkekuatan hukum tetap.  Pihaknya akan menyampaikan hal itu ke Kejati dan diharapkan Pemkab Rohil dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa berkoordinasi ke kejaksaan jika ingin mengetahui data siapa saja oknum ASN yang dimaksud. Gunanya untuk dilakukan langkah berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Sebagaimana diketahui pemerintah menetapkan pemberian sanksi bagi ASN yang divonis bersalah dan telah inkracht harus diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.


Namun kata Farkhan untuk pemberhentian tidak dengan hormat adalah dengan pidana penjara dua tahun ke atas. 


“Terkait PNS yang menjadi terpidana harusnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektorat, khususnya di Kabupaten Rohil pro aktif apabila mengetahui ada ASN yang terjerat kasus hukum, dengan cara berkordinasi dengan kejaksaan,” katanya.


Farkhan menerangkan, langkah koordinasi diperlukan untuk memonitor perkembangan penanganan perkara, dimana apabila perkara sudah Inkracht dan putusan telah dieksekusi oleh jaksa maka bisa diambil tindakan secara administratif oleh kepala daerah.


Tentunya tambah Farkhan, atasan masing-masing tahu persis, bahwa ada pegawainya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah.  Setelah itu, pimpinan opd kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan tindakan.(fad)
KOMENTAR
Berita Update

Program Ikkon Kembangkan 4 Sektor
Selasa, 15 Oktober 2018 - 20:00 wib

Pemkab Terima Hibah 500 Alquran
Selasa, 15 Oktober 2018 - 19:30 wib

Bupati Buka MTQ Ke-48 di Teluk Pinang
Selasa, 15 Oktober 2018 - 19:00 wib
26 Rumah Warga Dilalap Jago Merah
Pemkab Bantu Korban Kebakaran
Selasa, 15 Oktober 2018 - 18:30 wib
Liga U-17 Riau Pos Askot PSSI Pekanbaru
Papan Atas Makin Seru, Rajawali Bikin Kejutan
Selasa, 15 Oktober 2018 - 18:00 wib

HUT Kuansing, Indrako Swalayan Donor Darah
Selasa, 15 Oktober 2018 - 17:00 wib
RAPBD Tak Disetujui, Apakah  Berdampak terhadap KONI?

RAPBD Tak Disetujui, Apakah Berdampak terhadap KONI?
Selasa, 15 Oktober 2018 - 16:35 wib

Perlu Bersinergi Bersama
Selasa, 15 Oktober 2018 - 16:30 wib
Pemerintah Tak Solid Putuskan Kenaikan Premium

Pemerintah Tak Solid Putuskan Kenaikan Premium
Selasa, 15 Oktober 2018 - 16:12 wib
Tunjangan Transportasi Dewan Rp12,75 Juta Per Bulan

Tunjangan Transportasi Dewan Rp12,75 Juta Per Bulan
Selasa, 15 Oktober 2018 - 16:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
KPU Sebut Tak Ada yang Salah

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:48 WIB

Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign
Biar Golput Tak Banyak, Lomba Cipta Lagu Pemilu pun Digelar
Mengenali  Politisi Spanduk

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:12 WIB

Perlu Cek Ulang Data Pemilih Tetap

Senin, 15 Oktober 2018 - 13:35 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini