Pemkab Diminta Kaji Komprehensif
Rabu, 19 September 2018 - 10:32 WIB > Dibaca 90 kali Print | Komentar
Pemkab Diminta Kaji Komprehensif
Abu Khoiri (Anggota DPRD Rohil)
Berita Terkait

PGRI Mengadu ke Komisi D

DPRD Pertanyakan Sikap Pemkab



BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diminta melakukan kajian secara komprehensif terkait dengan rencana memberhentikan honorer di lingkungan dinas, instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemkab.

Hal itu untuk antisipasi dampak yang timbul belakangan apalagi jumlah honorer sangat banyak, mencapai belasan ribu orang. Disisi lain ada honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun.

"Harus secara komprehensif, jangan anggap mudah begitu saja. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, selain itu keberadaan honorer sangat diperlukan juga untuk mendukung kerja pemerintah. Jangan sampai kebijakan itu justru nantinya menimbulkan permasalahan baru misalnya berupa konflik di tengah OPD," kata Anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Rabu (19/9).

Ia menambahkan, apa yang ditetapkan pemkab dengan menyerahkan setiap Kepala OPD untuk mengambil sikap evaluasi atau pemberhentian honorer ditaksir bisa menimbulkan konflik internal. Karena semua pihak di dalam pastinya saling bersikukuh dalam menentukan siapa yang layak dipertahankan dan mana yang diberhentikan.

"Memang beban anggaran cukup berat, tapi pemberhentian honorer bukan langkah tepat. Kebijakan itu harus tuntas, didiskusikan bersama. Jangan sampai nanti timbul ada tebang pilih, contohnya honorer di dinas lain masih ada yang dipertahankan," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil ini.

Seharusnya kata dia pemkab Rohil lebih fokus pada langkah pendataan honorer, dilakukan verifikasi sehingga angka honorer yang sebenarnya berapa dapat diketahui. Jangan sampai terjadi ada yang ganda, tak aktif, berhenti atau meninggal tapi namanya masih tercantum.

"Bayangkan kalau honorer tak ada di dinas, tinggal berapa lagi yang bekerja. Apa bisa memback up untuk pelayanan masyarakat? begitu juga di kantor camat misalnya, kalau honorer berhenti, lantas yang tinggal hanya sekitar 4-5 orang pegawai saja, apa mampu?" tandas Abu Khoiri. (fad)
KOMENTAR
Berita Update
Bentuk Kader Jumantik Sekolah
Tekan Kasus DBD
Bentuk Kader Jumantik Sekolah
Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:42 wib
Pelaku IKM Wajib Kantongi Izin Industri

Pelaku IKM Wajib Kantongi Izin Industri
Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:35 wib
Di Perbatasan, Pemko Cek Status Jalan Teropong

Di Perbatasan, Pemko Cek Status Jalan Teropong
Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:30 wib

SLB Negeri Pembina Gelar Pentas Kreasi Seni
Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:16 wib
Sempat Menghilang, Firdaus Akhirnya Ditemukan

Sempat Menghilang, Firdaus Akhirnya Ditemukan
Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:14 wib

Siak Tuan Rumah Hari Santri Nasional Tingkat Provinsi
Selasa, 22 Oktober 2018 - 18:00 wib

Tampil di TTG XX Bali
Selasa, 22 Oktober 2018 - 17:30 wib
Persebaya Hancurkan Persib

Persebaya Hancurkan Persib
Selasa, 22 Oktober 2018 - 17:00 wib
Hasil Verifikasi CPNS Diumumkan Malam Hari

Hasil Verifikasi CPNS Diumumkan Malam Hari
Selasa, 22 Oktober 2018 - 16:30 wib
Mayat Bayi Digantung dalam Kantong Plastik

Mayat Bayi Digantung dalam Kantong Plastik
Selasa, 22 Oktober 2018 - 16:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Hasil Verifikasi CPNS Diumumkan Malam Hari

Senin, 22 Oktober 2018 - 16:30 WIB

TKN: Jokowi Mulai Muak dengan Politik Kebohongan!

Senin, 22 Oktober 2018 - 14:51 WIB

Jokowi Harus Penuhi Panggilan Bawaslu DKI

Senin, 22 Oktober 2018 - 14:45 WIB

Satpam Rumah Investor

Senin, 22 Oktober 2018 - 13:49 WIB

Tolak Pesantren  Jadi Tempat  Kampanye

Senin, 22 Oktober 2018 - 13:48 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us