Pemkab Diminta Kaji Komprehensif
Rabu, 19 September 2018 - 10:32 WIB > Dibaca 114 kali Print | Komentar
Pemkab Diminta Kaji Komprehensif
Abu Khoiri (Anggota DPRD Rohil)
Berita Terkait

PGRI Mengadu ke Komisi D

DPRD Pertanyakan Sikap Pemkab



BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diminta melakukan kajian secara komprehensif terkait dengan rencana memberhentikan honorer di lingkungan dinas, instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemkab.

Hal itu untuk antisipasi dampak yang timbul belakangan apalagi jumlah honorer sangat banyak, mencapai belasan ribu orang. Disisi lain ada honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun.

"Harus secara komprehensif, jangan anggap mudah begitu saja. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, selain itu keberadaan honorer sangat diperlukan juga untuk mendukung kerja pemerintah. Jangan sampai kebijakan itu justru nantinya menimbulkan permasalahan baru misalnya berupa konflik di tengah OPD," kata Anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Rabu (19/9).

Ia menambahkan, apa yang ditetapkan pemkab dengan menyerahkan setiap Kepala OPD untuk mengambil sikap evaluasi atau pemberhentian honorer ditaksir bisa menimbulkan konflik internal. Karena semua pihak di dalam pastinya saling bersikukuh dalam menentukan siapa yang layak dipertahankan dan mana yang diberhentikan.

"Memang beban anggaran cukup berat, tapi pemberhentian honorer bukan langkah tepat. Kebijakan itu harus tuntas, didiskusikan bersama. Jangan sampai nanti timbul ada tebang pilih, contohnya honorer di dinas lain masih ada yang dipertahankan," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil ini.

Seharusnya kata dia pemkab Rohil lebih fokus pada langkah pendataan honorer, dilakukan verifikasi sehingga angka honorer yang sebenarnya berapa dapat diketahui. Jangan sampai terjadi ada yang ganda, tak aktif, berhenti atau meninggal tapi namanya masih tercantum.

"Bayangkan kalau honorer tak ada di dinas, tinggal berapa lagi yang bekerja. Apa bisa memback up untuk pelayanan masyarakat? begitu juga di kantor camat misalnya, kalau honorer berhenti, lantas yang tinggal hanya sekitar 4-5 orang pegawai saja, apa mampu?" tandas Abu Khoiri. (fad)
KOMENTAR
Berita Update

AHY Temui UAS di Pekanbaru
Senin, 17 Desember 2018 - 15:17 wib

149 Peserta Ikut Ujian Profesi Advokat
Senin, 17 Desember 2018 - 15:09 wib
Bupati Pimpin Doa Pemberian Gelar Adat Presiden

Bupati Pimpin Doa Pemberian Gelar Adat Presiden
Senin, 17 Desember 2018 - 15:00 wib

Penyeludup Paruh Burung Rangkong Ditangkap
Senin, 17 Desember 2018 - 14:30 wib
MTQ Tingkat Provinsi Riau
9 Qori Melaju ke Final
MTQ Tingkat Provinsi Riau
Senin, 17 Desember 2018 - 14:30 wib

Dorong Wisata Olahraga Jadi Iven Tahunan
Senin, 17 Desember 2018 - 14:00 wib
Pelti Siak Agendakan Open Turnamen Tingkat Provinsi
Petenis Bengkalis dan Siak Berbagi Medali
Senin, 17 Desember 2018 - 13:45 wib

Syamsuar Tepuk Tepung Tawar Jokowi
Senin, 17 Desember 2018 - 13:30 wib
Pelaku PETI Garap Lokasi Baru

Pelaku PETI Garap Lokasi Baru
Senin, 17 Desember 2018 - 13:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Jangan Khawatir Kotak Suara dari Kardus

Senin, 17 Desember 2018 - 10:05 WIB

SBY Jalan Kaki Sisiri Balihonya Dirusak OTK

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:01 WIB

Saiman: Jangan Jadi Demokrasi “Pesanan”

Kamis, 13 Desember 2018 - 11:42 WIB

Sandiaga Uno Dapat Sumbangan Dana Kampanye

Selasa, 11 Desember 2018 - 15:17 WIB

Prabowo-Sandiaga Bidik Suara Jateng

Senin, 10 Desember 2018 - 13:50 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us