Depan >> Berita >> Riau >>
Dikucurkan Rp16 M untuk Penanggulangan Abrasi
Jumat, 09 November 2018 - 14:00 WIB > Dibaca 432 kali Print | Komentar
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Abrasi di wilayah pesisir Riau, sudah menjadi bencana tahunan. Namun selama ini, tak ada aksi nyata dalam penanggulangannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, memperjuangkan ke pusat, hasilnya pada 2019 dikucurkan anggaran untuk itu sebesar Rp16 miliar.

  Anggota DPD RI Perwakilan Riau Abdul Gafar Usman mengatakan, ada lima kabupaten di Riau yang hampir setiap tahun dilanda abrasi. Antara lain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.

 Oleh karena itu, kata Abdul Gafar, perlu perhatian serius dalam mengantisipasi bencana tersebut. Salah satunya dengan dibangun pemecah gelombang. Sehingga, daratan tidak terkikis. Hal ini sudah dibicarakan olehnya bersama pemerintah setempat.

    “Kemarin, sewaktu saya turun, kita undang lima kepala daerah. Ketemu dengan kementerian, dirjen terkait. Setelah itu, secara teknis juga sudah kita bahas dengan Kepala Balai Perairan,” kata Abdul Gafar, Kamis (8/11) siang saat berkunjung ke Pemprov Riau.

    Dari hasil pembicaraan dengan sejumlah pihak tersebut kata dia, ternyata tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan abrasi ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah dua tahun tak ada anggaran untuk itu.

“Dari informasi kepala balai, tahun kemarin dan tahun ini hampir tak mendapatkan anggaran dari pusat untuk penanggulangan abrasi ini,” ujar dia.

Oleh karena itu, Gafar sebagai perwakilan Riau di pusat, telah memperjuangkannya. Hasilnya, Kementerian PUPR menganggarkan untuk pembangunan pemecah gelombang sebesar Rp16 miliar.

“Namun setelah kita lakukan komunikasi dengan kementerian dan Alhamdulillah, pada 2019 ini dapat anggaran Rp16 miliar untuk abrasi di Riau,” ujarnya.

   Dijelaskannya, itu adalah salah satu contoh tugas anggota DPD RI di pusat.  Aspirasi-aspirasi daerah diserap, lalu diperjuangkan ke pusat. Dalam menanggung aspirasi ini, tentu perlu koordinasi dan komunikasi yang bagus dengan pemerintah daerah.

“Fungsi DPD itu akan lebih optimal apabila terintegrasi dan terkoneksi dengan pemerintah daerah. Baik itu pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi,” kata dia.(dal)
KOMENTAR
Berita Update

Spider-Man Laris Berkat Infinity War
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:59 wib
KAJI PEMBIAYAAN BPJS KESEHATAN
Caesar Dicurigai Ada Kecurangan
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 wib

Supermoon, Waspada Pasang Maksimum Air Laut
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:24 wib

Pembebasan Ustaz Ba’asyir Tuai Pro-Kontra
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:16 wib

Andini Bertemu Menteri Susi di Jakarta
Minggu, 20 Januari 2019 - 11:13 wib
Disnaker Sidak Dumai Square

Disnaker Sidak Dumai Square
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:35 wib
RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan

RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:13 wib
4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el

4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:00 wib
SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari

SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:46 wib
ASN Diancam Potong Gaji
Wajib Hadir Siraman Rohani Jumat
ASN Diancam Potong Gaji
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:30 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran

Sabtu, 19 Januari 2019 - 15:08 WIB

4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el

Sabtu, 19 Januari 2019 - 14:00 WIB

SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari
ASN Diancam Potong Gaji

Sabtu, 19 Januari 2019 - 13:30 WIB

Hibah KONI Diharapkan Cair Februari

Sabtu, 19 Januari 2019 - 13:15 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us