BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kajati Riau Eksekusi Penunggak Iuran

Ekonomi-Bisnis Sabtu, 17 November 2018 - 09:41 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kajati Riau Eksekusi Penunggak Iuran
FOTO BERSAMA: Dari kiri; Asdep Pengawasan dan Pemeriksaan Kepeser­taan BPJS TK Agung Maryanto, Kakacab Pekanbaru Kota Mias Muchtar, Depdir Wila­yah Sumbarriau Budiono, Kajari Pekanbaru Suripto Irianto, Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH dan Wakajati Riau Dr Mia Amiati SH MH foto bersama usai menandatangani MoU di Hotel Aryaduta, Jumat (16/11/2018). (HENNY ELYATI/RIAU POS)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Wilayah Sumbarriau menggandeng Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten/kota untuk melakukan eksekusi penunggak iuran yang nakal guna memaksimalkan hak pekerja.

“Kerja sama ini bagian yang tidak terpisahkan dengan Kajati karena masih banyak perusahaan yang nakal dan menunggak iuran anggotanya,” kata Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Budiono pada acara sosialisasi monitoring dan evaluasi kerja sama BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau dengan Kejaksaan se-wilayah Riau di Pekanbaru, Jumat (16/11) di Hotel Aryaduta.

Budiono menjelaskan setiap warga negara yang memiliki aktivitas ekonomi wajib mendapat perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Lewat kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kajati yang sudah berlangsung dua tahun lalu, pihaknya bisa terbantu menyelesaikan berbagai sengketa dengan perusahaan yang terkait masalah penunggakan iuran, keanggotaan yang belum terdaftar dan hingga upah lewat Surat Kuasa Khusus (SKK).

Sejauh ini kerja sama sudah berlanjut hingga kabupaten/kota yang ada terdapat kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan Kajari. “Sejauh ini untuk wilayah SumbarRiau ada 11 kantor yang sudah bekerjsama dengan Kajati setempat dan 18 Kantor Cabang dengan Kajari serta khusus Riau ada lima cabang yang sudah MoU dengan Kajari setempat,” tutur Budiono.

Berdasarkan data yang dirangkum Riau Pos dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau, data kepesertaan aktif per 31 Oktober 2018, terdiri dari jumlah Badan Usaha Aktif ada 13.913 perusahaan, jumlah Tenaga Kerja Penerima Upah (TKPU) aktif ada 431.747 serta jumlah Tenaga Kerja  Bukan Penerima Upah (TKBPU) aktif sebanyak 39.903.

Ia menambahkan sejauh ini dari semua pengaduan yang sudah di SKK ke Kejati bisa dimediasi untuk selesai secara persuasif. “Makanya Kejari yang berhasil dan punya progres baik tadi kita beri penghargaan kepada Kejaksaan Pekanbaru dan Kuantan Singingi,” tambah Budiono.

Sementara itu Kejati Riau Uung Abdul Syakur menjelaskan sesuai ketentuan pihaknya diberi wewenang dan keperdataan juga jika BPJS Ketenagakerjaan meminta untuk melakukan esekusi tunggakan sesuai SKK yang diajukan.

“Berdasarkan SKK inilah kami nantinya bersama-sama Kajari untuk melakukan dan menindaklanjuti tagihan yang macet  dan tidak lancar,” kata Uung.

Bahkan Uung berharap sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ini di daerah-daerah bersama Kajari lebih dimasifkan lagi. Sehingga para kepala kejaksaan ini di masing-masing kabupaten bisa tahu dan faham bahwa kepesertaan ini dipenuhi sebab amanat undang-undang. “Selama ini semua yang diSKKKan mulai lancar dan rata-rata memang penunggak itu perusahaan,” pungkasnya.

Pada acara tersebut BPJS Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan kerjasama dengan lima Kejari yakni Siak, Pelalawan, Bengkalis, Pekanbaru dan Kuantan Singingi. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada Kejaksaan terbaik se -Riau periode Januari -Oktober 2018 sebagai tindaklanjut SKK penunggak iuran.(hen)




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook