OSO Desak Bawaslu Tekan KPU
Sabtu, 08 Desember 2018 - 13:20 WIB > Dibaca 511 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - KPU belum menindaklanjuti putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO). Hingga kemarin, nama ketua umum Partai Hanura itu belum dimasukkan ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Perseteruan kedua pihak pun semakin panas.   

Kemarin (7/12) Gugum Ridho Putra, pengacara OSO, mendatangi Bawaslu. Dia menyampaikan permohonan agar lembaga pengawas pemilu itu memerintah KPU untuk segera melaksanakan putusan PTUN.

”Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh KPU. Maka, Bawaslu wajib memerintahkan KPU untuk segera melaksanakan putusan tersebut,” katanya.

Disinggung mengenai kemungkinan KPU melaksanakan putusan dengan cara yang berbeda, Gugum menyatakan bakal melihat terlebih dahulu apa keputusan KPU. ’’Apakah sesuai atau tidak dengan kepentingan hukum dari Pak OSO,’’ lanjutnya.

Dia mengingatkan, putusan PTUN bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut tidak lagi menjadi perdebatan. ’’Dia (OSO) memang harus dimasukkan DCT dan nggak ada kewajiban untuk mengundurkan diri (dari Partai Hanura, Red),” ucap Gugum.

Untuk saat ini, yang dipersoalkan pihak OSO adalah sikap KPU yang mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan PTUN. KPU terkesan membuat putusan itu mengambang sampai tiba waktunya memproduksi surat suara.

Bila ternyata Bawaslu menolak permohonan OSO, pihaknya akan menempuh upaya hukum lain. ”Mengenai upaya selanjutnya ini, kami masih pertimbangkan apa yang bisa,’’ tambahnya.  

Sementara itu, KPU telah mengambil jalan tengah untuk melaksanakan putusan tiga pengadilan terkait pencalonan anggota DPD. Khususnya, pencalonan OSO. KPU akan melaksanakan putusan PTUN bila OSO sudah memenuhi kewajiban mengundurkan diri dari jabatan Ketum Hanura.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di KPU kemarin. Dia menjelaskan, surat untuk OSO sudah selesai, tapi masih perlu koreksi lagi dalam beberapa hal. Yang jelas, poin utamanya adalah tetap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

’’Saya pikir di putusan MA dan TUN itu juga menyatakan hal yang sama, bahwa pengurus partai dilarang (menjadi calon senator),’’ terangnya. Perdebatannya hanya pada waktu pelaksanaan putusan tersebut. Selebihnya, semua pengadilan sepakat dengan MK.

Arief memastikan putusan PTUN tetap akan dilaksanakan KPU. ’’Tapi, syarat utamanya sebagai perintah konstitusi tetap dilaksanakan,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Pihaknya juga sedang mengecek jadwal validasi dan produksi surat suara karena KPU harus menyesuaikan. Bila tidak, semuanya bisa terlambat. Pihaknya tidak mungkin mengubah komposisi ketika pencetakan surat suara telah dimulai.

Apakah itu berarti peluang mencabut dan memperbarui DCT anggota DPD Kalbar masih dimungkinkan? Arief mengiyakan. Sebab, itu merupakan putusan PTUN. ’’Kalau terpenuhi syaratnya, nanti kami ubah DCT-nya (dengan memasukkan OSO),’’ jelas alumnus SMAN 9 Surabaya ini.(byu/c10/fat/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Pengrusakan Atribut Partai di Pekanbaru
Tim Kampenye KIK Serahkan Sepenuhnya ke Kepolisian
Rabu, 18 Desember 2018 - 17:31 wib

Bupati Imbau Perusahaan Peduli Korban Banjir
Rabu, 18 Desember 2018 - 15:30 wib
Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD AA (video)

Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD AA (video)
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:30 wib
Diskes Temukan 68 Kasus  Penyakit Serang Warga

Diskes Temukan 68 Kasus Penyakit Serang Warga
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:30 wib

Kecelakaan Maut di Pertambangan Cina Dianggap Lumrah
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:00 wib
PBB dan Palestina Minta Bantuan Kemanusiaan

PBB dan Palestina Minta Bantuan Kemanusiaan
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:44 wib
Jalan Lintas Timur Diberlakukan Buka Tutup
Jembatan Barangan Ambruk
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:37 wib

PT Asuransi Astra Buana Terkesan Dukungan Riau Pos
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:30 wib
Pelantikan DPC LVRI Siak
Syamsuar Ingatkan Efek Negatif Globalisasi
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Bupati Bengkalis  Lantik 11 Kades

Selasa, 18 Desember 2018 - 12:45 WIB

Mendadak, SBY Panggil Pengurus Demokrat Riau Pagi Ini

Selasa, 18 Desember 2018 - 11:28 WIB

Jangan Khawatir Kotak Suara dari Kardus

Senin, 17 Desember 2018 - 10:05 WIB

SBY Jalan Kaki Sisiri Balihonya Dirusak OTK

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:01 WIB

Saiman: Jangan Jadi Demokrasi “Pesanan”

Kamis, 13 Desember 2018 - 11:42 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini