Depan >> Berita >> Hukum >>
Laporan Ombudsman Dinilai Janggal
Sabtu, 08 Desember 2018 - 11:03 WIB > Dibaca 457 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI) terkait dugaan maladministrasi penyidikan kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memantik reaksi keras sejumlah pihak. Sebab, laporan yang diserahkan ke Polda dinilai tidak berpihak pada Novel selaku korban.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, laporan itu tidak terlalu membantu mengungkap kasus teror Novel 11 April tahun lalu. Sebaliknya, laporan yang disampaikan anggota ORI Adrianus Meliala itu justru menguatkan keraguan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus Novel.

”Laporan itu semakin membuat WP KPK yakin bahwa TGPF yang independen merupakan satu-satunya solusi untuk mengungkap pelaku kasus teror terhadap Novel Baswedan,” kata Yudi, Jumat (7/12).

Sebelumnya, ORI menyampaikan laporan dugaan maladministrasi terkait penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel pada Kamis (6/12). ORI menemukan sejumlah pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan penyidik Polri. Mulai dari aspek berlarutnya penanganan perkara, penggunaan SDM yang tidak efektif dan pengabaian petunjuk.

Anggota ORI Adrianus Meliala menyebut temuan itu merupakan maladministrasi minor alias kecil. Menurutnya, polisi dalam hal ini Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya mengerahkan total 172 anggota untuk menangani kasus Novel. ”Semuanya memperoleh sprin (surat perintah, red) dari berbagai keahlian,” terangnya, Jumat (7/12).

Jumlah aparat yang terlalu banyak itu merupakan salah satu temuan maladministrasi yang masuk kategori aspek efektivitas penggunaan SDM. Sedangkan dari aspek penundaan berlarut, Adrianus menyebut hal itu disebabkan sejumlah hambatan.

Antara lain, tempat kejadian perkara (TKP) yang telah rusak karena polisi tidak menetralisir TKP dan rekaman CCTV yang disita KPK.

Soal aspek pengabaian petunjuk, Adrianus menyebut eks Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sejatinya telah mengetahui adanya upaya percobaan penyerangan terhadap Novel. Namun, petunjuk itu diabaikan oleh Iwan Bule (sapaan Iriawan). Adrianus juga menyebut Novel tidak melaporkan peristiwa lain yang diduga sebagai petunjuk. Yakni, percobaan penabrakan pada Ramadan 2016 lalu.

Anggota tim advokasi Novel, Alghiffari Aqsa menambahkan istilah maladministrasi minor sebenarnya tidak dikenal dalam UU Pelayanan Publik dan UU ORI. Menurut dia, istilah itu patut diduga digunakan sebagai langkah kompromis yang bertujuan untuk membuat publik dan instansi terkait melupakan berbagai kejanggalan dalam penyidikan kepolisian.

Alghiffari juga menilai kesimpulan Adrianus yang menyatakan bahwa kepolisian ‘terlihat serius’ dalam menyidik kasus Novel juga terkesan janggal. Sebab, kesimpulan semacam itu cenderung subjektif dan jauh dari mandat ORI yang memeriksa dan menyimpulkan mengenai ada tidaknya maladministrasi. ”Kami minta Adrianus tidak dilibatkan dalam pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi ORI terkait kasus Novel,” terang mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu.(tyo/jpg)
KOMENTAR
Berita Update
Pengrusakan Atribut Partai di Pekanbaru
Tim Kampenye KIK Serahkan Sepenuhnya ke Kepolisian
Rabu, 18 Desember 2018 - 17:31 wib

Bupati Imbau Perusahaan Peduli Korban Banjir
Rabu, 18 Desember 2018 - 15:30 wib
Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD AA (video)

Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD AA (video)
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:30 wib
Diskes Temukan 68 Kasus  Penyakit Serang Warga

Diskes Temukan 68 Kasus Penyakit Serang Warga
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:30 wib

Kecelakaan Maut di Pertambangan Cina Dianggap Lumrah
Rabu, 18 Desember 2018 - 14:00 wib
PBB dan Palestina Minta Bantuan Kemanusiaan

PBB dan Palestina Minta Bantuan Kemanusiaan
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:44 wib
Jalan Lintas Timur Diberlakukan Buka Tutup
Jembatan Barangan Ambruk
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:37 wib

PT Asuransi Astra Buana Terkesan Dukungan Riau Pos
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:30 wib
Pelantikan DPC LVRI Siak
Syamsuar Ingatkan Efek Negatif Globalisasi
Rabu, 18 Desember 2018 - 13:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Tim Kampenye KIK Serahkan Sepenuhnya ke Kepolisian

Selasa, 18 Desember 2018 - 17:31 WIB

15 ASN Minta Pendampingan Hukum

Senin, 10 Desember 2018 - 10:29 WIB

Suami Inneke Bisnis Kamar Asmara di Lapas Sukamiskin

Jumat, 07 Desember 2018 - 04:41 WIB

Membandingkan Kasus Habib Bahar dengan ABG Penghina Presiden
Habib Bahar Diperiksa, FPI Beri Pengawalan

Kamis, 06 Desember 2018 - 20:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini