Depan >> Berita >> Riau >>
Bukan ASN Bisa Jabat Kepala Dinas
Jumat, 11 Januari 2019 - 17:40 WIB > Dibaca 515 kali Print | Komentar
Berita Terkait



PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) segera dilaksanakan. Dengan ini, seluruh masyarakat yang ingin mengabdikan dirinya di pemerintahan bisa terwujud. Tidak hanya pegawai biasa, melalui PPPK masyarakat biasa atau bukan ASN bisa menjabat selevel kepala dinas. Dengan catatan, pelamar memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh pemerintah.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman, Kamis (10/1). Ia menjelaskan, ada banyak kelebihan dari perekrutan PPPK oleh pemerintah.

“Pertama, memang ini membuka ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengabdikan diri di pemerintahan. Bahkan tidak ASN yang memiliki keahlian khusus bisa menjadi kepala dinas,” ujar Taufik.

    Ia mencontohkan, sebuah daerah yang ingin fokus untuk menggali sektor pendapatan dari pertambangan. Melalui PPPK, pemerintah daerah setempat bisa merekrut swasta untuk memimpin pihak yang berwenang terkait. Maka dari itu, dengan adanya PPPK, kompetensi ASN lebih baik lagi akan terbentuk. Karena jika tidak ada yang berpotensi mengisi jabatan strategis dalam sebuah dinas, pemerintah akan mengambil tenaga melalui PPPK.

“Saya menilai ini lecutan bagi semua ASN, harus bisa bekerja berkompetisi. Karena posisi strategis bisa diisi banyak sumber. Tidak hanya ASN saja. Ini akan ada kompetisi positif ASN. Sehingga mereka bekerja maksimal dan menambah kecakapan dirinya untuk memegang jabatan itu,” sebut Taufik.

Soal mekanisme perekrutan, Taufik menyebut pihaknya belum mendapat informasi detail. Karena aturan yang mengatur baru saja diberlakukan awal 2019 ini. Pastinya, DPRD dikatakan Taufik akan melakukan pengawasan secara komprehensif.

Karena bagaimanapun juga, lanjut dia, sumber daya manusia (SDM) yang akan bekerja di pemerintahan haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jangan sampai orang yang lolos dan menempati posisi strategis melalui PPP3 bukan orang yang tidak cakap. Sehingga program tersebut menjadi lebih buruk dibanding perekrutan pejabat melalui ASN.

“Mekanismenya itu, pada jabatan tertentu ada melewati proses seleksi. Tidak serta merta mereka bisa mengisi jabatan itu. Selain proses seleksi nantinya juga ada uji kelayakan dan kepatutan. Kemudian juga mungkin ada tanggapan masyarakat soal si calon. Seperti DPRD, masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberi masukan terhadap calon yang akan diterima,” paparnya.

Untuk diketahui, perekrutan PPPK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/ 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ). Rencananya, PP tersebut akan segera diberlakukan mulai  2019. Tidak hanya bukan ASN, pegawai honorer yang belum menyandang status ASN juga diperbolehkan untuk mengikuti seleksi.(nda)
KOMENTAR
Berita Update
Dibuka Pelatihan untuk Umum
UPT LK Masih Perlu Instruktur Andal
Dibuka Pelatihan untuk Umum
Selasa, 22 Januari 2019 - 15:13 wib

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:54 wib
DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:31 wib
Sepanjang Jalan  Teropong Penuh Lubang

Sepanjang Jalan Teropong Penuh Lubang
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:08 wib

Bawaslu Bakal Surati Pengusaha Billboard
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:51 wib

Titus Bonai Pilih Pulang Kampung
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:45 wib

Supermoon Bakal Terjadi 3 Kali
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:44 wib

BKPM Siap Bekukan Izin VFS Tasheel Indonesia
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:41 wib

Pembangunan Terus Diperjuangkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:34 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan

Selasa, 22 Januari 2019 - 14:54 WIB

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

Selasa, 22 Januari 2019 - 14:31 WIB

Sepanjang Jalan  Teropong Penuh Lubang

Selasa, 22 Januari 2019 - 14:08 WIB

TNI Berikan Penyuluhan Bahaya Narkoba ke Sekolah

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:17 WIB

Tunggakan BPJS Dianggarkan Rp25 Miliar

Selasa, 22 Januari 2019 - 11:25 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us