Kaidah Bukan Segalanya

1 Juni 2014 - 07.47 WIB > Dibaca 1264 kali | Komentar
 
Kaidah Bukan Segalanya
Akhir-akhir ini dalam forum diskusi—baik bersemuka maupun melalui pos-el—berkembang pemikiran di kalangan pemerhati bahasa bahwa kaidah bahasa seolah-olah satu-satunya alat untuk menjelaskan persoalan bahasa. Sebagai contoh, ketika ada dua bentuk telepon dan telefon dengan serta merta akan dipilih bentuk telefon karena dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia ph menjadi f. Salahkah cara berpikir demikian? Marilah kita lihat uraian berikut.

Untuk menjawab persoalan itu, saya perlu menyampaikan fakta kebahasaan bahwa ternyata kaidah bahasa tunduk pada kaidah pragmatis-praktis (kaidah/nilai-nilai sosial dan politik). Sebagai contoh, mengapa dipilih kata universitas, bukan universiti (dari university, bahasa Inggris) atau universitet (dari universiteit, bahasa Belanda). Pemilihan kata universitas itu ternyata merupakan bentuk campur tangan pemerintah (kaidah politik), dalam hal ini keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia waktu itu, Mohammad Yamin (1952—1955).

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejak dulu terjadi “persaingan” antara Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, termasuk dalam hal memadankan kata itu: universiti (UI) dan universitet (UGM). Kedua universitas ternama itu tetap pada pendirian masing-masing sehingga—demi keseragaman dan kepentingan secara nasional—Mohammad Yamin memutuskan untuk mengembalikan istilah itu ke bentuk asalnya, yaitu universitas (Latin). Akibatnya, semua kata yang dalam bahasa Inggrisnya berakhiran –ity atau –ty dalam bahasa Indonesianya menjadi –itas atau –tas, seperti faculty--fakultas, identity--identitas, quality--kualitas, quantity--kuantitas, solidarity—solidaritas, entity—entitas, majority--mayoritas, effectivity—efektivitas, activity—aktivitas, disparity—disparitas, formality—formalitas, commodity--komoditas.

Jika kita lihat Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI), ada sebuah pasal yang menyebutkan bahwa istilah asing yang diambil menjadi istilah Indonesia hanya diubah seperlunya agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Artinya, kata seperti komoditas semestinya diserap menjadi komoditi karena lebih dekat dengan bentuk aslinya commodity. Namun, demi konsistensi dan mengikuti pola yang sudah ada (pola university—universitas), semua kata tadi diberi akhiran –itas atau –tas.    

Apakah analogi seperti itu menyalahi kaidah? Jika kita jawab ya, berarti semua kata yang berakhiran –itas dan -tas di atas (bahkan masih banyak yang lain) harus kita ganti semua dengan akhiran –iti atau –ti. Suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan karena pasti akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kenyataan ini juga sudah diantisipasi oleh PUPI, yang di dalamnya memuat sebuah catatan yang berbunyi, “Istilah asing yang sudah diserap dan sudah lazim dipergunakan sebagai istilah Indonesia masih dapat dipakai sungguhpun bertentangan dengan salah satu kaidah pembentukan istilah.”

Lalu, bagaimana halnya dengan telepon-telefon? Untuk menjawab hal itu, saya tidak mau berdebat kusir. Saya hanya akan menyampaikan fakta dari referensi yang—menurut saya—sahih. Dalam buku Loan-Words in Indonesian and Malay (2008, Editor Russel Jones) jelas disebutkan bahwa kata telepon tidak diserap dari bahasa Inggris telephone, tetapi dari bahasa Belanda telefoon.

Sementara itu, dalam PUPI juga disebutkan bahwa f tetap menjadi f, seperti dalam fanatic-fanatik, factor-faktor. Kemudian, bagaimana menjelaskannya? Lagi-lagi, saya hanya akan menunjukkan bukti bahwa banyak istilah asing yang mengandung f menjadi p dalam bahasa  Indonesia, baik dari bahasa Belanda maupun dari bahasa Arab, seperti telepon--telefoon (Bld), pailit--failliet (Bld), pabrik--fabriek (Bld), pelopor--voorloper (Bld), prei--vrij (Bld), preman--vrijman (Bld) pelek--velg (Bld), peluit--fluit (Bld), federal--federaal (Bld), paham–fahm(Arb), pailit—failliet (Bld), pakat (sepakat)--muwaafaqa (Arb), uskup-usquf (Arb), pasal--fasl (Arb), peduli-fuduulii (Arb).

Karena cukup banyak, saya kira kita tidak mungkin mengabaikan fakta itu. Sikap kita tentunya kembali pada catatan PUPI di atas bahwa istilah yang sudah lazim, meskipun bertentangan dengan pedoman ejaan, tetap masih dapat dipakai. Bahkan, sebenarnya ada juga kata ambilan dalam bahasa Indonesia yang sudah sangat jauh dari bentuk aslinya, seperti pendopo--mandapa (Sanskerta), meja--mesa (Portugis).

Saya perlu mengingatkan bahwa kaidah bahasa hakikatnya adalah sistem yang direkonstruksi dari pemakaian bahasa, bukan sebaliknya. Karena dasarnya adalah pemakaian bahasa oleh masyarakat, sangat dimungkinkan kaidah bahasa berubah sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apalagi kalau kaidah tersebut hanya menyangkut ejaan (tata tulis), yang suatu saat dapat berubah jika pedomannya berubah. Hal itu dimungkinkan karena kaidah ejaan hanyalah buah kesepakatan “para ahli” atau putusan “pemegang kebijakan bahasa”. Berbeda halnya jika kaidah itu menyangkut tata kalimat, sebuah kaidah/sistem yang relatif stabil dan tidak mudah berubah.

Akhirnya, dengan sedikit gambaran di atas, kita perlu bijak dalam memahami dan menyikapi persoalan kebahasaan. Ihwal istilah/kata yang mahiwal ‘menyimpang’ dari kaidah itu harus dipahami sebagai kaidah juga (yang tidak perlu dipersoalkan kembali), sebagaimana penutur asli Inggris yang juga sudah tidak lagi mempersoalkan mengapa ada bentuk irregular verb yang begitu banyak dalam bahasa Inggris.


M. Abdul Khak
Kepala Balai Bahasa Bandung, Seputar Indonesia, 21 Agustus 2010
KOMENTAR
Terbaru
Senin, 24 September 2018 - 11:43 wib

Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Senin, 24 September 2018 - 11:32 wib

Lepas Caleg dengan Seremoni Berdiri

Senin, 24 September 2018 - 11:30 wib

Pemprov Sediakan 80 Komputer

Senin, 24 September 2018 - 11:27 wib

Tergoda Suami Orang

Senin, 24 September 2018 - 11:11 wib

5 Hari Perbaiki LDAK

Senin, 24 September 2018 - 10:50 wib

Pencairan TB Dilakukan Bertahap

Senin, 24 September 2018 - 10:42 wib

350 Guru Komite Akan Diangkat Jadi Honor Pemko

Senin, 24 September 2018 - 10:40 wib

Baby Shima Bius Warga Kota Jalur

Follow Us