Masih Ada PNS Korup Belum Dipecat

Hukum | Minggu, 07 Juli 2019 - 13:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Waktu perpanjangan 14 hari bagi 103 kepala daerah untuk menuntaskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) PNS terpidana korupsi diharapkan bisa ditaati. Pemerintah pusat pun meminta daerah untuk responsif terhadap sanksi teguran yang sudah dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan, sanksi bisa meningkat berjenjang jika belum dilaksanakan. Di atas sanksi teguran tertulis adalah sanksi pemberhentian hak-hak keuangan kepada kepala daerah.

Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang enggan berkomentar lebih jauh terkait potensi peningkatan sanksi. Sebab pihaknya perlu juga mempertimbangkan duduk persoalannya. “Kita tunggu respons dari kepala daerah. Kita mau tanya 275 PNS yang belum diberhentikan ini statusnya seperti apa,” ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), kemarin (6/7).

Oleh karenanya, pihaknya mendesak kepala daerah untuk segera merespons surat teguran yang disampaikan jajarannya. Selama ini, kata dia, Pemda kurang melakukan koordinasi untuk menuntaskan persoalan tersebut. “Jangan diam-diam aja. Kasih surat ke kita biar kita tahu, di mana masalah nya,” imbuhnya.

Disinggung soal adanya kepala daerah yang mengaku belum mendapat surat teguran tertulis, Akmal menyebut kemungkinan terjadi miskoordinasi. Dia menuturkan, per tanggal 4 awal pekan lalu, surat sudah diedarkan. Hanya saja, diakuinya, surat yang dikeluarkan Kemendagri memang tidak langsung ke tangan gubernur. Melainkan ke kantor penghubung masing-masing provinsi. Hal itu sebagaimana prosedur administrasi surat menyurat.

“Coba cek kantor penghubung masing-masing.  Bisa jadi masih teronggok di kantor penghubungnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat teguran kepada 103 kepala daerah yang terdiri dari 11 gubernur, 80 bupati, dan 12 walikota. Pasalnya, 103 daerah itu termasuk masih memiliki tanggungan PTDH PNS korupsi. Dari 2.259 PNS Pemda yang dipidana korupsi, ada 275 yang belum dipecat dan masih diberikan gaji.

Sementara itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengkritik sikap pemerintah yang terkesan lambat dalam merespons persoalan tersebut. Padahal, kewajiban untuk memberhentikan PNS korupsi sudah harus dilakukan sejak tahun lalu. “Batas waktu pemecatan sudah diundur berkali-kali. Terakhir diberi batas waktu sampai akhir Mei,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, lanjut dia, semestinya kepala daerah yang menjabat sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) sudah tidak hanya diberikan teguran. Melainkan sanksi tegas. Apalagi, dasar hukum pemberian sanksi sudah ada. “Harusnya sudah memberi sanksi kepada PPK. Sembari tetap memastikan PNS koruptor segera dipecat,” tuturnya.

Keterlambatan pemberhentian PNS korupsi sendiri tidak sederhana. Sebab, berpotensi menimbulkan kerugian negara. Mengingat gaji hingga THR tetap masuk ke rekening pelaku.(far/jpg)


Editor: Eko Faizin




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook