PENANGGULANGAN MASALAH BANJIR

Master Plan Tak Ada, Anggaran Tak Maksimal

Pekanbaru | Selasa, 06 Agustus 2019 - 10:50 WIB

Master Plan Tak Ada,  Anggaran Tak Maksimal
PASUKAN KUNING: Sejumlah petugas kebersihan atau pasukan kuning membersihkan drainase di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (5/8/2019). Evan Gunanzar/Riau Pos

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Dana penanggulangan  dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) jadi sorotan karena nilainya yang kecil. Penganggaran tak maksimal sebab master plan penanggulangan banjir Kota Pekanbaru sendiri belum ada dan sedang dalam penyusunan. 

KUA-PPAS sejak dua pekan lalu sudah dibahas antara Pemko Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru. 

Diketahui, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru  dipangkas dari Rp257 miliar menjadi Rp182 miliar. Sorotan datang sebelumnya terhadap anggaran penanggulangan banjir yang ada di bawah Dinas PUPR  dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Nilai yang diajukan hanya sekitar Rp2,2 miliar dinilai tak cukup. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru Ahmad MT, Senin (5/8) tak menampik hal ini. Dia menyebut, anggaran tersebut hingga kini belum dipastikan. ‘’Besar kecilnya ini kan tidak bisa dipastikan ke kita. Banjir ini kunci utamanya belum selesai , kita harus jelas dulu master plan-nya,’’ kata dia. 

Dia melanjutkan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada tahun 2020 nanti dalam penyusunan KUA-PPAS tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).  Postur anggaran untuk penyokong prioritas itu disebutnya masih dinamis. ‘’Tapi ini masih dalam pembahasan, jadi masih bisa bergeser,’’ imbuhnya. 

Soal penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru apakah pemko memiliki konsep, dia belum menjawab jelas. ‘’Kan lagi menyusun master plan-nya. Kalau sudah ada bisa tahu siapa harus ngerjain apa,’’ lanjutnya. 

Riau Pos kemudian menanyakan lagi artinya selama ini Pemko Pekanbaru dengan tak memiliki master plan banjir, tak memiliki konsep yang pasti. ‘’Kami selama ini kan koordinasi, tapi data kami belum valid. Kami minta dinas terkait melakukan maping (pemetaan, red), banjir, selama ini belum selesai. Kalau sudah, gampang ngusulkan. Mana yang kita mana yang provinsi mana yang pusat, mana yang prioritas. Ini memang kemarin jadi catatan di banggar bahwa dana banjir ini harus dinaikkan,’’ urainya. 

Mengenai penyelesaian master plan penanggulangan banjir ini, dia menyebut, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sudah menjanjikan akan selesai tahun ini. ‘’Tapi yang paling penting bagaimana master plan jelas agar penanganan maksimal, targetnya tahun ini selesai. PU (Dinas PUPR, red) bilang tahun ini,’’ singkatnya.(ali)





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU