Pencuri Subsidi

10 Agustus 2014 - 09.15 WIB > Dibaca 1238 kali | Komentar
 
Pencuri Subsidi
Muhammad Hapiz
TERLALU banyak kepura-puraan di negeri ini. Kali ini pura-pura mengontrol penggunaan BBM subsidi jenis solar padahal kuota bulanan sudah jebol. Solar subsidi jika tidak direm penggunaannya, diperkirakan akan habis November tahun ini. Maka muncullah kebijakan baru Badan Pelaksana Hulu Migas No 937/07/KaBPH/2014 tanggal 24 Juli yang menyebutkan mulai 4 Agustus 2014, jam penjualan solar subsidi dibatasi pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Kenapa disampaikan kepura-puraan? Pemangku negeri ini pura-pura tidak tahu kalau kendaraan industri yang jauh hari sebelumnya sudah dilarang, tetap seperti biasa bisa membeli dengan mudah solar subsidi. Stakeholder negeri ini pura-pura tidak tahu kalau kendaraan pertambangan dan perkebunan skala besar terang-terangan menggunakan solar subsidi. Pemandangan kendaraan dilarang ini dengan mudahnya kita lihat di SPBU-SPBU, malah kita ikut antre dibelakang kendaraan yang sekali ‘’minum’’ sampai 200 liter itu. Larangan itu sudah berlaku sejak 1 September 2012 lalu. Sudah 2 tahun lalu, tetap saja tak digubris. Akibatnya, tiap tahun kuota Solar dipastikan jebol. 2013 lalu, antrean mengular juga terjadi. Hingga Juni 2014 ini, kuota bulanan sudah jebol kalau tidak diantisipasi akhir tahun antrean akan terjadi lagi.

Belum lama ini penulis ikut antre mengisi BBM Solar Subsidi dibelakang truk berwarna orange bertonase besar tampak membawa batu bara di Jalan Lintas Pekanbaru-Kuansing. Hanya dua kendaraan saja, nyaris setengah jam menunggu lamanya mengantre. Kenapa lama, satu truk meminum sekitar 250 liter. Belum lagi ditambah mengisi jerigen sebagai cadangannya.

Ingat ada peraturan pelarangan kendaraan pertambangan mengisi Solar Subsidi, kendaraan orange itu penulis foto menggunakan kamera handpone lalu dikirimkan langsung menggunakan media sosial ke salah satu marketing Pertamina wilayah Riau yang kini sudah bertugas di Riau lagi. ‘’Mencuri terang-terangan nggak nih mas?,’’. Lalu dijawab, ‘’wah, seperti ini yang menyalahi’’. Lalu ditanya lagi, ‘’lalu bisa nggak pertamina menindaknya?’’ Jawabnya; ‘’hehe..bukannya gawenya Pertamina. Inilah ironi di negeri ini’’.

Cukup tertegun juga mendengar jawabannya. Walau memiliki kewenangan menindak SPBU nakal, tapi menurutnya itu bukan kewenangan Pertamina. Lalu kewenangan siapa? Tidak jelas. Dan sepertinya sengaja dibuat seperti itu. Peraturan pelarangan kendaraan industri, pertambangan dan perkebunan skala besar itu dibuat tanpa diperjelas akibat hukumnya alias bisa disebut sebatas himbauan. Sistem pelarangannya, instansi penindak, sanksi hukum bagi supir, SPBU dan perusahaan juga tidak ada disebutkan dalam aturan itu. Lucu memang. Yang jelas saja ada aturan dan sanksi saja dilanggar di negeri ini. Apalagi aturan yang sebatas imbauan itu. Lalu polisi? Yang sudah dilakukan dan kita ketahui bersama, ranahnya hanya pidana, menangkap penimbun BBM subsidi atau kendaraan memodifikasi tanki minyak. Menindak kendaraan dilarang berdasarkan peraturan BPH Migas itu, tidak pernah.

Imbauan dalam peraturan itu bisa ditafsirkan bentuk ketakutan pemerintah untuk tegas terhadap bagi pengusaha papan atas. Sektor industri, pertambangan dan perkebunan skala besar jelas memiliki keuntungan yang sangat besar. Pengetatan peraturan pelarangan dengan tegas sebenarnya hanya sedikit mengurangi keuntungan mereka saja dan tidak akan berimbas pada masyarakat luas. Pemerintah sepertinya kalah dalam pertarungan politik papan atas, (sebab pelaku bisnis papan atas cenderung menguasai elit politik) hingga akhirnya peraturan dibuat sekedar Iimbauan tanpa sanksi.

Pada akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Sudah kalang kabut kuota bakal jebol dan Solar terancam habis, aturan samarata kemudian dikeluarkan. Jam beli dibatasi yang artinya seluruh kendaraan akan berdampak. Mobil pengangkut sayur, telur dan ikan yang biasanya bergerak malam hari, akan merasakan dampaknya. Nelayan yang biasanya juga melaut malam hari, paling tidak terganggu rutinitas mereka. Akibat jauhnya, terjadi inflasi, banyak oknum agen dan pedagang mengambil momen menaikkan harga barang. Bisa saja tarif angkutan siap-siap naik karena angkutan yang kehabisan solar saat jalan malam hari terpaksa membeli solar non subsidi.

Sudah banyak yang meminta pemerintah harus tegas. Mengeluarkan peraturan pengetatan penggunaan BBM subsidi harus tegas. Bukan hanya Solar, bahan bakar subsidi lain seperti premium, elpiji juga harus dibuat tegas regulasinya, jelas kepastian hukumnya dan sistem yang tidak menimbulkan kebingungan. Kalau kendaraan pertambangan, mobil mewah dan rumah tangga berkecukupan dilarang gunakan bahan bakar subsidi, pemerintah harus membuat aturan tegas dan jelas. Kalau tidak, sama saja membiarkan orang di negeri ini menjadi pencuri subsidi dan melakukan aksinya terang-terangan di depan mata. **


Muhammad Hapiz
Redaktur
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 20 November 2018 - 19:30 wib

Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Selasa, 20 November 2018 - 18:51 wib

Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018

Selasa, 20 November 2018 - 18:25 wib

Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama

Selasa, 20 November 2018 - 17:54 wib

Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Selasa, 20 November 2018 - 17:38 wib

2 Hafiz Rohul Raih Juara di MHQ ASEAN

Selasa, 20 November 2018 - 17:36 wib

Najib Razak Kembali Diperiksa KPK Malaysia

Selasa, 20 November 2018 - 17:32 wib

Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor

Selasa, 20 November 2018 - 17:22 wib

Sabu Rp4 M Disimpan dalam Tas Ransel

Follow Us