Eksperimen Demokrasi

14 September 2014 - 10.15 WIB > Dibaca 1715 kali | Komentar
 
Oleh : Muhammad Amin, Redaktur Pelaksana Riau Pos

NEGERI
ini sedang mengalami masa-masa eksperimen demokrasi. Sebuah eksperimen yang panjang. Jangan dikira demokrasi merupakan sesuatu yang baru bagi negeri ini. Zaman pemerintahan Soekarno, kita mengenal hadirnya demokrasi terpimpin. Zaman Soeharto ada demokrasi Pancasila. Lalu pasca-Soeharto, embel-embel di belakang demokrasi itu dihilangkan, sehingga tinggal lagi demokrasi an-sich. Baik demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila adalah bagian dari eksperimen demokrasi yang panjang di negeri ini, sesuai rezim yang berkuasa saat itu. Ketika dua masa itu berlalu, tentu berubah pula cara masyarakat Indonesia memandang makna demokrasi.

Salah satu buah dari eksperimen demokrasi sejak reformasi 1998 adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang melibatkan rakyat. Undang-undang yang mengaturnya merupakan turunan dari Undang-undang Dasar hasil amandemen, khususnya pasal 18. Undang-undang itu adalah UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Rupanya beberapa bagian dari UU 32/2004 dianggap lemah dan memiliki celah yang harus dibenahi. Sejak tahun 2010, Kemendagri mulai mewacanakan revisi UU 32/2004 itu dan terus bersemangat melemparkan wacana. Di antara alasan yang mencuat adalah soal biaya politik sangat besar, munculnya pergesekan horizontal di tengah masyarakat, munculnya "raja-raja kecil" di daerah, hingga politik dinasti yang mulai menjamur di beberapa daerah.

Di antara banyak rangkaian revisi dalam UU 32/2004, wacana yang paling "seksi" adalah soal pilkada langsung atau tidak. Hal ini berkaitan dengan sejumlah analisa politik bahwa kubu propilkada langsung menuding, mengembalikan pilkada menjadi via DPRD atau tak langsung hanya bentuk "balas dendam" atas kekalahan di pilpres 2014, bukan untuk kepentingan rakyat. Maka kubu prostatus quo pun menolak rencana revisi ini dengan sangat keras. Dalam hitung-hitungan politik perwakilan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, kubu Koalisi Merah Putih yang mengusung pemilihan tak langsung memang akan menyapu bersih semua pilkada. Inilah yang dicemaskan kubu pro pilkada langsung.

Di sisi lain, wacana ini juga mendapat reaksi dari para kepala daerah sendiri. Para kepala daerah yang merupakan produk pilkada langsung tentu saja menolak wacana ini. Mereka beralasan, jika mereka dipilih oleh DPRD seperti dalam RUU pilkada yang masih dibahas, maka mereka akan direpotkan oleh DPRD sepanjang tahun. Para kepala daerah akan tak leluasa dalam membangun karena akan terus direcoki DPRD.

Tapi kubu yang kontra pilkada langsung, yang dalam hal ini digalang Koalisi Merah Putih juga punya argumen. Menurut mereka, pilkada langsung selama ini gagal membuat daerah lebih baik. Selain beberapa argumentasi yang pernah dicuatkan Kemendagri soal revisi UU 32/2014, alasan lain yang mereka kemukakan adalah banyaknya kepala daerah yang terkait masalah hukum sejak pemilihan langsung ini. Setidaknya ada 330 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum di era pilkada langsung dan 80 persen di antaranya terkait kasus korupsi. Hal ini diduga kuat akibat banyaknya "amunisi" yang keluar karena biaya kampanye yang besar hingga ke pelosok. Belum lagi konflik horizontal, yang bahkan hingga pembunuhan massal usai pilkada. Misalnya baru-baru ini terjadi di Papua, yakni pada pilkada Timika dan Tolikara. Pelibatan PNS dan aksi balas dengan pemecatan massal juga menjadi argumen KMP, bahwa pilkada langsung banyak berbuah mudharat. Baru-baru ini, misalnya, usai pilkada Palembang, 158 pejabatnya langsung dipecat oleh sang wa
li kota terpilih.

Kubu KMP juga berargumen bahwa pemilihan melalui DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 18 ayat (4). Dalam klausul tersebut, dengan tegas disebutkan bahwa,  “Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Demokratis dalam konteks ini tidaklah menyebut istilah pemilihan langsung atau lewat perwakilan. Maka pemilihan lewat DPRD dinilai sama demokratisnya dengan pemilihan rakyat.

Setiap wacana memang memiliki argumentasinya sendiri. Setiap wacana juga memiliki contoh pembenarannya sendiri. Produk pilkada langsung misalnya melahirkan orang-orang hebat dan top semacam Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, dan lainnya. Tapi ia juga melahirkan tokoh semacam Ratu Atut yang kini berhadapan dengan KPK karena memperkaya diri dan membuat politik dinasti di wilayahnya. Deretan nama yang seperti Atut bahkan bisa lebih panjang.

Kemendagri sendiri tampak ragu dalam memutuskan revisi kali ini. Jika sebelumnya Kemendagri begitu gagah menyuarakan revisi UU 32/2004, kini suara itu mulai mereda. Hal ini bisa dipahami karena Kemendagri, termasuk para pejabat eselonnya tengah berhadapan dengan kubu Presiden terpilih, Jokowi, yang dalam hal ini menentang poin revisi ini. Boleh jadi para pejabat Kemendagri pun khawatir dengan jabatan mereka kelak. Maka di media massa, yang terdengar kini adalah, bahwa para pejabat Kemendagri sengaja mengapungkan wacana ini dan menyerahkannya kepada parlemen. Mereka memilih tiarap.

Apapun yang diputuskan nanti oleh orang-orang hebat di Jakarta sana, semuanya tak lepas dari eksperimen demokrasi. Rakyat Indonesia tengah menonton pertunjukan tentang bagaimana mengelola negara ini dengan eksperimen-eksperimen yang semuanya memiliki banyak argumen. Semua argumen itu juga masuk akal dan kuat. Di tengah wacana kehidupan rakyat yang makin berat dengan rencana kenaikan BBM, telah naiknya tarif listrik, gas dan transportasi, mari kita tonton bersama eksperimen demokrasi kali ini.***

KOMENTAR
Terbaru
Minggu, 18 November 2018 - 06:45 wib

Bela SBY, Ruhut Sebut Prabowo Seperti Beruang Madu

Minggu, 18 November 2018 - 06:03 wib

PBNU Tak Sependapat dengan PSI Soal Perda Syariah dan Injil

Minggu, 18 November 2018 - 05:34 wib

Ketua PGI Tanggapi Positif Kritik Grace

Minggu, 18 November 2018 - 05:11 wib

Grace Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Minggu, 18 November 2018 - 04:36 wib

Kata Jokowi Monumen Kapsul Menyimpan Idealisme Seperti Avengers

Minggu, 18 November 2018 - 03:59 wib

Alasan Jerinx SID Tak Mau Temui Via Vallen

Minggu, 18 November 2018 - 02:50 wib

Wow, A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton

Minggu, 18 November 2018 - 02:15 wib

Pembagian Sertifikat Tanah Harus Ada Tindak Lanjut Pemerintah

Follow Us