Desa Adat, Peluang Kultural

2 November 2014 - 00.37 WIB > Dibaca 1401 kali | Komentar
 
Dibukanya pintu pembentukan desa adat selebar-lebarnya yang diprakarsai kembali oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang No 6 Tahun 2014 menjadi peluang bagi setiap provinsi di Indonesia. Peluang yang dimaksud tentu saja, bertitiktolak pada peluang kultural. Sebuah peluang untuk kembali mendengungkan dan  mengembangkan keagungan, kemolekan, kearifan dan kecanggihan adat resam budaya yang ada di kampung-kampung.

Laporan FEDLI AZIS, Pekanbaru

Sudah hampir puluhan tahun sejak diberlakukannya keseragaman di setiap desa di seluruh negeri ini, yang dikenal dengan sebutan desa dinas, mengakibatkan nilai-nilai adat istiadat yang hidup, merecup tumbuh bahkan menjadi peraturan yang mengikat lebih akrab di setiap desa menjadi puing-puing berserakan. Keberadaan desa pun seolah-olah terlihat kacak di luar tapi rempuh di dalam. Desa yang hampir porak dan hencut berut diakibatkan adanya pemaksaan yang secara tidak langsung menghilangkan identitas dan potensi adat budaya yang dimiliki pada tiap-tiap desa.

Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al azhar dalam acara yang dikemas dalam bentuk Semiloka Desa Adat yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di LAM Riau, menegaskan, pembentukan desa adat yang saat ini sudah tertuang di dalam UU No 6 Tahun 2014 merupakan peluang kultural yang patut dijadikan komitmen bersama. Dirajut menjadi kesepakatan dan semangat yang sama untuk mewujudkan desa adat itu di provinsi ini. Apalagi, Riau telah lama mencita-citakan menjadi pusat kebudayaan Melayu di bentangan Asia Tenggara sebagaimana tertuang dalam Visi Riau 2020.

Terbentuknya desa adat, menjadi laluan besar untuk mewujudkan sebuah tempat di mana orang-orang bisa melihat adat istiadat, benar-benar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan bukti di mana adat Melayu itu bukan sesuatu yang bertolakbelakang dari kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan menjadi contoh dan panutan yang berkesesuaian dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di NKRI.

Sebagaimana lazimnya, kata budayawan Riau itu, ada peluang tentu saja ada pula tantangan yang mesti dihadapi dalam pembentukan desa adat tersebut. Pertama terkait dengan waktu yang disediakan hanya tinggal beberapa bulan lagi. Karena sesuai yang tercantum dalam UU yang disahkan 15 Januari 2014 itu, pemberlakuan desa adat sudah harus ditetapkan sampai 15 Januari 2015. Sedangkan tantangan yang kedua adalah para pengurus LAM di kabupaten/kota dan kecamatan hendaklah mampu membuktikan bahwa struktur adat masih ada, aturan adat masih terpakai dan dipatuhi.

Ukuran aturan adat yang masih dipatuhi tentulah relatif. Dari ratusan aturan adat yang pernah diberlakukan dahulu, barangkali masih ada satu dua yang masih terpakai. Tapi kalau kita mau menjadikan desa yang dimilki sebagai desa adat dengan tujuan mulia tadi, adat budaya itu bisa dikomfirmasikan di tengah globalisasi ini , maka mau tak mau kita harus membuktikan bahwa aturan-aturan adat itu masih dijalankan di calon desa yang mau kita jadikan desa adat tersebut, ucap Al azhar.

Tantangan ketiga, bagaimana menyakinkan pihak eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota untuk melihat peluang yang ada hendaknya segera ditangkap, direspon dengan dukungan dan tindakan. Tantangan yang ada di depan mata saat ini mesti kita tempuh kalau kita memang berazam nak menjadikan negeri ini sebagai pusat kebudayaan Melayu. Maka kita memerlukan titik tertentu mengonfimrasikan nilai-nilai kemulian adat dan tradisi yang dimilki, tambahnya.

Pembentukan desa adat merupakan sebuah langkah untuk membuktikan bagaimana Melayu yang dikatakan menjadi tuan di negeri  sendiri di mana memiliki bukti dengan adanya kawasan-kawasan yang memang menunjukkan kepatutan menjadi tuan yang dipertuan di negeri sendiri. Hanya saja yang lebih penting dari itu menurut Al azhar adalah upaya untuk bersama-sama sepakat untuk menjalankan tugas dan menjawab tantangan yang ada. Yaitu bagaimana merefitalisasi nilai-nilai adat dan budaya yang ada di tengah-tengah desa yang disebut desa adat itu nantinya.

Desa adat juga merupakan manifetasi untuk membangkitkan batang terendam. Tapi yang sulit itu sebenarnya bukan mengangkat batang yang terendam dari air, melainkan yang berat itu mengukir batang itu agar dapat ditemukan kilai kemilau keindahannya kembali. Nah, inilah kerjanya. Saya kira kerja baru dimulai sebenarnya. Tapi saya yakin bahwa kita semua dalam semangat yang sama untuk menunjukkan bahwa kita punya tradisi agung yang hari ini sebenarnya masih bisa menjadi solusi atas sebagian persoalan bangsa dan negara, ujar Al azhar.

Merajut Komitmen Bersama
Semiloka yang dilaksanakan di Balai Adat LAM Riau itu tak lain bertujuan untuk merajut komitmen bersama untuk langkah selanjutnya dalam kaitan membentuk desa adat. Dalam hal ini, LAM Riau hanya sebagai pemerkasa untuk mendorong pembentukan desa adat. Oleh karena itu, hadir tamu undangan dari berbagai perwakilan seperti  pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LAM Riau, LAM kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya guna mendapat pemahaman dan persepsi yang sama.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Prof Dr Djohermansyah Djohan MA yang memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan sejarah singkat lahirnya UU no 6 tahun 2014 serta bagaimana kehendak pemerintah terhadap desa adat yang dimaksud.

Dijelaskan Prof Jo sapaan akrabnya, bahwa Undang-undang No 6 Tahun 2014 tersebut jangan disangka baru muncul atau baru dibahas.  Tetapi sesungguhnya, UU tersebut sudah menjalani masa sidang sebanyak sembilan kali. Undang-undang itu juga muncul setelah memandang persoalan-persoalan sosial yang terjadi selama ini seperti adanya kawasan adat yang harus dijaga dan dijamin keberadaanya.

Di samping itu, keberadaan desa adat juga kiranya dapat memperkuat identitas masyarakat yang mandiri, lebih utuh dan tidak bergantung dengan pemerintah daerah. Peran aparat pemerintah desa yagn selama ini masih kurang, juga menjadi poin penting terbentuknya desa adat.  Karena memang di desa harus diberi kekuatan dan program untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Artinya, agar desa yang memilki potensi adat, tidak kehilangan jatidiri, desa itu bisa kita buat yang cocok dengan identitas kultural. Kalau di Riau, jatidiri desanya adalah desa adat Melayu, nah itu sudah bisa dijamin oleh undang-undang desa. Begitu payung yang dibuka oleh undang-undang ini, ucap Prof Jo.

Dalam Undang-undang desa No 6 itu juga termaktub pembentukan desa adat tidak pula serta merta ditujukan kepada seluruh desa yang ada di setiap provinsi. Tapi ini perlu kajian-kajian, penelitain-penelitain yang mendalam. Ada persyaratannya dan yang paling penting, masih terdapat nilai-nilai adat, masih eksis struktur-struktur adat, terukur semuanya. Kalau tidak, tidak bisa dipaksakan menjadi desa adat melainkan desa dinas sahaja. Kemudian ada masalah waktu, dalam UU yang ada, paling lambat satu tahun setelah UU disahkan. Sekarang sudah bulan Oktober, sementara tinggal tiga bulan lagi untuk menginventarisir, menetapkan dan membuat perda di tiap-tiap kabupaten/ kota. Inilah yang perlu dicermati bersama dan kita dari pusat akan membantu bagaimana sebaiknya, jelas Djohermansyah.

Elmustian Rahman dalam kesempatan itu mengatakan pembentukan desa adat merupakan peluang yang sangat baik untuk pengembangan desa. Terkait dengan nilai-nilai dan struktur adat di Riau ini ditegaskannya, sesuatu yang tak perlu dirisaukan karena setiap desa yang ada, pastilah memiliki nilai-nilai dan struktur adat yang memang sudah terjaga sejak lama hanya saja terkadang digerus oleh zaman.

Sesungguhnya kesemuanya masih ada bertahan. Hal itu terbukti dari acara silaturahmi masyarakat dan penghulu Tiga Lorong, Batu Rijal, Hulu Batanghari (Jambi), dan Rantau Kasai (Sungai Rokan) awal 2014 lalu.

Kami bahkan sudah membuat perencanaan-perencanaan perda yang akan diberlakukan di beberapa desa. Tapi sayangnya pemerintah kurang merespon dengan baik. Harapan kami, agar kiranya UU No 6 ini betul-betul dilaksanakan secara konsisten, ucap Elmustian.

Langkah Awal
Selaku pengarah tim pembentukan desa adat, Tengku Lukman Jaafar menyebutkan ada dua tahapan kerja langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyambut pembentukan desa adat di Provinsi Riau. Tahapan pertama itu penetapan desa adat dengan cara melakukan inventarisir dan identifikasi desa mana saja yang akan dijadikan desa adat. Setelah itu baru pembentukan. Yang kedua tahap itu dapat digesa dalam waktu satu bulan.

Jadi waktu yang tersisa, saya kira cukup. Kedua tahap itu dapat dikerjakan dalam waktu satu bulan. Minggu pertama, invetarisasi desa dan diidentifikasi desa mana yang dapat dijadikan desa adat. Dan identifikasi inikan tidak terlalu berat karena desanya sudah ada. Minggu ke dua, barulah diekspose hasil identifikasi itu kepada pemerintah kabupaten masing-masing dan minggu ke tiga, pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati menilai dan menilit mana yang bisa diterima. Nah, minggu ke empat, sudah bisa dibuat perdanya. Dalam hal ini, LAM Riau hanya bisa mendorong dan membantu. Oleh karenanya saya menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian atas pembentukan desa adat agar terwujud sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dan tidak kaku dalam memaknai desa adat karena desa adat yang dimaksud bukanlah mengembalikan desa seperti masa dahulu atau desa-desa suku asli, ucapnya ketika ditemui beberpa hari lalu di kediamannya.

Tidak ada ruginya orang Riau menyambut kesepakatan pembentukan desa adat karena dengan permberlakuan itu, desa tidak berobah makna kecuali mendapat tambahan kata adat yang tentunya ada makna kekhususan. Selain itu, melalui desa adat, dapat dihidupkan kembali, adanya pembinaan dan pengembangan adat istiadat sehingga memberi warna baru kepada Riau sesuai dengan visi Riau 2020.

Jadi kalau sudah ada desa adat, kita akan lebih mudah mengembangkan adat yang kita miliki. Yang jelas bukan menjadikan desa sepeti dahulu kala tetapi ibaratnya, kampung kita yang punya adat kita kasi payung, tegas mantan biro pemerintahan desa itu.

Desa adat itu sendiri dalam ketentuan Undang-udang yang berlaku, dapat dibentuk melalui tiga cara yakni desa yang sudah ada saat ini dirubah statusnya menjadi desa adat. Ke dua, menggabungkan beberapa desa yang ada menjadi desa adat dan ke tiga membentuk desa adat yang baru. Menurut pemikiran saya,  kalau membentuk yang baru dan menggabungkan desa akan sangat sulit. Peluang yang ada adalah merubah desa yang sudah ada sekarang menjadi desa adat sepanjang syaratnya terpenuhi. Semakin banyak desa adat, semakin untung negeri ini, jelas Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Riau itu.(*6)
KOMENTAR
Terbaru
Kamis, 20 September 2018 - 11:23 wib

Berantas Narkoba, Warga Berharap Negara Bertindak Lebih Ekstrem

Kamis, 20 September 2018 - 10:51 wib

Rehab Command Centre Diselidiki

Kamis, 20 September 2018 - 10:50 wib

Targetkan Seluruh IKM Jalin Kerja Sama

Kamis, 20 September 2018 - 10:38 wib

PDAM Harus Ditata Ulang

Kamis, 20 September 2018 - 10:25 wib

Sambangi Panti Asuhan di Hari Lalu Lintas

Kamis, 20 September 2018 - 10:24 wib

Sepakat Memperbaiki Jalan

Kamis, 20 September 2018 - 10:20 wib

Dihampiri Polisi, Pengedar Buang Narkoba

Kamis, 20 September 2018 - 10:19 wib

Berharap Tahanan Dapat Berubah

Follow Us