Depan >> Opini >> Opini >>

Oleh: Syafruddin Sa’an

Pancasila Pengayom Bukan Penjajah

1 Oktober 2013 - 09.27 WIB > Dibaca 245 kali | Komentar
 
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober seumpama terminal. Sebuah tempat di mana kita berhenti dan memilih untuk tidak lupa akan masa lalu, merefleksikannya guna memperoleh gagasan perbaikan dan perubahan untuk masa sekarang dan akan datang.

Cara interpretasi yang berbeda dibandingkan orde sebelumnya, tatkala Orde Baru memandangnya dari sisi benar atau salah; hitam atau putih.

Seiring perjalanan waktu, interpretasi terhadap sejarah lahirnya Hari Kesaktian Pancasila mulai beragam. Pancasila yang erat dengan peristiwa Gerakan 30 September PKI dituntut lebih.

Setidaknya bisa menjawab pertanyaan soal konteks zaman sekarang. Tentang bagaimana Pancasila berinteraksi dan merangkul perbedaan yang belakangan saling menonjolkan diri di kondisi berbangsa.

Terlebih bagi entitas bangsa, Pancasila sebagai dasar negara dipandang sesuatu yang aksiomatis. Sikap ini bukan taken for granted.

Tapi didasarkan fakta sejarah bahwa Pancasila intisari dari nilai-nilai yang Bhineka, yang apa dikandungnya nilai-nilai yang menusantara dan dapat diterima sebagai common sense.

Dengan begitu, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila mewakili pandangan baik yang dimiliki oleh unsur-unsur yang menyatakan bagian dari NKRI.

Terkait eksistensi Pancasila yang terus tergerus, upaya membenturkannya dengan nilai-nilai lain menguat dalam rupa diskursus, polemik dan kontroversi beberapa dekade belakangan.

Yang membuat bertanya-tanya, kemana ujungnya? Dari dibaca dan didengar sejauh ini, kecenderungan dalam dialektika nasionalisme bukannya meruncing kepada sesuatu yang konstruktif bagi kohesi bangsa, malah sebaliknya.

Bahkan, ironisnya tak sedikit situasi dimana Pancasila dimanfaatkan oleh mereka yang fasih bicara Pancasila, namun pada kenyataannya justru menjurus pada penisbian Pancasila itu sendiri.

Soal toleransi dan keberagaman kepercayaan misalnya. Pemaksaan ide liberal ke tubuh umat Islam yang pada dasarnya bertentangan dengan ajaran mereka dan upaya-upaya yang membentrokkan antar pemeluk kepercayaan dengan memanfaatkan celah konflik. Semua semakin rajin ditempuh oleh kelompok tertentu demi memecah kesatuan.

Komoditi?
Pantas dipertanyakan. Pancasila belum dipakai sebagai hujjah untuk pencapaian bangsa. Sejumlah kasus menampakkan Pancasila tak ubahnya barang komoditi yang dipoles untuk kepentingan segelintir pihak, kelompok dan golongan.

Penghakiman terhadap nilai, gagasan dan cara pandang yang berbeda yang dimiliki setiap elemen bangsa ini, dilakukan atas nama Pancasila.

Jelas ini mendestruksi nilai-nilai dan spirit Pancasila itu sendiri. Mengkhianati warisan dari para pendahulu bangsa yang merumuskannya sebagai filosofi sebagai pemersatu bukannya pemecah kesatuan.

Bila tuntutan pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dipandang perlu, bukan zamannya lagi menempuh cara dogmatik.

Dalam berinteraksi, harus dimulai dengan merangkul dan mengayomi berbagai keyakinan dan kepercayaan. Sebagaimana diajarkan Islam.

Mulai Rasulullah SAW hidup di tengah umat hingga Turki Ustmani, praktik resmi pemerintahan berideologi Islam mengajarkan sebuah gagasan hanya bisa dianggap sebagai dasar negara bila dalam penginterpretasiannya tidak membeda-bedakan.

Dalam karya sosiolog dunia Marmaduke Pickthall yang berjudul Tolerance in Islam menyimpulkan secara historik dan filosofis, kemajuan peradaban sebuah bangsa dan negara sangat ditentukan peran sentral ideologi sebagai landasan berpikir penguasa.

Sehingga mampu menengahi dan memperlakukan keberagaman sebagai jembatan awal sebelum bicara kesuksesan praktik kebijakan lainnya (ekonomi, pembangunan dan sebagainya). Sebuah situasi yang familiar dengan bangsa kita saat ini

Pickthall juga menjabarkan lebih detail bagaimana Islam memberi keadilan berupa kebebasan bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam mempraktikkan apa yang diyakininya.

Bahkan yang atheis dan agnotis sekalipun (meski ajaran Islam sangat membenci, namun sikap terbaik adalah mendakwahkannya).

Kebebasan tak hanya didistribusikan secara adil, tapi juga tanpa sikap represif menganut Islam. Walaupun posisinya sebagai ideologi negara.

Sebuah pemandangan yang dirindukan saat ini. Sekalipun di negara-negara Barat yang mengklaim kebebasan, nyatanya intimidatif.

Dalam konteks kebangsaan, tak heran sikap skeptis terhadap Pancasila makin menguat. Barangkali ini akibat ketidakseimbangan. “Memaksakan” Pancasila dan membuatnya lebih mirip agresi pemikiran.

Pada akhirnya ini justru menyandera Pancasila, membuatnya bak tameng imprealisasi kehendak dan pemikiran. Ujungnya tak ubah layaknya pendidikan para penjajah terdahulu.

Diceritakan bahwa suatu waktu pada zaman penjajahan Jepang banyak penduduk Indonesia dihukum dan disiksa karena tidak mau membungkukan badan di hadapan bendera Jepang sebagai simbol negara.***

Syafruddin Sa’an, Anggota DPRD Provinsi Riau
Ingin mengirimkan artikel Opini dan Surat Pembaca? Silakan klik di sini
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: