Depan >> Berita >> Feature >>

TNTN Lesap Jadi Perkebunan dan Pemukiman

27 Januari 2013 - 07.10 WIB > Dibaca 1994 kali Print | Komentar
TNTN Lesap Jadi Perkebunan dan Pemukiman
Kawasan Hutan di Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan, dibakar dan dijarah oknum masyarakat yang tak bertanggung jawab di Desa Gondai, Kecamatan Langgam. Foto: DESRIANDI CANDRA/RIAU POS
Kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), tak lagi seperti dulu. Hutan yang begitu lebat dan asri dengan satwanya, sudah lesap. Yang terlihat hanyalah tumpukan pohon sisa pembakaran, ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab serta pemukiman dan perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanami.

Laporan Desriandi Candra, Teso Nilo - Pelalawan

Kondisi ini sudah terjadi sejak sembilan tahun lalu, sekitar tahun 2003. Umumnya, area-area pinggiran kawasan TNTN ini menjadi sasaran penebangan liar, perambahan hutan menjadi kebun sawit dan pemukiman warga.

Dari penelusuran Riau Pos selama dua hari, (22-23/1/2013), bersama aktifis lingkungan di Riau Made Ali yang sekarang sebagai Manager Infokom Jikalahari, dan beberapa orang awak media lokal serta mahasiswa. Perjalanan menelusuri kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) dipandu tenaga lokal dari Forum Masyarakat Teso Nilo, tenaga lokal WWF, M Hadta warga Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuansing penuh dengan tantangan.

Mobil Avanza yang ditumpangi Riau Pos dan rombongan lainnya sempat terpuruk di belantara hutan Teso Nilo di Desa Bukit Kesuma, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ditengah hujan lebat. Untung saja bisa ditarik mobil hartop milik warga perambah yang kebetulan lewat di kawasan ini sekitar pukul 18.20 WIB. Sementara, tak satupun sinyal telekomunikasi menyentuh handpone yang digunakan. Serasa daerah pengasingan, jauh dari keramaian kota, kebisingan kendaraan dan jauh dari sentuhan komunikasi.

Karena hari sudah merangkak malam, Riau Pos dan rombongan lainnya terpaksa harus menumpang tidur di kediaman M Hadta yang berada di Desa Situgal. Desa Situgal adalah desa perbatasan langsung antara Kuansing dan Pelelawan serta berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Teso Nilo.

Di hari kedua, Rabu (23/1/2013), penelusuran kawasan Teso Nilo dilanjutkan ke kawasan Desa Gondai, Langgam, Pelalawan. Semula, Riau Pos bersama dengan rombongan ingin masuk ke kawasan Toro. Karena menurut informasi yang diterima, di kawasan ini ada ribuan pemukiman warga, ada puluhan ribu hektar hutan TNTN di rambah, di bakar dan ditanami kebun sawit serta pemukiman warga. Kawasan Toro sekarang menjadi “jantung” kawasan TNTN.

Namun mengingat medan areal yang terjal, curam dan penuh tanjakan serta licin, tidak memungkinkan untuk sampai ke lokasi. Belum lokasi sosial masyarakat yang sangat sensitif dengan kedatangan orang asing.

Dari hasil penelurusan kawasan TNTN di wilayah pinggiran, Desa Bukit Kesuma Pangkalan Kuras dan Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan, dari luar, tampak kawasan TNTN masih asri. Motif perambahan yang dilakukan rata-rata masyarakat pendatang dari Medan, Sumatera Utara, pembukaan lahan tidak dilakukan mulai pinggir. Tetapi di bagian-bagian tengah hutan habis dibakar dan dibuka.

Sehingga kalau tidak masuk ke kawasan hutan TNTN, tidak akan percaya, kalau TNTN yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai Taman Nasional di wilayah Riau, Pulau Sumatera, puluhan ribu hektare TNTN sudah lesap, hilang ditebang dan dibakar serta berubah menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit, karet dan pemukiman warga.

Dalam penelusuran dua hari di Kawasan TNTN ini, beberapa warga perambah di kawasan Teso Nilo yang keluar berhasil ditemui Riau Pos. Diantaranya Hendri Bangun Sitompul tokoh warga perambah di Desa Bukit Kesuma, Konimin maupun Ramli di Desa Gondai, Langgam. Mereka semua adalah warga pendatang yang sekarang memanfaatkan hidup mereka dari hasil kebun yang mereka buka di kawasan Teso Nilo.

Hendri Bangun Lubis salah seorang tokoh warga perambah Kawasan TNTN di Desa Bukit kesuma, Pangkalan Kuras, Pelalawan, menceritakan kalau dia sudah masuk ke kawasan ini sejak tahun 2008 lalu. Lahan yang diusahakannya sebagai lahan kebun sawit dan karet bersama dengan anak dan mantunya seluas 18 hektare, lahan ganti rugi dari Datuk Batin Hitam, Datuk Penghulu di daerah setempat sekitar Rp20 juta per hektarnya.

Saat membeli lahan, dia dan anak mantunya hanya tau kalau lahan ini adalah tanah ulayat Datuk Penghulu, tak pernah diketahui kalau tanah itu adalah Kawasan TNTN. Baru sekitar tahun 2011 ketika muncul persoalan dan ada gajah mati, diketahui kalau lahan ini adalah kawasan TNTN.

Rasa ketidak khawatirannya terhadap lahannya yang akan bermasalah belakangan, tak pernah terlintas. Apalagi, di kawasan beberapa kilometer ke dalam TNTN, tepatnya di kawasan Toro Jaya, Toro Makmur, Toro Regar, Toro Salman dan Toro Tengah sudah lebih dulu dibuka menjadi areal perkebunan kelapa sawit, karet dan pemukiman warga. Areal perkebunan kelapa sawit yang diusahakannya ini sudah beberapa kali tanam. Pasalnya, kawanan gajah, landak ataupun babi berulang kali datang merusak tanamannya.

Kawasan ini sudah dibuka sejak 2003 lalu. Belum lagi ada sekitar 4000 KK (Kepala Keluarga) di enam kawasan Toro yang ternyata sekarang adalah jantung TNTN. “Disana malah ada sekolah dan tempat ibadah. Jadi tak mungkin lahan ini akan bermasalah,” ujarnya.

Pria kelahiran Brastagi, Medan tahun 1965 dan memiliki lima orang anak ini menegaskan, kalau mereka datang dengan bertanya dan memberitahu pada penghulu adat, dan mereka tidak pernah memberitahu tentang kawasan ini.

Di kawasan Desa Bukit Kesuma yang dibangun kebun sawitnya sekarang, terdiri dari satu RW dan lima RT dengan jumlah KK sebanyak 800 KK. Lubis mengaku menyesal dengan apa yang terjadi bagi dirinya. Bahkan, warga perambah dan pendatang yang mayoritas dari Sumatera Utara, menyesal kalau lahan tempat mereka kerja keras membangun kebun kelapa sawit dan perumahan itu adalah kawasan TNTN.

Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua harta benda yang ada di kampung halamannya di Brastagi, Medan sudah dijual seluruhnya. Dijadikan sebagai modal untuk membaangun kebun dan rumah tempat tinggalnya. “Dengan kondisi ini, tidak mungkin kami pindah atau dipindahkan begitu saja. Saya rasa ini juga akan dijawab sama warga pendatang lainnya hingga ke Toro. Sekarang, inilah hidup saya,” ujarnya.

Lubis secara pribadi siap untuk bermusyawarah dan berkompromi dengan pemerintah. Dengan catatan ada perhitungan yang pantas. Dia mengusulkan, lahan yang terbuka sebagai kebun sawit mereka tetap diusahakan dan dimanfaatkan warga. Tapi lahan yang belum di tanami, ditanami dengan buah-buahan hutan seperti durian, dan tanaman karet. Lubis berjanji tidak akan melakukan perambahan dan penebangan hutan yang ada sekarang tapi turut menjaganya.

“Kalau modal saya pulang yang sudah menjual rumah, saya siap pulang ke kampung. Dengan apa yang terjadi sekarang ini, saya menyesal. Saya yakin begitu juga dengan warga lain. Tapi tak ada modal, kita tidak bisa pulang dan berusaha tetap bertahan disini sampai buah ini berhasil,” ujarnya.

Rata-rata warga di kelompoknya memiliki areal kebun sawit sekitar 6 hektare. Selama ini, katanya, tidak ada usulan atau solusi yang ditawarkan pemerintah, baik petugs Balai TNTN maupun pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Mereka hanya diminta suruh pindah, sementara harta benda mereka sudah habis terjual.

Di tahun 2011 lalu, kata Lubis, ada pertemuan antara masyarakat kawasan Teso Nilo dengan Kecamatan Langgam, Logas Tanah Darat, Balai TNTN dan aparat TNI. Mereka menyampaikan tentang kalau kawasan ini akan dilakukan penanaman perluasan TNTN yang SK-nya dikeluarkan, segera tanami kayu dan jangan ada bentrok antara masyarakat dengan pemerintah kalau pemerintah menanam kayu kayu.

Pertemuan yang dilaksanakan November 2011 lalu bukan sebuah solusi yang ditawarkan bagi mereka. “Sekali lagi ini ini bukan solusi. Karena kami hanya disuruh pindah tanpa ganti rugi,” ujarnya.

Sementara, hidup warga tergantung dari kebun mereka saat ini. Sekarang, kebun sawit yang diupayakannya dengan anak dan menantunya sudah menghasilkan. Begitu juga warga di kawasan Desa Toro, Bukit Kesuma, Gondai dan kawasan Teso Nilo lainnya. Hasil buah TBS kelapa sawit ini, mereka jual pada penampung-penampung buah TBS sawit yang datang pada mereka. Per kilogramnya dibeli dengan harga Rp800,- .

“Sekali lagi kami bukan perambah. Karena kami datang dengan memberitahu ke penghulu adat. Dengan kondisi sekarang kami merasa tertekan,” paparnya lagi yang diaminkan anak, menantu dan beberapa warga perambah dikelompoknya. Namun dia tetap akan berupaya membantu menyampaikannya pada masyarakatnya di kelompoknya.

Itu pun diungkapkan Konimin pria kelahiran 1967 Kisaran, Medan Sumatera Utara, ditemui Riau Pos di pondoknya di kawasan Air Sungai Sawan, Desa Gondai, Langgam. menceritakan, kalau kawasan hutan yang dibukanya sekarang menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan karet sejak tahun 2012, tak pernah tau kalau areal yang diusahakannya sekarang itu adalah milik negara, Taman Nasional Teso Nilo.

“Saya tak pernah tau kalau kawasan ini Taman Nasional Teso Nilo. Dan saya tak tau ini masuk desa apa, kecamatan apa dan kabupaten apa,” ujarnya menjelaskan.

Dia datang ke sini dari rekan-rekannya warga Sumatera Utara yang lebih dulu datang di Riau. Sementara lahan yang diusahakannya sekarang adalah, lahan milik salah seorang tokoh masyarakat setempat. “Pengulu dan pemuka masyarakat yang mengatakan pada saya kalau disini ada lahan yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Penguhulu ini, katanya, menyuruhnya untuk menggarap kawasan ini. Dengan catatan, penghulu ini juga ikut dibangunkan kebun dengan sistem bagi hasil. Dari luasan areal yang berhasil dibuka dan ditanami sawit seluruhnya, dibagi. Sebesar 70 persen untuk yang membangun kebun dan 30 persen untuk pemilik tanah ulayat.

Konimin mengaku kalau dia hanya dibilang kalau lahan ini adalah tanah ulayat milik penghulu yang bersangkutan. Selain itu, saat dia sampai ke lokasi lahan pun sudah banyak dibuka. “Begitu sampai, kondisinya memang sudah seperti ini. Kalau lahan TNTN kita tak mungkin membuka dan menanam kebun disini,”paparnya.

Ini juga disampaikan Ramli, yang baru satu tahun setengah. Kebun yang di usaahakannya adalah milik pemuka masyarakat setempat, mereka tidak pernah tau kalau kawasan ini masuk kawasan hutan Teso Nilo. Polanya sama, yakni sistem bagi hasil 70:30 persen. Konimin dan Ramli pria asal Jawa Tengah ini memiliki areal yang berbatasan.

Disinggung seandainya ada program pemerintah untuk merelokasi mereka ketempatan yang aman, disediakan lahan 2 hektare, dan disediakan perumahan seperti program transmigrasi yang pernah dijalankan Pemerintah Daerah, sehingga mereka bisa bercocok tanam, Konimin dan Ramli bersedia untuk pindah dan keluar dari TNTN.

Namun tanpa ada program yang jelas, keduanya tak ingin beranjak dari areal yang di usahakan mereka sekarang. Karena, untuk berusaha di areal Teso Nilo ini, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Harta benda mereka sudah dijual dan dijadikan modal untuk pembuatan kebun.

“Kami sekarang tidak punya apa-apa, hanya ini harapan kami. Kami disini hanya untuk hidup dan bertahan hidup saja,” kata Konimin.

Karena bibit sawit dan karet yang ditanam, dibeli dengan dana pribadi mereka dan bukan milik pemilik lahan. Dikawasan yang ditempati sekarang ini, sedikitnya ada 36 KK yang mengusahakan dan yang menetap 8 KK. Keduanya bersedia, tidak melakukan tumbangan baru dan melakukan penanaman kayu yang hasilnya bisa dimanfaatkan seperti durian, karet dan lainnya.

Apalagi kawasan Air Sungai Sawan, sering didatangi kawanan gajah liar yang datang tiga bulan sekali. Bahkan kediamannya yang ditempatinya sekarang, enam bulan lalu sempat di rusak enam ekor kawanan gajah liar. Belum lagi harimau, beruang, ular yang pernah ditemuinya.

M Hadta Anggota Forum Masyarakat Teso Nilo secara terpisah mengatakan, sulit rasanya dengan kondisi sekarang memindahkan masyarakat perambah atau pendatang yang tinggal di Teso Nilo. Dia sendiri sudah beberapakali bertemu dengan warga di dua desa ini. Sementara ke Kawasan Toro, belum pernah berkomunikasi. Karena ini dua desa Teso Nilo ini yang bisa terjangkau.

Menurutnya, warga perambah ini memang salah sudah melakukan perambahan dan pembukaan hutan. Tapi disatu sisi, mereka sudah kehilangan harta benta untuk berkebun di areal yang belakangan baru mereka ketahui sebagai kawasan TNTN. Karena itu menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah melalui Yayasan Teso Nilo, Balai Teso Nilo, melakukan sosialisasi, melakukan pertemuan dengan ribuan warga yang sudah di kawasan Teso Nilo itu untuk memanfaatkan lahan mereka untuk disisip dengan tanaman buah-buahan yang bermanfaat bagi mereka seperti durian.

Dengan catatan, mereka tidak lagi melakukan perambahan, penebangan hutan di TNTN. Sementara yang masih kosong dan belum terawat oleh warga perambah, dilakukan penanaman kembali oleh yayasan ataupun Balai TNTN.

Hadta, beberapa kali dalam pertemuan dengan Forum Masyarakat Teso Nilo bersama Balai Teso Nilo sudah menyampaikan itu. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan. “Kebun masyarakat yang sudah tertanam ini tidak diganggu, tapi mereka diminta tidak lagi melakukan penebangan. Dan saya yakin warga akan paham, kalau itu milik negara,” katanya.

Dari awal sebagai tenaga lokal Yayasan TNTN, sejak 2000 mendukung upaya penyelamatan TNTN. Pemerintah harus melakukan pendekatan pada masyarakat dari hati ke hati. Karena pendekatan dengan kekerasan bukan zamannya lagi. Justru sebaliknya itu akan bisa memicu bentrokan. Dengan pendekatan hati ke hati, akan didapat apa yang diinginkan masyarakat, disisi lain program pemerintah bisa berjalan.

Tahun 2000 dia di datangi pihak WWF di Jakarta. Tapi dia bingung dan bertanya apa itu WWF. Pihak WWF yang menemuinya membawanya ke Jakarta, Lampung dan lainnya tentang apa itu WWF, apa manfaatnya dan apa tugasnya. Dengan melihat langsung tentang apa fakta di lapangan, membuatnya ikut tertarik dengan arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, hutan dan fauna yang ada di dalamnya.

Bahkan, untuk memulai melakukan penanaman di kawasan TNTN, saat tengah dilakukannya pembibitan beberapa jenis kayu hutan seperti kayu medang, meranti dan lainnya. Itu akan ditanamnya bersama dengan yayasan di kawasan TNTN di Desa Gondai yang ikut punah.

TNTN, dulu sebelum maraknya perambahan hutan di tahun 2003, kaya dengan berbagai jenis kayu hutan seperti Meranti Rambai, Meranti Kunyit, pohon Sialang dan beberapa kayu langkah lainnya. Begitu juga kaya dengan faunanya, seperti gajah, harimau, landak, trengiling, burung Murai, Enggang dan satwa lainnya. Tapi sekarang, dengan berangsur punahnya kawasan TNTN ini, berbagai jenis tanaman kayu dan fauna itu sudah hampir punah, perlu pelestarian. “Kalau bukan kita siapa lagi,” ujarnya.

Soal keterlibatan Ninik Mamak atau Datuk Penghulu dalam jual beli lahan di TNTN, Hadta menegaskan, banyak pemuka masyarakat setempat yang terlibat. Ini dituturkan sendiri dari beberapa warga di TNTN yang berhasil ditemui. Mereka tidak pernah tau kalau kawasan ini adalah kawasan TNTN, miliknya pemerintah. Tetapi justru Ninik Mamak dan Datuk Penghulu yang mengarahkan mereka.

Mereka menyampaikan pada warga pendatang, kalau ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk berusaha kebun. Tak pernah menyampaikan sedikit pun kalau itu adalah kawasan TNTN.

Made Ali, Manager Infokom Jikalahari menilai kalau kunjungan ke kawasan TNTN memang menjadi target salah satu kunjungan yang ingin dilakukan Jikalahari. Ini karena banyakanya perambahan yang terjadi dengan merajalela. Selain itu, bagian dari program Redusing Emition From Degradatin Defortion (REDD) yang salah satu wilayah kerjanya taman-taman nasional untuk dijaga.

Sementara TNTN adalah salah satu kawasan di Riau. Satu yang ironi dengan kondisi TNTN, adalah kerusakan TNTN diketahui pemerintah, tetapi pemerintah tidak melakukan apa-apa. Seperti melakukan pembiaran kerusakan itu terjadi. Dengan melihat secara langsung kondisi terkini dari TNTN, Jikalahir ingin menyampaikan ini pada pemerintah. Kalau terjadi defortasi, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk pelestariannya kembali.

Misalnya, penanaman hutan kembali dan program yang dilakukan. Defortasi di TNTN terjadi tiap tahun. Jikalahari hanya menyampaikan fakta-fakta temuan dilapangan. Temuan ini kemudian akan disampaikan pada forum-forum lingkungan. Karena Jikalahari tidak punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan.

Kerusakan Semakin Parah
Perambahan hutan di kawasan TNTN, Pelalawan, tak ditapik WWF. Manager Program WWF Indonesia, Provinsi Riau, Suhandri merasa sangat prihatin dengan kondisi hutan TNTN. “Kerusakannya semakin parah,” kata Suhandri.

Akibat perambahan hutan yang merajalela dan kerusakan hutan yang semakin parah itu, perubahan kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit, menyebabkan tempat fauna-fauna langkah yang ada di sini semakin tersudutkan. Sehingga tak jarang terjadi konflik satwan dengan masyarakat pendatang di kawasan TNTN.

Sepanjang 2012 lalu, WWF Riau dengan kamera tri yang dipasang, mencatat sebanyak 12 ekor gajah mati akibat konflik. Penyebab lain kematian gajah adalah, warga sekitar TNTN menganggap kalau gajah adalah hama bagi perkebunan sawit yang mereka buka. Padahal, menurut aturannya, kebun sawit yang tidak boleh ditanam di areak konservasi, apalagi di kawasan Taman Nasional seperti TNTN.

Peran WWF hanya bersifat membantu Balai TNTN untuk menstop semakin maraknya perambahan hutan, mencegah terjadinya konflik antara gajah, harimau dengan warga. Karena bagaimana pun, ada instansi pemerintah yang paling berwenang melakukan pencegahan perambahan hutan itu.

WWF melihat, penegakan hukum di kawasan TNTN semakin lama semakin sulit untuk ditegakkan. Bahkan terkesan lemah. Menurutnya, langkah yang dilakukan pertama adalah menstop penebangan hutan di TNTN. Dengan kondisi sekarang memang akan sulit melakukannya. Disatusisi ada aturan yang harus ditegakan, yakni menghentikan segala bentuk perambahan hutan dan menjadikannya sebagai areal perkebunan kelapa sawit.

Tapi disisi lain, ada kehidupan manusia yang harus diselamatkan pula. Hutan Teso Nilo sebelum dikeluarkan SK sebagai Taman Nasional, statusnya adalah Hutan Tanaman Produksi (HTP), yang tidak diperjual belikan untuk tanaman pertanian apalagi perkebunan seperti sawit.

Kalaupun digunakan, harus ada izin pelepasannya, harus ada Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan dan diatas 25 hektar harus berbentuk HGU.

Tapi kenyataan dilapangan, itu tidak diindahkan dan dilanggar. Hutan tetap ditebang dan ditanami dengan kebun kelapa sawit dan dijadikan pemukiman warga. Dari survey yang dilakukan WWF, Hutan TNTN dengan luasan 82 ribu hektare, hanya tersisa sekitar 36 ribu hektare. Dia khwatir, kalau lama kelamaan akan semakin menipis. “Kawasan Toro, yang sekarang menjadi jantung TNTN, paling banyak dijarah,” ujarnya.

Dalam konteks pembangunan perkebunan kelapa sawit lestari, di Indonesia harus mengacu pada Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang tidak boleh dilakukan dikawasan konservasi. “Sawit boleh dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi tidak boleh melanggar aturan, hewan-hewan dan hutan juga harus dijaga,” tegasnya.

Tahun 2011 lalu, WWF bersama Yayasan TNTN, menargetkan melakukan penanaman kembali dengan target 4.500 bibit. Namun yang baru terealisasi sebanyak 800 target rehabilitasi. Ini dikarenakan persoalan lahan yang akan direhabilitasi tidak tuntas (Clear). WWF meminta peran pemerintah harus dijalankan, proses penegakan harus dilakukan dengan tegas. Karena saat ini sudah mulai masif tetapi tetap mencarikan solusi bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, mudah-mudahan masyarakat yang tinggal dikawasan TNTN akan sadar, kalau ada pengelola TNTN, yakni pemerintah. Sebetulnya, kata Suhandri, banyak keuntungan dari keberadaan kawasan TNTN yang bisa dimanfaatkan masyarakat tanpa merusaknya. Misalnya, budidaya lebah madu lebah di pohon Sialang yang harga jualnya sangat menjanjikan, serta ekowisata gajah.

Teso Nilo, adalah satu-datunya hutan dataran rendah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berbeda dengan Rimbang Baling atau Bukit Tiga Puluh yang merupakan kawasan hutan dataran tinggi. “Dan di Sumatera jarang terdapat hutan dataran rendah. Teso Nilo adalah salah satunya. Jadi mari kita jaga Taman Nasional Teso Nilo dan hentikan penebarang hutan,” papar Suhandri.

Tak Ada Lagi Tawar-Menawar

Melihat perambahan hutan yang terjadi sekarang ini, Balai Taman Nasional Teso Nilo, merasa geram. Bahkan menegaskan kalau penanganan pada kalangan perambah tak ada lagi tawar-menawar. Setidaknya ini dilontarkan langsung Kepala Balai TNTN, Kuppin Simbolong menjawab Riau Pos, Kamis (24/1) kemaren.

Pasalnya, pihak Balai TNTN, sudah sering memperingatkan warga pendatang jangan melakukan perambahan hutan lagi di kawasan TNTN. “Kita tidak main-main dengan perambah hutan, stop dan hentikan penebangan di TNTN,” katanya.

Kawasan TNTN adalah, kawasan konservasi gajah, harimau dan fauna lainnya. Memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi di Sumatera. Tapi sekarang dengan perambahan hutan ini, universal hayati ini semakin hilang. Karena itu, mempertahankan lingkungan sangat penting. Dari hasil data, kawasan TNTN ada sekitar 30 ribuan hektar lebih. Namun data kongkritnya pihaknya akan melakukan update kawasan dari udara. Kuppin membantah kalau warga sekitar tidak tahu kalau Teso Nilo kawsan hutan yang tidak boleh dilakukan perambahan sebelum ditetapkan sebagai kawasan TNTN.

Karena itu, pihak Balai TNTN tidak begitu menghiraukan statmen atau pernyataan dari warga pendatang yang menyebutkan mereka tidak tau kalau itu kawasan TNTN, punya pemerintah. Seharusnya masyarakat sadar, kalau ekosistem di kawasan TNTN sudah banyak yang punah akibat hutan yang gundul. Banjir bandang yang melanda masyarakat sekitar kawasan hutan TNTN, sebagai bukti kalau hutan yang berada di hulunya sudah gundulan sehingga hujan menjadi banjir bandang yang melanda pemukiman warga.

Menyinggung soal kemungkinan dilakukannya relokasi baru dan penyediaan tempat pemukiman warga untuk tinggal dan bercocok tanam, Kuppin menilai itu bisa saja dilakukan. Tapi persoalannya, apa ada kawasan lain di Riau yang bisa untuk warga kawasan TNTN ini. Menurutnya, kalau itu akan diambil harus dilakukan pemetaan kawasan mana yang akan digunakan. Karena upaya restorasi hutan, terhambat dengan adanya pengklaiman dari warga perambah ini.

Namun dia tetap meiminta petugas patroli Balai TNTN intens melakukan patroli lapangan. “Saya malah menegaskan, staf Balai TNTN ini jangan hanya berdiam di Pekanbaru saja,” tegasnya.

Dengan kondisi ini, Balai TNTN akan gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar, memberikan teguran dan tidak mentolerir pada perambah hutan sebagai upaya mengembalikan fungsi TNTN. Pihak Balai TNTN juga mengharapkan dukungan WWF, Yayasan Teso Nilo, Forum Masyarakat Teso Nilo melakukan pengawasan hutan. Sehingga fungsi kawasan TNTN kembali seperti dulu.*** 
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: