Hary B Kori’un

Kuasa Bahasa

14 Desember 2014 - 09.37 WIB > Dibaca 1867 kali | Komentar
 
Kuasa Bahasa
Hary B Kori’un
KETIKA hiruk-pikuk pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu, bahasa muncul menjadi salah satu kekuatan untuk mengontrol, menguasai, bahkan menaklukkan.  Adanya dua sisi yang saling berseberangan, yang sangat banal, membuat fungsi bahasa menjadi sangat dominan dalam masyarakat. Bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi yang menyambungkan pikiran dan keinginan satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Bahasa sudah menjelma menjadi sebuah instrumen kritis yang mau tak mau harus dianalisa secara baik agar kita bisa memahami adanya relasi kuasa yang tersembunyi (hidden power) di balik bahasa yang digunakan tersebut.

Sebagai sebuah teks, bahasa sudah bukan lagi sebagai wacana biasa, namun sudah mengandung makna yang kadang menimbulkan anomali. Ada penyimpangan makna —yang kadang memang disengaja oleh si pemilik teks tersebut—  untuk melakukan proses pembanalan, diskriminasi, atau peminggiran (marjinalisasi) terharap individu atau kelompok tertentu. Tujuannya jelas: agar individu atau kelompok yang  “diserang” dalam teks itu berada dalam posisi termajinalkan atau mengalami degradasi eksistensinya.

Dalam hal ini, bahasa (teks, baik lisan maupun tertulis) telah menjadi realisasi dari “teks sebagai modus wacana” yang telah diarahkan sepenuhnya dalam konteks-konteks historis, sosial, politik, maupun retoris. Teks telah menjadi sebuah alat untuk sebuah tujuan di luar hanya sebagai alat komunikasi. Dalam pemikiran Roger Fowler, dalam pandangan kritis ini, kajian tentang bahasa telah memasuki fenomena bahasa yang penuh dinamika dan hiruk-pikuk, yang langsung menjelaskan persoalan-persoalan sosial-budaya yang nyata.Dalam bidang ejaan, misalnya, tidak lagi hanya terpaku pada kapan menuliskan dengan huruf besar atau huruf kecil, kapan menunggunakan “di” atau “ke” yang benar, dan sebagainya.

Fowler menjelaskan, linguistik kajian bahasa sudah sampai pada sebuah pertanyaan kritis, misalnya  tentang mengapa pronomina persona pertama dalam bahasa Inggris selalu menggunakan “I” (kapital) di mana pun dia berada. Ini berbeda dengan dalam bahasa Indonesia  yang masih menuliskan kata “saya” dengan S (kapital) jika berada di awal kalimat, dan tetap ditulis dengan s (kecil) ketika berada di dalam kalimat. Keakuan dalam bahasa Inggris sudah menjadi sebuah kekuatan bahasa. Individu, sebagai pronomina persona pertama (orang pertama) diakui memiliki “kekuatan dan kekuasaan” yang begitu tinggi, sehingga dia harus ditulis dengan huruf kapital di posisi manapun. Dalam bahasa Indonesia, sejauh ini, hanya kata Tuhan yang ditulis dengan kapital huruf awalnya, di posisi manapun di dalam kalimat dia berada. Dalam bahasa Inggris, eksistensi si aku sudah disejajarkan dengan eksistensi ketuhanan, sebagai individu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.

Bahasa telah menjadi sebuah ideologi, sebab dalam pandangan bahasa dan analisis wacana kritis (critical discourse analysis), bahasa adalah alat untuk mencapai tujuan. Bahasa dalam wacana, dalam pandangan Teun A van Dijk, Norman Fairlough dan Ruth Wodak, adalah praktik sosial  yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa  tertentu dengan situasi, istitusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana adalah penampilan efek ideologi yang besar. Ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang timpang, misalnya antara si miskin dengan si kaya, tuan dengan hamba, wanita dan laki-laki, mayoritas dan minoritas, kulit putih dengan kulit hitam, dan lain sebagainya.

Dalam posisi yang timpang di situ, bahasa bisa menjadi alat kekuasaan yang digunakan si kuat kepada si lemah, si kuasa terhadap yang dikuasai. Misalnya atasan terhadap bawahan, lelaki terhadap perempuan (dalam konsep feminisme, lelaki dianggap penguasa dan perempuan pihak yang dikuasai), kulit putih terhadap kulit hitam, tentara terhadap sipil, dll. Seorang atasan di sebuah kantor akan menjadikan wacana yang dimiliki bisa jadi sebagai sebuah hukum, sebuah peraturan, atau sebuah perintah yang menjelaskan kekuasaannya terhadap para bawahan. Begitu juga, seorang lelaki dalam pandangan feodalisme dan tradisional, akan menjadikan bahasa dan wacana yang disampaikan sebagai sebuah hegemoni terhadap perempuan dalam konsep diskriminasi.
Dalam paradigma  analisis wacana kritis, seseorang yang berbicara atau menulis, selalu dengan tujuan-tujuan tertentu, baik besar maupun kecil. Seorang politikus  ketika berada di panggung kampanye, akan menggunakan bahasa untuk menguasai audiennya, baik itu dengan tujuan memilih dia dalam pemilihan umum, maupun dalam tujuan-tujuan tertentu, termasuk menyampaikan pandangan-pandangan dan ideologi pribadi atau kelompoknya. Dia akan menggunakan bahasa persuasif untuk mempengaruhi masyarakat agar tujuannya tercapai.

Menurut Van Dijk, gambaran nyata dari praktik kekuasaan bahasa ada pada jurnalistik, sejak dulu hingga kini. Produk jurnalistik yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah hanya semata-mata alamiah dan apa adanya. Berita yang disajikan dalam jurnalistik, oleh para pakar analisis wacana tidak dianggap hanya sebagai rekaman kejadian yang kemudian ditulis ulang oleh si reporter dengan standar kode etik jurnalistik, tetapi tetap memiliki tujuan ideologis. Pilihan judul-judul dalam berita jurnalistik bukanlah hanya kebetulan sebagai sebuah pilihan para redaktur dan penguasa media, tetapi adalah judul yang memiliki tujuan ideologis. Tujuan ideologis itu tergantung ideologi apa yang dianut sebuah media, berada di posisi mana dia dalam sebuah kekuasaan atau politik, siapa yang paling dominan antara si laki-laki atau perempuan dalam pengambilan keputusan di media itu, dan sebagainya. Hingga hal yang paling diskriminatif sekalipun, bisa dianalisis tentang ideologi media ini. Misalnya, agama apa yang paling dominan dianut para awak media, suku apa yang paling berkuasa dan berpengaruh di media itu, hingga pada kepentingan apa yang paling dominan bagi pengambil keputusan di media itu. Hal-hal ini akan berpengaruh pada produk media yang dihasilkan, baik sadar atau tidak.

Pilpres 2014 lalu menunjukkan dengan jelas bagaimana kuasa bahasa begitu dominan dalam pilihan-pilihan yang diambil oleh media, termasuk media-media mainstream. Apalagi media-media kecil yang memang dari awal ingin membangun eksistensinya dengan menampilkan berita-berita yang “gampang dilihat mata”. Mereka memainkan judul, memainkan sudut pandang (angle), membuat  agenda setting yang berlebihan, membangun pencitraan tokoh secara berlebihan, menyerang “musuh ideologinya” dengan serampangan dan brutal. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan bahasa sudah sangat jauh masuk dalam ceruk atau sekat-sekat yang melewati garis embarkasi yang diatur dalam kode etik jurnalistik, atau elemen-elemen yang menjadi pegangan jurnalistik dalam menyampaikan wacana, dalam hal ini teks berita, kepada masyarakat.

Kuasa bahasa memang tak bisa dihindari dalam kelahiran wacana dalam masyarakat. Kontrol yang baik dan ketat bisa membawa kuasa bahasa itu sebagai alat untuk mencerdaskan dan mendewasakan masyarakat.***


Hary B Kori’un
Wakil Pemimpin Redaksi
KOMENTAR
Terbaru
Rabu, 26 September 2018 - 10:30 wib

66 Orang Terjaring Razia Malam

Rabu, 26 September 2018 - 10:28 wib

Terpantau CCTv, Maling Dihajar Pegawai Pemprov

Rabu, 26 September 2018 - 10:25 wib

KTP Luar Pekanbaru Bisa Ikut

Rabu, 26 September 2018 - 10:15 wib

STIKes Hang Tuah-FAI UIR Jalin Kerja Sama

Rabu, 26 September 2018 - 10:06 wib

STIKes-STMIK Hang Tuah Tuan Rumah Festival Paduan Suara Se-Riau

Rabu, 26 September 2018 - 10:04 wib

Kurangi Kegiatan Seremonial

Rabu, 26 September 2018 - 10:04 wib

Wako Persilakan Penegak Hukum Melakukan Pengusutan

Rabu, 26 September 2018 - 10:03 wib

UAS Dijadwalkan Luncurkan ATM Beras

Follow Us