Oleh: Abdul Gapur

Masuk Angin

12 April 2015 - 06.53 WIB > Dibaca 2269 kali | Komentar
 
Masuk Angin
Abdul Gapur
Kalimat itu sangat akrab terdengar. Penggunaan kalimat masuk angin tidak hanya digunakan dalam arti sesungguhnya. Tapi bisa masuk pada banyak hal.

  Di masyarakat Indonesia, masuk angin memang diyakini sebagai suatu penyakit. Ia muncul karena penyebaran gas yang tidak merata di dalam tubuh. Kurang enak badan, meriang, dan lainnya kita sebut masuk angin. Namun sampai saat ini belum ada bukti medis untuk mendukung anggapan ini.

 Dari beberapa tulisan dijelaskan, bahwa masuk angin merupakan kumpulan gejala yang terjadi karena kelelahan fisik, makan tidak teratur, dan stres pemikiran. Akibatnya terjadi pembentukan gas berlebihan di lambung dan usus.

 Ternyata pengertian masuk angin tidak sampai di situ. Kalimat masuk angin sering ‘’dipinjam’’ untuk menggambarkan ketidak sesuaian antara harapa dengan kenyataan. Baru-baru ini saya mendengar kata-kata masuk angin digunakan untuk menyindir pelaksanaan assesment Pemerintah Kota Pekanbaru.

 Bagaimana hasil assesment Pemko? Tanya seorang teman. ‘’Masuk angin,’’ kata teman lainnya.

 Pertanyaan itu muncul saat makan siang. Di rumah warga yang di sampingnya disulap menjadi warung nasi itu memang selalu ramai pada saat jam makan siang. Pengunjungnya pun beragam kalangan. Pejabat, pengusaha, pegawai negeri sipil, polisi, TNI, karyawan swasta ada di situ. Karena keragaman profesi memunculkan pula beragam topik perbincangan.

 Di meja kami, yang diisi beberapa orang tampaknya lebih tertarik membincangkan soal assesment. Selain memang sedang hangat-hangatnya, karena baru saja digelar Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau, kebetulan dua ‘’peserta’’ makan siang saat itu merupakan pejabat eselon II yang baru mengikuti assesment provinsi.

 Dua orang ini, (tidak etis kalau namanya ditulis) sangat bersemangat. Keduanya sangat percaya diri nilai yang dicapai dalam ujian sangat memuaskan. Artinya mereka bisa menduduki jabatan eselon II yang memang diinginkan.

 Begitu pengumuman dikeluarkan, saya pun penuh semangat mencari nama dua pejabat ini. Ingin membuktikan, benar tidaknya keyakinan keduanya. Syukur Alhamdulillah, nama keduanya tercantum di halaman 11 koran Riau Pos, edisi Rabu (8/4) sebagai pejabat yang dinyatakan lolos seleksi bersama 134 pejabat lainnya. Meski belum ada kepastian menjabat pada jabatan yang dilamar, karena penetapannya tetap ada pada keputusan gubernur. Paling tidak, pengumuman tersebut telah memberi bukti, bahwa dua-duanya kompeten untuk memangku jabatan eselon II.

 Dari assesment provinsi, pembicaraan merembet ke kegiatan sama yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru. Bukan masalah materi yang diujikan, tapi lebih pada lamanya pengumuman hasil. Dengan jumlah peserta yang lebih sedikit, semestinya prosesnya lebih singkat. Tercatat hanya 100 peserta yang dinyatakan berhak memperebutkan 31 jabatan di Pemko Pekanbaru. Bandingkan dengan pejabat yang diseleksi pemprov. Jumlahnya mencapai 218 orang untuk 62 posisi.

  Pertanyaannya kenapa panitia di Pemprov lebih dulu mengumumkan hasil kerjanya? Soal ini, kita punya jawaban masing-masing. Logika, dengan proses yang sama, peserta lebih sedikit, tentu waktu yang diperlukan juga lebih singkat. Ternyata tidak. Waktu yang diperlukan panitia assesment Pemko justru lebih lama.

 Wajar, kalau akhirnya muncul banyak persepsi. Mulai dari lurus hingga komentar agak-agak miring. Apalagi dari awal prosesnya sudah ditentang beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Beberapa di antara wakil rakyat kota ini terang-terangan tidak setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemko. DPRD menuntut prosesnya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan Komisi III pernah meminta agar assesment Pemko Pekanbaru dibubarkan karena tidak sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014.

 Pemko jalan terus. Yakin, yang dilakukan sudah benar. Akhirnya seluruh proses ujian bisa dilaksanakan. Tinggal umumkan nama-nama yang lulus ujian. Sehingga tidak semakin mengundang kecurigaan negatif.

 Semoga keterlambatan pengumuman tidak ‘’membenarkan’’ kecurigaan yang muncul di masyarakat. Tapi sebaliknya, keterlambatan justru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin kata bijak orangtua, ‘’biar lambat asal selamat’’ tetap diamalkan panitia assesment Pemko Pekanbaru. Sindiran assesment masuk anginpun bisa terpatahkan.***


ABDUL GAPUR
Redaktur Pelaksana
KOMENTAR
Terbaru
Kamis, 15 November 2018 - 11:20 wib

Ketum Bro Sandi: Di Masa Depan, Air akan Lebih Berharga dari Emas

Kamis, 15 November 2018 - 11:15 wib

PWI Riau Gelar UKW Angkatan XI

Kamis, 15 November 2018 - 11:00 wib

Pelanggaran Terbanyak Tak Gunakan Seat Belt

Kamis, 15 November 2018 - 10:55 wib

Oplet Mulai Ditinggal

Kamis, 15 November 2018 - 10:30 wib

Pencatut Nama Kapolda Riau Ditangkap

Kamis, 15 November 2018 - 10:16 wib

Puluhan Pasangan Terjaring Razia

Kamis, 15 November 2018 - 10:00 wib

Anggaran Makan SMAN Plus Dihentikan

Kamis, 15 November 2018 - 09:55 wib

GTT Digaji Rp1,5 Juta Sebulan

Follow Us