Oleh: Agus Sri Danardana

Darurat

19 April 2015 - 07.17 WIB > Dibaca 1537 kali | Komentar
 
Darurat
Ibarat teror, dalam setahun terakhir ini kata darurat benar-benar telah menimbulkan keresahan bangsa Indonesia. Sejak sebelum pemilu dan pilpres digelar, bahkan setelah anggota dewan dan presiden/wakil presiden (beserta kabinetnya) terpilih, hingga kini Indonesia tak pernah sepi dari kegentingan. Peristiwa demi peristiwa selalu menawarkankegawatan, kekritisan, dan kekrisisan. Serta-merta, kata darurat pun merebak di mana-mana.

Setidaknya ada lima peristiwa yang dianggap sudah mencapai tahap darurat. Pertama, penyelenggaraan pemilu. “Indonesia sedang mengalami situasi dan kondisi darurat pilpres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat memastikan pleno penghitungan hasil pileg yang jatuh tempo pada 9 Mei 2014 nanti,”kataSekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, saat diminta memberikan penilaian atas kinerja KPU. Bahkan, untuk mengatasi situasi darurat itu, Partai Bulan Bintang mengusulkan agar Presiden SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Kedua, peristiwa terbakarnya Pasar Senen, Jakarta Pusat. Gubernur DKI (masih dijabat oleh Jokowi), saat meninjau lokasi kebakaran, mengambil langkah darurat. Dia menginstruksikan untuk dibuat pasar darurat. “Setelah ini langsung saya perintah untuk pasar darurat,” kata Jokowi di lokasi kebakaran, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2014).

Ketiga, maraknya kekerasan terhadap anak. Atas peristiwa itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menganggap bahwa Indonesia sudah masuk darurat kekerasan. “Bisa kita simpulkan bahwa saat ini Indonesia darurat kekerasan terhadap anak,” ujar Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait saat dihubungi Sindonews, Selasa (6/5/2014).

Arist menilai bahwa anak Indonesia yang sekarang ini sudah bisa dikatakan dalam kategori beringas. “Bayangkan saja anak 11, 12 tahun bisa beringas juga terhadap anak dibawah mereka maupun sebaliknya sehingga ini sudah darurat” ujarnya.

Keempat, kasus “Polri versus KPK”. Seperti yang sudah diketahui, sejak calon Kapolri (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Wakil Ketua KPK (BW) ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, suhu perpolitikan di Indonesia memanas dan menciptakan kegaduhan. Penetapan dua tokoh sebagai tersangka itu tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga negara penegak hukum yang dapat mengancam kewibawaan pemerintah dan negara Indonesia.

Kelima, merebaknya peredaran narkotika di Indonesia. Konon, pengguna barang terlarang itu telah mencapai hampir lima juta orang. Yang memprihatinkan, di samping dapat diperoleh dengan relatif mudah oleh anak-anak di bawah umur, barang terlarang itu jugadapat dengan mudah dikendalikan peredarannya dari dalam penjara/lapas. Sebutlah Freddy Budiman. Narapidana terhukum mati itu ternyata masih dapat dengan leluasa mengendalikan bisnis haramnya dari balik jeruji besi, di Nusakambangan sekalipun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:296), darurat digolongkan sebagai nomina dan memiliki tiga makna:(1) keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb.) yang memerlukan penanggulangan segera; (2) keadaan terpaksa; dan (3) keadaan sementara. Sementara itu, Eko Endarmoko (dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, 2007:146) menggolongkan darurat sebagai ajektiva dan memiliki tiga makna (juga):(1) [keadaan] gawat, genting, krisis, kritis, serius, mendesak, urgen; (2) [keadaan]terpaksa, terdesak, terjepit; dan(3) temporer, sementara.

Atas dasar definisi itu,di samping dapat ditakrifkan sebagai keadaan yangmencemaskan atau menyusahkan (biasanya yang berlaku secara tiba-tiba atau dengantidak disangka-sangka) seperti bencana alam dan kekurangan pangan, darurat juga dapat dimaksudkan sebagai keadaan serba sulit, tidak aman, dan semacamnya.

Jika dikaitkan dengan lima kasus yang telah disebutkan di muka, darurat belum dimanfaatkan untuk mengungkap makna keduanya: keadaan terpaksa. Darurat hanya dimanfaatkan untuk mengungkap makna ‘keadaan sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka dan memerlukan penanggulangan segera’ (dalam kasus I, III, IV, dan V)serta makna ‘keadaan sementara’ (dalam kasus II). Padahal, bagi rakyat, yang utama bukanlah darurat kasusnya, melainkan darurat penanggulangannya. “Jika bersifat darurat, kasus-kasus seharusnya ditangani secara darurat pula,” begitu kira-kira bahasa vulgarnya.

Bagaimana caranya? Dari segi bahasa, misalnya, mengubah nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Anti Narkotika Nasional (BANN) atau Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Nasional (BPPNN). Mengapa? Karena BNN bertafsir luas (multitafsir), tidak spesifik menangani, mengantisipasi, dan/atau menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Oleh sebagian orang, BNN justru dimaknai negatif: sebagai lembaga yang “mengurus” narkotika. “Bagaimana narkotika tidak meraja lela di negeri ini? Ada badanyang mengurusnya sih,” demikian kata mereka.

Nama, bagi sebagian orang, mungkin tidak dianggap penting. Namun, bagi sebagian orang lainnya (bangsa Indonesia umumnya), nama (bahkan kata-kata) diyakini sebagai doa.Nama Amir, Suharto, dan Naratungga, misalnya, termaktub harapan (doa) agar (kelak) penyandangnya menjadi pemimpin, kaya, dan terpilih. Ketiga nama itu, bahkan, juga dapat merujuk pada identitas/jati diri: Amir (Islam), Suharto (Jawa), dan Naratungga (Indonesia).

Contoh lain yang harus ditangani secara darurat adalah mengejar ke(ter)tinggalan. Frasa ini jangan-jangan juga telah menjadi doa dan (celakanya) diijabah pula oleh Yang Mahakuasa. Bagaimana tidak? Siang-malam dan bertahun-tahun bangsa ini berjuang meraih kemajuan, tetapi belum (tidak pernah) berhasil (jangan-jangan) karena salah doa: mengejar ke(ter)tinggalan. Mengapa bangsa ini tidak secara jujur (berani) mengatakan mengejar kemajuan? Begitu pula dengan tinggal landas. Bukankah sudah ada bentukan bermodel sama: tinggal kelas yang artinya ‘tetap di kelas, tidak naik kelas’? Syukurlah, belakangan ini sudah ada orang yang berani mengubah tinggal landas menjadi lepas landas.

Cukupkah penanganan kasus-kasus darurat itu hanya dengan mengubah nama atau bentuk bahasanya? Tentu tidak. Yang pasti, jika digunakan secara baik dan benar, bahasa mampu mengemban peran utamanya (sebagai alat berpikir, bukan sekadar alat komunikasi) untuk penanganan segala hal, yang darurat sekalipun.***

Salam.


Agus Sri Danardana
Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau
KOMENTAR
Terbaru
Sabtu, 17 November 2018 - 19:06 wib

Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Sabtu, 17 November 2018 - 14:10 wib

Tempuh 1.574 Kilometer, Terios Akhiri Ekspedisi di Wonders ke Tujuh

Sabtu, 17 November 2018 - 13:28 wib

BKD Prov Riau Road To Siak 24 November Mendatang

Sabtu, 17 November 2018 - 11:01 wib

Telkomsel Raih Dua Penghargaan Tingkat Asia Pasifik

Sabtu, 17 November 2018 - 10:46 wib

E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi

Sabtu, 17 November 2018 - 09:50 wib

Harimau Terjebak di Kolong Ruko, Berhasil Diselamatkan

Sabtu, 17 November 2018 - 09:48 wib

Toyota Posisi Teratas untuk Fitur Keselamatan

Sabtu, 17 November 2018 - 09:41 wib

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kajati Riau Eksekusi Penunggak Iuran

Follow Us