Oleh : Irwanto

Mahar

23 Agustus 2015 - 12.46 WIB > Dibaca 1284 kali | Komentar
 
Fungsi bahasa dalam politik digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan kekuasaan.  Bahasa politik adalah bahasa sebagai alat persuasif sehingga sarat dengan eufemisme (ungkapan yang halus), jargon dan retorika. Penggunaan gaya bahasa eufemisme dimaksudkan untuk membuat segala sesuatu menjadi tampak berkesan positif, lebih baik ketimbang realitasnya. Ada kecendrungan bahwa eufemisme dan retorika adalah cara membungkus  agar tindakan dan kebijakan penguasa  kelihatan beradab namun cara ini membuat  bahasa  menjadi tersesat  jauh dari makna  sebenarnya. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan akan  mengalami distorsi makna yang luar biasa. Contohnya pada zaman Orde Baru, penangkapan, penculikan, pembunuhan terhadap mahasiswa,diistilahkan oleh pemerintah dengan kata “mengamankan”, “menertibkan”, atau “menjaga stabilitas nasional”. .

Begitu juga dengan istilah-istilah yang dipakai dalam korupsi. Ada yang mengistilahkan dengan “apel malang”, apel washington, “dagnig segar”, “ketua besar”, “bos besar”, “ daging busuk, “kacang pukul”, dan sebagainya.

Beberapa negara di dunia juga memiliki istilah tersendiri dalam korupsi. Turki misalnya menggunakan “uang sup”, “uang terima kasih” di Hungaria, “uang bawah meja” di Prancis, dan Swedia. Sedangkan Inggris memakai istilah “uang bertanya”.

Di Indonesia sendiri, berbagai istilah lain untuk uang korupsi, diantaranya; “ uang tip”, “angpao”, “uang administrasi”, “uang diam”, “uang bensin”, “uang pelicin”, “uang ketok”, “uang damai”,” uang bawah meja”, “uang rokok”, “uang lelah” dan lainnya.

Sekarang, muncul lagi istilah “mahar” untuk istilah pemberian uang kepada partai politik pengusung dari bakal calon kepala daerah agar dapat rekomendasi maju sebagai bakal calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kalau ditelusuri, hakikatnya partai pasti menolak keras ada praktik semacam itu. Namun, bagi partai tertentu dilematis juga. Ada kebutuhan operasional partai yang tidak kecil. Aktivitas Pilkada dapat menjadi sumber pemasukan potensial untuk kelangsungan hidup partai.

Realitas politik dari uang “mahar” ini mengharuskan Asmadi dan Jisman batal maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir 2015 karena tidak mau memberikan uang “mahar”. Begitu juga dengan Sebastian Salang. Mimpinya untuk menjadi Bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya kandas lantaran diwajibkan membayar uang “mahar” untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Sebenarnya penggunaan kata “mahar” yang dipakai dalam istilah uang untuk partai politik dinilai sangat tidak tepat. Pasalnya, kata mahar dalam bahasa Arab diartikan sebagai mas kawin. Secara  terminologi artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami. Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni shidaq, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari’at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Firman Allah swt: “Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An-Nisaa: 4) Sedangkan sabda Rasulullah saw kepada orang yang akan menikah: “Carilah olehmu (untuk menjadi mahar) walaupun hanya cincin besi” (Nailul Authar 6/170)

Sedangkan hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan akad pernikahan, dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Selain itu mahar juga bisa menjadi pertanda atas kesungguhan niat baik pihak laki-laki untuk membangun mahligai rumah tangga. Begitulah Islam mengatur secara baik dan indah.

Sementara itu, kata “mahar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digolongkan kepada kata benda (nominal) yang berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Jadi, penyimpangan kata “mahar” menjadi “uang pelicin”, “sogok” atau “sagu hati” kepada partai politik dapat disebut dengan politik bahasa eufemisme seseorang/kelompok/penguasa. Sedang untuk masyarakat yang ingin mengkritisi kebijakan penguasa digunakan bahasa sarkasme. Bahkan tidak heran orang atau masyarakat yang ingin mengkoreksi tindakan sewenang-wenang penguasa, mereka malah dicap subversif atau makar.

Penggunaan eufimisme akan memberikan kesan bahwa seolah–olah segalanya terlihat baik, berkesan positif dibandingkan realita sesungguhnya. Eufimisme dan retorika bahasa digunakan untuk membungkus tindakan penguasa agar terlihat baik dan beradab, namun penggunaan bahasa ini justru akan membuat bahasa mengalami distorsi makna yang jauh menyimpang dari arti yang sebenarnya. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan akan mengalami penyesatan yang luar biasa.

Fenomena uang “mahar” ini sebanarnya menarik untuk ditelisik lebih dalam. Sebab, secara hukum, jika terbukti melakukan praktik “mahar” politik, calon kepala daerah bisa didiskualifikasi dari gelaran Pilkada. Karena itu, Bawaslu seharusnya menjadikan “mahar” politik sebagai objek pengamatan penting sebelum verivikasi pendaftaran dilakukan. Untuk itu, kemahiran seseorang dalam berbahasa seharusnya tidak ditunjukkan untuk semua kata, tidak terkecuali kata “mahar” yang akhirnya menyimpangkan makna kata yang sesuangguhnya.***
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 18 September 2018 - 20:30 wib

BPJS Kanwil Sumbarriau Jalin Keakraban dengan Perusahaan dan Media

Selasa, 18 September 2018 - 19:30 wib

Masyarakat Mesti Bijak Gunakan Medsos

Selasa, 18 September 2018 - 19:00 wib

Sosialisasi SPIP Capai Maturitas Level 3

Selasa, 18 September 2018 - 18:41 wib

Lima Keuntungan Menggunakan Aplikasi Kasir Online Kawn

Selasa, 18 September 2018 - 18:30 wib

8 Kecamatan Ikuti Iven Pacu Sampan

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 wib

Komunitas Muda Madura Siap Menangkan Jokowi

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 wib

Perusahaan Diminta Peduli

Selasa, 18 September 2018 - 17:30 wib

Rider Berbagai Provinsi Bakal Ramaikan Jakjar 5

Follow Us