Abdul Gapur, Redaktur Pelaksana

Juru Parkir Masih Punya Hati Nurani

8 November 2015 - 11.30 WIB > Dibaca 1592 kali | Komentar
 
Juru Parkir Masih Punya Hati Nurani
Abdul Gapur, Redaktur Pelaksana
RIAUPOS.CO - Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi tarif Parkir Pinggir Jalan Kota Pekanbaru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Warga ramai-ramai menyatakan keberatan dengan tarif baru yang dinilai mencekik. Satu kali parkir, warga harus mengeluarkan uang Rp8.000 untuk roda empat dan Rp4.000 bagi pengguna roda dua. Itu berlaku di zona I. Nominal yang tidak kecil.

 Pembagian zonasi memang belum ditetapkan. Kabarnya akan dituangkan dalam peraturan wali kota (Perwako) yang akan menjadi dasar pemberlakuan tarif retribusi parkir baru nanti. Tarifnya yang begitu tinggi, tentulah zona I mencakup daerah-daerah padat kendaraan dan ramai dikunjungi warga. Di antara kawasan padat itu, seperti Jalan Jenderal Sudirman, Imam Munandar, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Riau.

 Reaksi penolakan warga dinilai banyak kalangan hal yang wajar. Tarif yang baru ditetapkan DPRD Pekanbaru pada 2 November 2015 lalu lewat sidang paripurna terlalu memberatkan pengguna jasa parkir. Kenaikannya pun tidak wajar, mencapai 400 persen untuk setiap jenis kendaraan.

 Ternyata penolakan bukan hanya datang dari warga. Juru parkir juga ada yang protes. Bukan malah senang karena boleh memungut tarif lebih besar, ada juru parkir khawatir pendapatannya malah semakin menurun.

Beberapa juru parkir di kawasan Jalan Sudirman terang-terangan keberatan dengan nominal tarif parkir baru. Dengan Rp4.000, juru parkir khawatir warga malah tidak mau membayar jasanya, karena terlalu mahal. Ini akan membuat petugas parkir jadi sasaran amarah pengendara.

Bukan hanya itu yang menjadi pertimbangan. Beberapa juru parkir masih punya hati nurani. Mereka tidak tega meminta uang sebanyak itu kepada warga yang sedang susah. Juru parkir tadi menganalisa perputaran ekonomi yang sedang melambat berpengaruh terhadap pendapatan warga.

Gejolak tarif parkir tidak boleh didiamkan. Pihak yang berwenang harusnya lebih peka daripada juru parkir. Sebab parkir tidak hanya bersentuhan dengan kalangan tertentu. Bisa dikatakan seluruh warga kota perlu parkir. Mulai dari warga ekonomi bawah, sedang, sampai atas menggunakan jasa parkir. Sekarang ini, susah menemukan rumah yang tidak ada kendaraan, minimal sepeda motor. Bukan lambang kesejahteraan, tapi kendaraan bermotor memang sudah menjadi salah satu keperluan 'pokok' warga kota. Itu artinya, dampak perda yang baru disahkan anggota DPRD Pekanbaru yang terhormat akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah DKI Jakarta saja yang memberlakukan tarif parkir baru tidak semahal itu. Sejak 1 Agustus 2015, Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 resmi diberlakukan di ibukota. Tarifnya, mobil Rp5 ribu dan sepeda motor Rp2 ribu untuk sekali parkir. Kota Bogor yang berdekatan dengan Jakarta, tarif parkirnya juga tidak semahal itu. Di daerah jalan tertentu, untuk sepeda motor Rp3.000. Sedangkan mobil menjadi Rp6.000 per sekali parkir.

Berawal kenaikan parkir, diprediksi akan menular pada sektor lain. Beberapa orang 'setengah' memastikan harga bahan pokok juga akan ikut naik. Ujung-ujungnya, karyawan pun menuntut kenaikan upah. 'Bisa dipastikan upah pekerja akan naik juga,' ujar seorang teman yang aktif mengurus olahraga.

Saat mengambil keputusan, lanjutnya, mungkin pihak terkait belum menyadari hal itu. Padahal dampaknya sangat luas. Orang akan selalu membandingkan tarif parkir dengan harga bahan pokok.

Kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan kota, ada yang menyarankan lebih baik pemerintah fokus pada penertiban dan pembenahan sistem perparkiran. Daripada menaikkan tarif sebasar itu. Sistem yang berlaku sekarang memang tidak berpihak pada pemasukan daerah. Lagi-lagi, setoran tergantung pada hati nurani juru parkir dan pengelola. Bagi yang jujur dan berhati nurani, maka uang yang distor sesuai dengan pemasukan hari itu. Bagi yang kurang jujur, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu perlu sistem yang menuntun orang untuk jujur.

Pelayanan juga terkadang membuat pengguna jasa kesal. Saat mau parkir tidak ada yang menjaga. Saat susah payah mengelurkan kendaraan di antara puluhan kendaraan lain juga tidak ada petugas yang membantu. Eeee,, ketika mulai bergerak terdengarlah bunyi sempritan. Tanpa membantu sedikitpun, petugas hanya minta uang parkir.

Lebih parah, di beberapa tempat petugas tidak mengenakan atribut sama sekali. Karcis yang harusnya menjadi bukti pembayaran juga tidak pernah diberikan. Warga pun ragu, kemana uang mereka distorkan?

Alasan mengurai kemacetan seperti yang dijadikan tameng oleh panitia khusus yang mengesahkan perda parkir, juga dinilai tidak terlalu tepat. Sebab kemacetan berkaitan dengan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan daya tampung jalan. Ditambah lagi pengendara yang tidak tertib.***
KOMENTAR
Terbaru
Jumat, 21 September 2018 - 23:41 wib

Event Tour de Siak Tahun 2018 Resmi Ditutup Bupati Siak

Jumat, 21 September 2018 - 19:00 wib

Dua Kali Runner up, SMA Darma Yudha Targetkan Champion

Jumat, 21 September 2018 - 18:30 wib

Tak Mudah Raih Maturitas SPIP

Jumat, 21 September 2018 - 18:00 wib

Pengelola Diminta Optimalkan Aset untuk Kesejahteraan Desa

Jumat, 21 September 2018 - 17:30 wib

Apresiasi Komitmen Partai

Jumat, 21 September 2018 - 17:00 wib

Warga Dambakan Aliran Listrik

Jumat, 21 September 2018 - 16:30 wib

Real Wahid dan UIR Juara Kejurda Futsal 2018

Jumat, 21 September 2018 - 16:14 wib

Etape Terakhir Diraih Tim Sapura Cycling Malaysia

Follow Us