Ira

Pak Wako, Mengapa Pajak Reklame Saya Naik?

7 Maret 2014 - 09.48 WIB > Dibaca 4765 kali | Komentar
 

Pada Januari 2012, saat itu saya akan memperpanjang pajak reklame. Oleh petugas dikatakan, untuk papan reklame yang menempel pada bangunan tidak perlu lagi membayar pajak reklame.

Karena ragu saya kemudian bertanya lagi kepada Damanhuri dan memang benar adanya.

Menurut saya sangat masuk akal, saya pasang papan nama di rumah saya sendiri yang PBB-nya saya bayar tiap tahun, ukurannya pun standar saja.

Setahun berlalu, ketika saya akan memperbaharui SITU. Saya diminta untuk membayar pajak reklame.

Saya ke Dispenda Jalan Teratai, saya diharuskan membayar terlebih dahulu pajak reklame tahun 2012 beserta denda selama 1 tahun.

Setelah itu pajak reklame tahun 2013 baru bisa dibayar.

Ternyata untuk membayar pajak reklame 2013 di dalamnya masih ditambah lagi sebesar 10 persen untuk jaminan bongkar, kata petugasnya uang ini digunakan untuk biaya membongkar papan reklame apabila tidak diperpanjang lagi.

Bulan Januari 2014, saya ke kantor Dispenda untuk membayar pajak reklame 2014. Bukan saya seorang yang terkejut sekaligus kesal, ternyata pajak reklame naik hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Tahun 2013 saya membayar sekitar Rp800 ribu untuk satu tahun. Tapi sekarang saya harus membayar Rp690 ribu untuk periode Januari - Maret 2014.

Artinya saya harus kembali lagi di bulan April. Kata petugas supaya tidak memberatkan. Di mana logikanya? Dengan kenaikan yang tidak wajar itu sudah sangat memberatkan ditambah lagi kami harus bolak-balik ke kantor Dispenda.

Alasan kelas jalan naikpun harusnya anda pikirkan kembali, apa yang sudah anda perbuat untuk kami yang tinggal di Jalan Garuda Sakti?

Jalan sempit, lubang di sana sini, lampu jalan tidak ada, semak belukar di pinggir jalan lebih tinggi dari manusia, parit tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Anehnya lagi biaya jaminan bongkar tahun lalu tidak dikembalikan. Kemana uangnya? Masuk PAD? Bapak Wako apa dasar anda membuat aturan itu? ingin menaikan PAD?

Pernahkah Bapak berpikir apakah semua papan reklame yang ada, pajaknya masuk ke kas daerah? Bisa kemungkinan masuk ke kas pribadi (oknum petugas).

Penyebabnya adalah mahalnya biaya retribusi dan repotnya berurusan dengan kantor pemerintah membuat warga malas.

Pak Wako, saya yakin semua merasa keberatan tapi tidak tahu ke mana harus mengadu. Kadin dan Apindo apakah masih ada? apa yang dapat kami lakukan?***

Ira, Garuda Sakti, Tampan.

KOMENTAR
Terbaru
350 Guru Komite Akan Diangkat Jadi Honor Pemko

Senin, 24 September 2018 - 10:42 WIB

Baby Shima Bius Warga Kota Jalur

Senin, 24 September 2018 - 10:40 WIB

Pelaku Curas Antar Provinsi Dibekuk

Senin, 24 September 2018 - 10:39 WIB

Akun FB Wako Diretas, Pelaku Minta Uang

Senin, 24 September 2018 - 10:32 WIB

THM Harus Patuhi Aturan Jam Tutup

Senin, 24 September 2018 - 10:18 WIB

Follow Us