OLEH BUDI P HATEES

Kalimat Bersayap

3 Januari 2016 - 00.02 WIB > Dibaca 3436 kali | Komentar
 
Kalimat Bersayap

Para pejabat di  kementerian dan kelembagaan (biasa disingkat K/L) resah karena cara berbahasa me­reka dalam menyusun program kerja diprotes sang ata­san, Presiden Joko Wi­dodo. “Jangan memakai ‘kalimat bersayap’ dalam meru­mus­kan dan menyusun program-program kerja,” kata Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI­PA) dan Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah Tahun Ang­garan 2016 pada 14 De­sem­ber 2015. Kalimat ber­sayap, menurut Jokowi, berpotensi  membuat Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Ne­gara (APBN) mem­bengkak dan tidak terkontrol.


Bagaimana memahami logika Jokowi dengan sim­pulan seperti itu: me­ngaitkan kalimat bersa­yap dan tidak terkontrolnya penggunaan dana APBN? Bukankah an­tara kalimat bersayap dan kontrol atas pengelolaan da­na APBN merupakan dua perkara yang berbeda? Bu­kankah yang satu per­soa­lan berbahasa sedangkan sa­tu­nya lagi berkaitan dengan kemampuan bekerja aparat pemerintah negara?


Mari kita lihat kalimat bersayap yang dimaksud dan diprotes oleh Jokowi. Pre­siden menyebut pem­ber­da­yaan nelayan yang dipakai dalam program Kementerian Kelautan dan Perikanan (K­KP)  merupakan kalimat ber­sayap.  Kata pember­dayaan dinilai beliau bersifat absurd, bermakna membingungkan, dan multitafsir.


Benarkah kata pember­dayaan itu membingungkan dan multitafsir alias “
ber­sayap”?  Kata pem­ber­da­yaan berasal dari kata dasar daya yang artinya “kemampuan mela­ku­kan sesuatu atau kemam­puan bertindak: bangsa yg tidak bersatu tidak akan mem­punyai — untuk meng­hadapi agresi dr luar; 2 ke­kuatan; tenaga (yg me­nyebabkan se­suatu ber­gerak dsb); 3 mus­lihat: ia melakukan segala tipu — untuk mencapai mak­sudnya; 4 akal; ikhtiar; upaya: ia berusaha dng segala — yg ada padanya;” (KBBI, 2008).

Secara leksikal, kata pem­berdayaan berarti ‘pr­oses, cara, perbuatan mem­buat berdaya (me­miliki daya)’. Maka, pem­ber­dayaan ne­layan berarti ‘proses, cara, per­buatan membuat berdaya (memiliki daya) para nelayan.’


Dengan demikian ka­limat  pemberdayaan ne­layan tidak keliru dipakai dalam program kerja KKP, karena nelayan menjadi ob­jek yang akan diber­dayakan atau ditingkatkan. Tafsir umum terhadap teks program kerja KKP itu bahwa nelayan di negeri ini adalah kaum yang lemah dari se­gala aspek kehidupan. Se­bagai kaum lemah, ne­layan membutuhkan upaya-upa­ya konkret  pemerintah agar menjadi warga yang ber­daya dalam segala dina­mika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga yang tidak berdaya, nelayan harus diberdayakan dalam segala aspek kehidupan. Maka, kalimat pem­ber­da­yaan nelayan me­ngacu pada makna mening­katkan segala aspek kehidupan nel­a­yan dengan cara mem­berikan apa yang me­reka butuhkan.


Namun, dalam tafsir Jokowi, kata pemberdayaan itu bernilai relatif, tidak jelas. Kalau dipakai kalimat pemberdayaan nelayan, pengecatan trotoar di pinggir jalan pun masuk, imbuh Jokowi, sehingga harus diganti dengan kata yang bernilai konkret. Misalnya, kalimat pembelian perahu tangkap ikan, beli jaring, atau beli benih  yang diikuti dengan jumlah satuan tertentu.

Tujuan Jokowi tiada lain tiada bukan adalah agar program-program kerja yang dirancang oleh K/L (tidak hanya KKP) tidak untuk merancang masalah. Program kerja yang disusun harus tepat sasaran, dapat diukur, diawasi baik oleh pejabat berwenang maupun rakyat. Tujuan yang sangat mulia sesungguhnya (efektif, efisien, dan transparansi). Di sinilah tampaknya kaitan antara kalimat bersayap dan kontrol atas pengelolaan dana APBN.

Namun, pembaca barangkali bingung: “Ini yang bingung presiden atau menterinya, atau keduanya?” Sang Menteri menyebut programnya sementara Sang Presiden menyebut bentuk kegiatannya. Kebingungan itu barangkali tidak terjadi apabila ada batasan antara program kerja dan bentuk kegiatan. Secara administratif, biasanya, dalam satu program kerja terdapat beberapa bentuk kegiatan. Dalam program kerja perberdayaan nelayan itu misalnya, bisa jadi ada bentuk kegiatan: 1) pembelian perahu tangkap ikan (sebanyak 2000 buah), 2) pembelian jaring (se­banyak 200.000 buah), 3) pembelian benih (sebanyak 200.000.000 ekor). Nah, apa­kah Menteri Susi sudah men­cantumkan bentuk kegiatan sejenis itu mi­salnya dalam program pemberdayaan nelayannya itu atau belum? Jika belum, pantas saja Jokowi me­ngu­lang beberapa kali agar K/L jangan memakai  “kalimat bersayap” dalam menyusun atau me­ru­mus­kan program kerja.

Selain persoalan kesalahanpemahaman antara program dan bentuk kegiatan di atas, ada lagi yang menggelitik untuk dicermati dari “larangan” Jokowi itu, yakni pemahaman kalimat bersayap. Secara linguistis, bentuk pemberdayaan nelayan bukanlah kalimat, tetapi frasa (kelompok kata yang maknanya dapat ditelusuri dari kata-kata yang menyusunnya). Agar tidak kelihatan seperti linguis, barangkali Jokowi dapat menyebutnya dengan kata-kata.


Kemudian, anggapan bahwa frasa pemberdayaan nelayan sebagai kalimat bersayap, juga kurang tepat untuk makna ‘tidak jelas’, ‘absud,’ atau ‘tidak terukur’ secara kuantitatif seperti yang disebut Jokowi itu. Kata-kata bersayap yang di­sebut double entrende dalam bahasa Perancis tam­paknya lebih mengacu pada makna konotatif. Ungkapan mari kita tengok ke belakang tidak saja bermakna ‘memalingkan wajah ke belakang’ tetapi dapat bermakna ‘mari belajar dari sejarah’ atau ‘mari lihat apa yang sudah terjadi.’


Demikian pula iklan sebuah produk kesehatan yang berbunyi “buat anak kok coba-coba,” bagi si pembuat, iklan itu ditujukan kepada pemirsa/pendengar agar obat untuk anak harus yang sudah terjamin khasiatnya. Sementara itu, buat pemakai bahasa lain dapat menjadi ungkapan/kata-kata bersayap yang bermakna ‘membuat anak (bersetubuh) kok coba-coba.’

Sebagian pembaca barangkali akan menggambarkan “drama”  antara Presiden Jokowi dan Menteri Susi di atas dengan kalimat bersayap: “Bapak mau makan pakai apa? “ “Ya pakai tangan to! Mosok pakai kaki” (Kusno, 2009). Si penanya bermaksud menanyakan jenis lauknya, sementara si pendengar memahaminya sebagai alat (situasi serius atau ber­canda). Selamat ber­bahasa.***

KOMENTAR
Terbaru
Rabu, 14 November 2018 - 20:40 wib

Cuti Bersama Idulfitri Tahun Depan Lebih Pendek

Rabu, 14 November 2018 - 19:30 wib

Reaksi Brexit dan Dampak Ekonomi Cina Picu Pelemahan Rupiah

Rabu, 14 November 2018 - 19:28 wib

Kebut Pertumbuhan, RI Perbaiki SDM

Rabu, 14 November 2018 - 16:15 wib

Bonus Demografi Diharapkan Sampai ke Masyarakat

Rabu, 14 November 2018 - 16:00 wib

APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T

Rabu, 14 November 2018 - 15:45 wib

Pencakar Langit Riau Pertama di Luar Pekanbaru

Rabu, 14 November 2018 - 15:33 wib

Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko 22 November

Rabu, 14 November 2018 - 14:43 wib

Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi

Follow Us