OLEH IMELDA YANCE

Bukan Lelang Jabatan

17 Januari 2016 - 01.22 WIB > Dibaca 2282 kali | Komentar
 
Bukan Lelang Jabatan

Setelah blusukan, satu lagi istilah (birokrasi) dipopulerkan oleh Pre­siden Joko Widodo, lelang ja­batan. Pada awalnya, lelang jabatan dimaksudkan Jokowi sebagai bentuk mekanisme pengisian jabatan birokrasi di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta. Tradisi ini sebetulnya sudah dimulai sebelum Jo­kowi, yaitu oleh Bupati Jem­brana, Bali Prof. I Gede Winasa dan Walikota Samarinda Syah­arie Ja’ang dalam pengisian jabatan eselon II, III, dan IV pada pemerintahan mereka masing-masing. Namun, lebih bergema di tangan Jokowi (ber­kat media massa juga tentunya) saat merekrut camat dan lurah di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta dan berlanjut saat beliau menjabat orang no. 1 di negeri ini.

Seperti biasa, perteling­kahan pun mewarnai me­ka­nisme yang dianggap barang baru tetapi stok lama (‘oude wijn in niewe zakken’ [bahasa Belanda]) ini (karena sebelumnya sudah ada uji kelayakan dan kepatutan [fit and proper test] dan seleksi melalui Tim Baperjakat). Bagi yang setuju, mekanisme ini dianggap mampu melahirkan para pejabat yang berkom­petensi dan berkapabilitas se­suai jabatan yang diem­bannya; memutus mekanisme selama ini yang dianggap kurang ob­jektif (Nasution, 2015); serta menekan potensi korupsi, ko­lusi, dan nepotisme (So­lichin dalam Republika, 2015).

Bagi yang tidak setuju, a­walnya cara itu dianggap tidak memiliki landasan hukum; meng­hapus promosi ber­dasarkan sistem pem­binaan karir (penghargaan atas pres­tasi berkelanjutan); dicurigai akan adanya campur tangan kekuasaan, serta “banci (dia­ng­gap menguntungkan perem­puan dan minoritas/me­langgar prinsip tidak mem­bedakan ras, agama, jenis ke­lamin, dan golongan). “Ke­bancian” ini terungkap dari kompetisi antara Susan dan Bambang Muhadi saat pe­mi­lihan Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan (yang dime­nangi Lurah Susan) 2013 silam (Aziz dalam Kompasiana, 20­15).

Apapun komentar masya­rakat, proses perekrutan pe­jabat birokrasi melalui lelang jabatan terus berlanjut. Terbukti, Menteri Pem­ber­dayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi berujar: “semua kepala daerah tanpa terkecuali, wajib melak­sa­na­kan lelang jabatan tingkat ese­lon I dan II secara ter­bu­ka”(Republika.co.id, 2015). Beliau menjawab keraguan akan landasan hukum lelang ja­batan dengan menge­te­ngahkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai jawabannya. Lalu apalagi?

Terlepas dari kontroversi mekanisme lelang jabatan itu, persoalan bahasa pun terusik. Istilah lelang jabatan dibentuk dari kata lelang dan jabatan. Lelang dapat diartikan sebagai “penjualan di hadapan orang banyak (dng tawaran yg atas-mengatasi) dipimpin oleh pe­jabat lelang” (KBBI,  2008). Dalam bahasa Inggris, lelang disebut auction yang berarti proses jual beli barang atau jasa dengan tawaran atas-me­ngatasi, dan menjualnya kepada penawar tertinggi (“An auction is a process of buying and selling goods or services by offering them up for bid, taking bids, and then selling the item to the highest bidder [Wi­ki­pedia.org]).

Bagi sebagian masyarakat Indonesia di kampung-kam­pung kata itu lebih akrab apa­bila disandingkan dengan kata kue. Lelang kue sebenarnya merupakan acara peng­ga­la­ngan dana (yang biasa dise­talikan dengan beragam ke­giatan lain terutama dalam rangka perayaan HUT RI/Agus­tusan. Sebuah kue dipe­rebutkan penonton/penawar (bidder) sebagai tawaran (bid). Mereka menawarnya secara atas-mengatasi (inilah salah satu keseruannya karena me­nimbulkan keakraban dan kejenakaan). Pemenang (pe­milik kue) adalah orang/pihak yang menjadi penawar ter­tinggi. Demikian pula yang terjadi pada lelang yang se­pertinya cukup akrab dengan masyarakat Indonesia: mulai dari lelang mobil, lelang ru­mah, lelang lukisan, lelang pakaian, lelang emas, lelang berlian, hingga lelang ikan.

Pemahaman lelang se­ma­cam itu yang sepertinya men­jadikan istilah lelang jabatan ditolak banyak orang. Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Independen Reformasi Birorasi, (mantan pimpinan KPK) misalnya, berucap bahwa istilah lelang jabatan “seakan mempertegas persepsi publik bahwa jabatan itu diperjual­belikan” (Prabawa, 2015).

Penolakan terhadap istilah itu sepertinya juga didasari oleh adanya asosiasi yang melekat pada kata lelang. Orang beranggapan bahwa (barang) yang dilelang merupakan stok lama, tidak laku, ada kecacatan, dijual murah, tergadai, dan/atau adanya uang hipotek (lelang tertentu) yang harus disetor ke panitia lelang sebagai salah satu persyaratan untuk bisa ikut serta. Inilah mungkin yang dimaksudkan bahwa lelang jabatan berkonotasi negatif oleh Erry. Padahal, lelang ter­buka yang dimaksudkan Jo­kowi itu merupakan me­ka­nisme penempatan se­se­orang dalam jabatan ter­tentu yang dilakukan melalui serangkaian seleksi yang bersifat terbuka, objektif, transparan, prose­dural, dan profesional.

Setali tiga uang dengan lelang jabatan, ada pula yang menyebutnya dengan job tender. Ada pula yang me­nye­butnya open biding ‘pena­waran terbuka’, dan seleksi ja­batan secara terbuka. Erry merasa istilah promosi terbuka (open promotion) lebih sesuai secara konseptual. Kalau di­cermati, kata itu pun tidak menyalahi salah satu makna (promosi) yang tercantum da­lam kamus bahasa Indonsia (KBBI, 2008), yaitu “kenaikan pangkat (tingkat); naik pangkat (tingkat).”

Dibandingkan dengan bentuk open biding ‘pe­na­waran terbuka’ pun pro­mosi terbuka lebih tepat. Wa­laupun kedua bentuk itu berasal dari bahasa Inggris (promotion dan biding), tetapi bentuk promotion telah di­indonesiakan men­jadi pro­mosi, sedangkan biding belum. Dari segi pe­makaian, promosi telah akrab dengan masyarakat Indonesia daripada biding. Dari sisi ke­ekonomisan, bentuk pro­mosi terbuka pun unggul di­bandingkan bentuk seleksi jabatan secara terbuka. Sim­pulannya, istilah promosi terbuka lebih tepat secara kon­septual, ringkas, dan tidak berkonotasi negatif.

Dengan demikian, mari kita martabatkan salah satu mekanisme dalam de­mo­krasi di negara kita sekaligus para peserta dan pemenang promosi terbuka  dengan pe­makaian istilah yang ber­martabat pula: promosi ter­buka bukan lelang ja­batan. Selamat berbahasa Indonesia.***

KOMENTAR
Terbaru
Senin, 24 September 2018 - 11:43 wib

Segera Selesaikan Kisruh Impor Beras

Senin, 24 September 2018 - 11:32 wib

Lepas Caleg dengan Seremoni Berdiri

Senin, 24 September 2018 - 11:30 wib

Pemprov Sediakan 80 Komputer

Senin, 24 September 2018 - 11:27 wib

Tergoda Suami Orang

Senin, 24 September 2018 - 11:11 wib

5 Hari Perbaiki LDAK

Senin, 24 September 2018 - 10:50 wib

Pencairan TB Dilakukan Bertahap

Senin, 24 September 2018 - 10:42 wib

350 Guru Komite Akan Diangkat Jadi Honor Pemko

Senin, 24 September 2018 - 10:40 wib

Baby Shima Bius Warga Kota Jalur

Follow Us