OLEH EDI SARJANI

Mencita-citakan Negara Hukum

5 Maret 2016 - 22.38 WIB > Dibaca 2763 kali | Komentar
 
Mencita-citakan Negara Hukum
MENUKIL ungkapan Yusril dalam  perbincangan ini, penegakan hukum peradilan yang mandiri selalu dipandang sebagai prasyarat mencapai penegakan hukum yang benar dan adil. Prasyarat  ini baru memuat sebagian kebenaran. Masih ada syarat lain yang tidak kalah penting yakni syarat imparsialiti atau sikap tidak berpihak dalam memperlakukan hukum sebagai satu-satunya dasar dalam memutuskan perkara oleh hakim, kecuali aparat hukum memang berniat yang sungguh-sungguh melukai rasa keadilan atau bersikap tidak mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kepantasan. Lantas benarkah demikian?

Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral dan kultural untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip ini akan terbangun masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan, yakni masyarakat yang lebih demokratis, berkeadilan, menghargai harkat dan martabat manusia, dengan menempatkan hukum sebagai suatu yang “supreme” dalam kehidupan bersama. Prinsip ini mengandung suatu pengakuan bahwa untuk waktu yang cukup lama di masa lalu, prinsip yang sangat berharga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Cita-cita menciptakan peradilan yang mandiri secara tegas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, di mana dalam penjelasan pasal 24 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Melihat pada ketentuan konstititusi ini, negara sudah sepantasnya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para pendiri bangsa ini yang memiliki pandangan jauh ke depan melebihi zamannya, yang telah meletakkan dasar-dasar negara hukum dalam konstitusi Republik Indonesia.

Asas independence of judiciary juga menjadi cita-cita yang sifatnya universal sebagaimana ditegaskan dalam “Basic Principles on the Independence of Judiciary” yang merupakan salah satu keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tentang “The Prevention of  Crime and Treatment of Offenders”,  di Milan, Italia, yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sementara itu, sekalipun secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi, kekuasaan peradilan yang mandiri belum tampak di Indonesia. Kondisi kenegaraan di Indonesia  yang terjadi selama ini menampilkan kekuasaan negara yang lebih tersentralisasi di tangan kekuasaan eksekutif, sedangkan legislatif dan yudikatif tersubordinasi olehnya.

Secara historis yuridis menunjukkan bahwa praktik penyelengaraan negara di masa lalu menggunakan pendekatan kekuasaan (power approach) dalam memecahkan berbagai permasalahan merupakan kesalahan utama para pemegang kekauasaan, sehingga tidak memungkinkan terwujudnya negara hukum yang memberi tempat pada supremasi hukum. Secara historis hal ini dapat dimengerti karena para pemegang kekuasaan sebelumnya dibangun dengan menggunakan kekuasaan (otoriter) bukan melalui jalur demokrasi atau sejenisnya. Hal ini menyebabkan terabainya nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat idealistik. Jadi terwujud-tidaknya negara hukum dan ada-tidaknya supremasi hukum di dalam suatu negara juga sangat ditentukan oleh iklim pemerintahan yang mempengaruhi praktik penyelengaran negara.

Oleh karena itu, bila kita ingin mewujudkan negara hukum dengan memberi tempat pada supremasi hukum, perlu dihormati hak-hak sipil yang merupakan syarat utama terbentuknya pemerintahan yang layak atau good governance. Semoga.***

Edi Sarjani, bermastautin di Kota Bertuah asal Sei Upih Penyalai
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 20 November 2018 - 13:30 wib

Bupati Launching Aplikasi Sipedih

Selasa, 20 November 2018 - 13:00 wib

Tunggu Kepastian Pelantikan Plt Gubri

Selasa, 20 November 2018 - 12:30 wib

Rp772,5 Juta Beasiswa Belum Disalurkan

Selasa, 20 November 2018 - 12:00 wib

4 Kabupaten Masih Terendam Banjir

Selasa, 20 November 2018 - 11:48 wib

Pedagang Pasar Rumbai Minta Pembayaran Kios per Hari

Selasa, 20 November 2018 - 11:27 wib

Haul Marhum Pekan Ingatkan Sejarah Pekanbaru

Selasa, 20 November 2018 - 11:26 wib

AirAsia Pindahkan Penerbangan ke Terminal 2

Senin, 19 November 2018 - 19:09 wib

Duit Korupsi Amankan Kasus Istri

Follow Us