Firman Agus (Redaktur Pelaksana Harian Riau Pos)

Pengabdian dan Pendapatan

8 Mai 2016 - 09.33 WIB > Dibaca 5840 kali | Komentar
 
Pengabdian dan Pendapatan
Mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan kali  disuarakan nasib para guru di negeri ini. Setiap tahun. Di momen Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei atau Hari Guru pada 25 November, selalu ada suara keluhan dan harapan para pendidik calon generasi penerus bangsa ini.

Utamanya soal kurangnya perhatian terhadap para cikgu ini. Mulai honor yang tidak pantas yang diterima guru honor, gaji yang berbulan-bulan tak kunjung cair bagi guru bantu, hingga tunjangan yang tersendat bagi guru bersertifikasi. Intinya, mereka semua terbentur masalah dengan hak yang mereka harus terima.

Anehnya, kondisi ini berulang terjadi setiap tahun. Jadi, di mana letak masalahnya? Guru yang terlalu menuntut atau pemerintah yang tak pernah memberikan solusi tuntas bagi nasib mereka?

Salah satu contohnya di Provinsi Riau. Pada 2016 ini, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terdapat 83.548 guru PNS dan 36.989 di antaranya telah bersertifikasi dan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Ini merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah pusat bagi guru yang mempunyai kompetensi atau bersertifikasi. Banyak persyaratan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Setelah semua terpenuhi, setiap bulan guru yang bersangkutan berhak menerima TPG sebesar gaji pokok. Sebenarnya, guru telah tertolong dengan program ini. Namun dalam proses pencairannya sering terkendala.

Hingga April lalu, dari 12 kabupaten/kota di Riau, baru Kabupaten Siak yang telah mencairkan uang sertifikasi untuk triwulan pertama 2016. Daerah lain, masih tertunda. Beragam sebab. Mulai dari pengakuan surat Keterangan Tunjangan Profesi Guru (SKTPG) yang belum diterima dari pusat, hingga ingin menyingkronkan data agar tidak salah dalam penyaluran. Ini untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Untuk diketahui, SKTPG dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Disbuddikdasmen). Sementara TPG ditranfer langsung ke rekening pemerintah kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke guru bersangkutan.

Sementara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemenbuddikdasmen mengklaim telah menerbitkan 80 persen SKTPG untuk pencairan tunjangan triwulan pertama 2016. Selain itu, juga memerintahkan menyegerakan pencairan kepada guru yang telah keluar SKTPG-nya.

Jadi, tidak perlu harus menunggu 100 persen SKTPG terbit, baru dicairkan. Bahkan mewanti-wanti pemerintah kabupaten/kota untuk tidak mengendapkan anggaran TPG. Ini cukup beralasan, karena besarnya dana yang disalurkan. Untuk 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau saja, lebih Rp1,3 triliun untuk 12 bulan. Untuk per triwulan, tinggal dibagi empat, Rp400 miliar lebih.

Itu baru problem penantian guru bersertifikasi dalam menerima tunjangan mereka. Padahal telah dijamin undang-undang. Bagaimana dengan guru bantu, guru honor daerah, honor komite dan lainnya?

Kondisinya lebih parah lagi. Guru bantu yang honor mereka dianggarkan di APBD, seakan sudah terbiasa dengan sistem gali lobang tutup lobang untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Karena pencairannya tidak rutin setiap bulan. Biasanya dirapel per triwulan. Bahkan di daerah yang APBD-nya terlambat pengesahannya hingga hampir tengah tahun, makin lama menunggunya. Besarannya pun beragam. Namun masih jauh dari kata layak.

Belum lagi nasib guru honor komite. Seperti pengakuan salah seorang guru honor komite dalam sebuah pertemuan di Gedung Guru Riau, Ahad (1/5) lalu. Honor yang mereka terima di kisaran Rp400 ribu-Rp750 ribu sebulan. Pertanyaannya, kondisi sekarang, pendapatan sebesar itu bisa untuk membiayai keperluan hidup berapa hari?

Di satu sisi kita harus angkat topi dengan passion para cikgu tersebut akan pengabdiannya bagi dunia pendidikan. Namun di sisi lain, juga timbul pertanyaan. Kenapa mampu bertahan? Apakah memang passion-nya menjadi pendidik untuk mengabdi atau belum ada pekerjaan? Sehingga, biarlah bersakit-sakit dahulu untuk memetik hasil kemudian. Maksudnya, merintis dari guru honor hingga mudah-mudahan nanti menjadi guru tetap (beruntung kalau jadi PNS) dan bisa ikut sertifikasi dengan pendapatan yang jauh lebih baik.

Jawabannya, hanya mereka yang tahu. Yang pasti, saat program sertifikasi guru ini pertamakali digulirkan, merupakan sebuah  penghargaan pemerintah bagi guru atas pengabdiannya. Sayang, pemerintah saat itu mengaku negara belum punya uang yang cukup untuk secara sekaligus menaikkan pendapatan semua guru di Indonesia. Makanya, dibuat program sertifikasi. Dinaikkan bertahap sampai nantinya seluruh guru Indonesia mempunyai standar kompetensi dengan pendapatan yang layak.

Namun sayangnya, niat guru honor mengabdi dengan harapan menjadi guru profesional di masa depan itu seolah ’’dimanfaatkan’’. Mereka diberi honor tak layak dengan embel-embel hitung-hitung pengabdian.

Memang, guru merupakan profesi mulia sehingga digelari pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi jargon itu bukan berarti boleh mengebiri hak-hak mereka yang sepantasnya.***

Firman Agus (Redaktur Pelaksana Harian Riau Pos)
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 13 November 2018 - 19:37 wib

Stan Lee Wafat, Para Superhero Berduka

Selasa, 13 November 2018 - 18:25 wib

KPK Dalami Motif Pertemuan James Riady dengan Neneng Hassanah

Selasa, 13 November 2018 - 18:23 wib

Polri Teliti Kemungkinan Hoaks by Design

Selasa, 13 November 2018 - 18:00 wib

Dianiaya, Warga Guntung Meregang Nyawa

Selasa, 13 November 2018 - 17:59 wib

PBL Riau Taja Rakor Renovasi Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah serta Madrasah

Selasa, 13 November 2018 - 17:15 wib

Empat Desa di Pelalawan Banjir

Selasa, 13 November 2018 - 17:00 wib

Jalan Rusak Koto Gasib Berbahaya

Selasa, 13 November 2018 - 16:56 wib

Terkait Kasus Century, Miranda Diperiksa KPK

Follow Us