RESENSI BUKU

Tuntaskan Korupsi, Sampai Kapan?

21 Mai 2016 - 21.44 WIB > Dibaca 476 kali | Komentar
 
Oleh Muhammad Amin

Sudah banyak upaya yang dilakukan dalam memperantas korupsi. Para penyelenggara negara digaji besar, aparat penegak hukum pemerintasan korupsi pun diperkuat. Perangkat perundangannya pun sudah sangat memadai. Lalu, apa sebab korupsi masih belum bisa dituntaskan di Indonesia? Di mana akar masalahnya?

Mungkin para stakeholders di bidang pemberantasan korupsi sudah kehilangan akal bagaimana cara memberantas korupsi. Tapi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tak boleh berhenti karena penyakit ini terus ada dan harus terus diberantas.

Jika disimak, ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadikan korupsi kian subur. Yang pertama adalah faktor internal, yakni pribadi yang bersangkutan yang memang cenderung curang. Aspek ini tentunya bergantung pada pribadi masing-masing. Jika ia dari kecil sudah terbiasa curang dalam permainan, mencontek ketika ujian, tak jujur kepada orangtua dan guru, maka biasanya kebiasaan itu akan berlanjut hingga dewasa. Maka makin besar peluangnya untuk mencuri uang negara, makin tinggi jabatannya, makin berpeluang pula ia melakukan korupsi besar-besaran. Hal ini masih ditambah dengan gaya hidup hedonis, yang merambah kalangan pejabat. Gaji tak cukup, maka peluang pengelolaan uang negara itu yang digunakan.

Kedua faktor kurangnya keteladanan dan sistem akuntabilitas kinerja yang tak baik. Aspek ini mengacu pada pengelolaan organisasi yang tak maksimal. Ini juga berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian manajemen, yang cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.

Ketiga, faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadi korupsi. Ada juga penyalahartian pengertian-pengeritan dalam budaya bangsa, yakni sungkan (ewuh pakewuh), budaya ketimuran, sowan dan lain-lain. Dalam praktiknya, banyak sekali aspek yang menjadi “budaya” dan kebiasaan di masyarakat akhirnya menyuburkan praktik korupsi. Menyambut tamu dengan jamuan berlebihan, padahal anggaran tak ada, akhirnya bisa berbuntut menggunakan dana yang dipungut dari sana-sini. Belum lagi “budaya” menyogok untuk mendapatkan jabatan atau proyek tertentu, yang kemudian dibungkus dengan “budaya” sowan, menghormati atasan, hingga THR.

Ada juga faktor peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara. Memang saat ini, berbagai kelemahan dalam peraturan perundangan tentang korupsi sudah mulai dibenahi. Tapi berbagai perundangan lain yang lahir belakangan justru menjadikan peluang korupsi lahir lebih besar.

  Selain itu ada beberapa kondisi yang ikut menyebabkan terjadinya korupsi. Misalnya, konsentrasi kekuasaan terpusat pada pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Hal ini kerap terjadi pada rezim-rezim yang tidak demokratis, termasuk Indonesia di masa Orde Baru. Penyebab lain adalah kurangnya transparansi pada level pengambilan keputusan pemerintah.

Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran dana lebih besar dari pada pendanaan politik yang normal juga menjadi salah satu faktor masih maraknya korupsi. Sebab, para caleg dan cakada harus mengembalikan investasi politiknya yang besar.

  Akar persoalan korupsi lainnya adalah proyek yang melibatkan uang rakyat dalam umlah besar. Belum lagi,  lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”. Lemahnya penegakan hukum, mentalitas aparat yang masih mudah disuap dan sebagainya juga menjadi penyebab masih sulitnya memberantas korupsi hingga ke akarnya.

  Dari segi aturan perundangan, sebenarnya sudah banyak pembenahan yang dilakukan. Di negeri ini, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni di masa Orde Lama adalah Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masa Orde Baru, hadir Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu di masa reformasi, ada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  Untuk memperkuat pelaksanaan pemberantasan korupsi itu, keluar pula Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga superbody yang memiliki kekuatan ekstraordinary, lebih dari aparat penegak hukum lainnya, KPK memang telah bergerak banyak. Tapi ritme gerakan KPK pun turun naik seiring berbagai kasus kriminalisasi yang melanda para pimpinan dan penyidiknya.

Belakangan, pimpinan KPK edisi terbaru justru tak lagi berani dan segarang sebelumnya. Kasus-kasusnya yang ditangani pun pelan-pelan adalah kasus-kasus kecil saja. Beberapa komisioner KPK jelas-jelas menyebut berniat mempetieskan sejumlah kasus besar yang merugikan negara triliunan rupiah seperti BLBI dan Century. Sampai kapan upaya pemberantasan korupsi pun makin tak jelas. Ini tentu menimbulkan kegamangan dan pesimisme kolektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

  Buku ini lebih banyak mengulas tentang perangkat hukum dalam pemberantasan korupsi yang bersumber dari UU 31/1999 dan UU 20/2001. Buku ini menguraikan setiap tindak pidana korupsi dan hukum formalnya yang diulas dengan pendekatan teoritik (doktrin hukum), yuridik dan empirik (praktik hukum dan yurisprudensi). Isi buku ini bersifat aplikatif, sehingga sangat diperlukan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan pemerhati korupsi di negeri ini.***

KOMENTAR
Terbaru
Sabtu, 17 November 2018 - 10:46 wib

E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi

Sabtu, 17 November 2018 - 09:50 wib

Harimau Terjebak di Kolong Ruko, Berhasil Diselamatkan

Sabtu, 17 November 2018 - 09:48 wib

Toyota Posisi Teratas untuk Fitur Keselamatan

Sabtu, 17 November 2018 - 09:41 wib

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kajati Riau Eksekusi Penunggak Iuran

Sabtu, 17 November 2018 - 08:31 wib

Dari Ambon Daihatsu Jelajahi Pulau Seram

Jumat, 16 November 2018 - 18:00 wib

Menteri Keamanan Siber Jepang Ternyata Tak Mengerti Komputer

Jumat, 16 November 2018 - 17:30 wib

Dua Kecamatan Masih Terendam

Jumat, 16 November 2018 - 17:00 wib

Lutut Istri Disenggol, Nelayan Bacok Tetangga

Follow Us