Beban Belanja Pegawai dan Efisiensi Birokrasi

18 Juli 2011 - 07.40 WIB > Dibaca 995 kali | Komentar
 

Beberapa hari terakhir media massa baik lokal maupun nasional marak menampilkan berita tentang besarnya beban negara yang harus ditanggung untuk membiayai kepegawaian.

Rangking persentase pun dilakukan sehingga tercatat beberapa daerah otonomi menggunakan lebih dari 70 persen APBD-nya untuk belanja pegawai.

Kalau anggaran untuk birokrasi saja sudah mencapai 70 persen, lalu pakai dana apa lagi pemerintah daerah untuk hal lain seperti membangun jalan, fasilitas kesehatan, air bersih, dan sebagainya?

Ketika penyebabnya dicari tahu, telunjukpun mengarah kepada pemekaran dan jumlah pegawai yang dinilai berlebih sehingga tidak efektif.

Berbicara pemekaran, memang sejak era reformasi digulirkan, banyak daerah seakan-akan merasa perlu untuk membentuk otonomi baru walaupun sebagian di antaranya terkesan dipaksakan karena ternyata hanya mengharapkan dana alokasi dari pusat daripada mengupayakan sendiri dari pendapatan asli daerah.

Dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya ada 205 pemekaran baru. Itu artinya menambah jumlah personel birokrasi: bupati/wali kota/gubernur baru, kepala dinas/badan baru, serta perangkat pemerintahan lainnya yang tentunya baru pula.

Di satu sisi, dari beberapa daerah otonomi yang menggunakan APBD di atas 50 persen, ternyata juga dialami daerah yang sudah ada sejak lama alias bukan daerah pemekaran baru. Telunjuk pun mengarah lagi: jumlah PNS terlalu banyak.

Kemudian pemerintah pusat pun mengambil kebijakan melakukan penghentian sementara (moratorium) penerimaan PNS. Secara instansi vertikal, Kementerian Keuangan pun mengeluarkan kebijakan mengimbau pensiun dini para PNS yang dinilai tidak efektif.

Ketidakefektifan PNS tentu bukan saja terjadi pada personalnya, tetapi juga posisi yang diembannya. Di era serba canggih yang sering disebut era digital saat ini ada banyak pekerjaan yang bisa diefisienkan sehingga dapat memperpendek mata rantai birokrasi.

Efisiensi dan efektifitas mutlak dilakukan untuk mengurangi beban belanja pegawai. Misalnya menyatukan badan atau dinas yang pada dasarnya bisa ditangani dalam satu atap, memperpendek jalur kepengurusan administrasi kependudukan, dan hal-hal lain yang tentu saja bisa dievaluasi oleh masing-masing instansi.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah bagaimana memprogram kegiatan birokrasi yang ramah biaya sehingga tidak terjadi pemborosan dan kesia-siaan anggaran.***
KOMENTAR
Terbaru
Duit Korupsi ’’Amankan” Kasus Istri

Senin, 19 November 2018 - 19:09 WIB

Teken Petisi, Selamatkan Nuril

Senin, 19 November 2018 - 18:47 WIB

Kejari Kuansing Terima Penghargaan Terbaik Se-Riau

Senin, 19 November 2018 - 17:00 WIB

Laga Kambing, Satu Tewas Satu Kritis

Senin, 19 November 2018 - 16:30 WIB

Pemkab Ingatkan Perusahaan

Senin, 19 November 2018 - 16:00 WIB

Follow Us