ESAI BUDAYA

Mengkaji Kembali Lambang Provinsi Riau

23 Juli 2017 - 00.23 WIB > Dibaca 1319 kali | Komentar
 
Oleh Gde Agung Lontar

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengangkat ke permukaan perihal problema yang terdapat pada lambang Provinsi Riau, yang selama ini mungkin pernah kita temukan baik dalam bentuk bisik-bisik, sekadar kelakar, gurauan, atau bahkan bernada ejekan. Fenomena ini sepertinya sudah cukup lama, karena Penulis sendiri pertama kali mendengarnya sekitar 1990-an dari seorang kerabat [mungkin, atau lebih awal dari itu], pegawai KanWil DepPen masa itu, saat beliau memberikan hadiah berupa buklet Pameran Pembangunan Riau 1993, yang di dalamnya terdapat gambar lambang Provinsi Riau secara penuh.

Entah ada hubungannya atau tidak, nampaknya masalah yang terdapat pada lambang tersebut barangkali dapat menggambarkan – atau bahkan menjadi “penyebab” atas – berbagai kemalangan yang menimpa masyarakat dan Provinsi Riau selama ini. Seperti kita tahu, hingga 12 tahun setelah Indonesia merdeka, belum ada Provinsi Riau. Yang ada baru Keresidenan Riau, yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah kala itu (meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai provinsi-provinsi Sumatera Barat, Riau, Riau Kepulauan, dan Jambi). Dari segi historiologi dan sosio-budaya ini sesungguhnya mengherankan karena pada 1928 Bahasa Melayu – yang dalam konteks itu diakui berasal dari Melayu Riau – secara politik telah melahirkan Bahasa Indonesia yang menjadi salah satu komponen pemersatu bangsa yang paling kuat. (Proses Bahasa Melayu “menjadi” Bahasa Indonesia itu dan proses-proses kebahasaan selanjutnya mungkin adalah kemalangan lain lagi karena ironisnya tidak ada satu pun orang Melayu Riau yang pernah memiliki peran dalam berbagai proses penting itu.)

Kemudian diresmikanlah terbentuknya Provinsi Riau pada 9 Agustus 1957, setelah putra-putra daerah melakukan perjuangan yang tak kalah seru dibanding zaman revolusi dulu. Malangnya, hingga menjelang Reformasi 1998 putra-putra Riau justru kurang mendapat kepercayaan untuk memimpin daerahnya sendiri; kecuali Arifin Achmad pada 1966~1978, dan sedikit peristiwa “martir demokrasi” Ismail Suko (1988). Baru setelah Reformasi, 3 gubernur + 1 plt. gubernur dijabat oleh anak jati Riau secara berturut-turut. Namun, lagi-lagi malangnya – atau lebih tepat lagi: ironisnya – semua gubernur anak jati Melayu itu pada akhirnya tersangkut masalah.

Pada awal milenium ini pula, Provinsi Riau pun terbelah. Peristiwa ini entah dapat disebut sebagai sebuah kemalangan ataukah tidak, memang pada akhirnya tergantung dari sudut-pandang peninjaunya masing-masing. Penulis sendiri sempat tergoda dan mengangkatnya ke dalam cerpen “Lancang 2000”, yang uniknya dimuat secara bersambung di Riau Mandiri 21 & 28 Januari 2001 [ini mungkin satu-satunya cerpen di dunia yang dimuat di media secara bersambung!]. Yang jelas, dalam konteks zaman, pemekaran wilayah administratif pada masa itu memang lagi tren di negara kita. Tapi, kalau peristiwa itu demi kemaslahatan masyarakat sebagaimana yang digembar-gemborkan, dan bukannya sekadar memenuhi syahwat kaum penguasa sebagaimana disinyalir banyak terjadi, tentulah ada baiknya. Namun sayangnya, setelah peristiwa itu Riau & Kepri sepertinya lupa pernah menjadi satu.

Kemalangan selanjutnya yang paling menonjol dan tak habis-habis dibahas adalah persoalan ekonomi. Riau pernah (atau masih?) menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia, padahal dari minyak bumi saja Riau pernah menafkahi lebih dari sepertiga kebutuhan belanja Republik ini (dibanding puluhan provinsi yang ada; bayangkan bila seluruh minyak itu hanya untuk penduduk Riau, maka kita mungkin sekaya Brunei). Sekarang “minyak” di atas bumi pun sudah pula menjadi primadona negara, bahkan hasilnya nyaris setara Malaysia! Belum lagi kalau mau cerita hasil-hasil ekonomi lainnya. Tapi, bagaimana dengan nasib penduduk Riau – terutama masyarakat banyak? Sudahkah mengalami kemajuan – dalam arti yang esensial? Ini semua mungkin hanya sekadar pertanyaan retorikal belaka.

Lalu jerebu, dan kemalangan-kemalangan lainnya ....

Tetapi, apakah problema yang terdapat pada lambang itu benar-benar ada kaitannya dengan berbagai kemalangan yang dialami Riau? Wallahualam. Ajaran Islam melarang kita memahaminya secara demikian. Namun Islam juga mengajarkan, apabila misalnya sepasang orangtua mungkin oleh karena kekurangan pengetahuannya telah memberikan nama yang ternyata bermakna tidak baik pada anaknya, maka nama yang tidak baik itu sangat dianjurkan untuk diubah dengan nama yang lebih baik. Ada cukup banyak hadist yang berkaitan dengan hal ini. Maka peristiwa ini mungkin dapat dianalogikan seperti itu – atau barangkali ada hadist dan dalil yang lebih sesuai lagi.

Hal lambang Provinsi Riau itu, sayangnya kita tidak akan dapat menemukan informasi apa pun tentangnya di dalam situs resmi PemProv Riau; baik tentang bentuk, tentang makna yang dilekatkan, apalagi bila kita ingin menemukan informasi tentang siapakah yang telah menciptakan lambang tersebut serta kapan dan dengan dokumen apakah bentuk grafis tersebut ditetapkan secara resmi sebagai lambang Provinsi Riau. Karena itu, bila selama 24 tahun ini belum ada perubahan apa pun, Penulis mengutip informasi resmi tentang bentuk dan makna yang dilekatkan pada lambang tersebut sebagaimana yang tercantum di hal. 6 buklet Pameran Pembangunan Riau 1993 itu.

Di buklet itu dicantumkan bahwa bentuk dasar lambang Provinsi Riau adalah berupa perisai dengan dengan 4 elemen lainnya yaitu: (1) Rantai yang berjumlah 45 buah mata rantai yang melingkari seluruh lambang; (2) Padi dan kapas yang berjumlah 17 [butir padi] dan 8 [bunga kapas, bukan 18 sebagaimana keterangan yang tercantum]; (3) Lancang Kuning (Perahu Layar) dengan laut yang bergelombang lima; (4) Keris berhulu kepala burung serindit.
Di dalam buklet itu kerabat Penulis sudah membuat beberapa catatan – yang kemudian Penulis tambahkan beberapa lagi di kemudian hari – yang menurut pandangannya (kami) merupakan “masalah” yang terdapat pada lambang itu. Dari beberapa catatan itu, sekarang kita coba mengangkat beberapa saja di antaranya yang rasanya cukup penting, yang selanjutnya akan coba kita bahas secara ringkas di sini, satu persatu.

Yang paling menonjol dan barangkali paling banyak dibicarakan adalah bentuk gambar keris yang “menembus” perahu Lancang Kuning. Penulis menyakini, perancang lambang ini dahulu pastilah tidak memaksudkan demikian. Namun bentuk lambang yang jadi akhirnya dapat menimbulkan persepsi seperti itu. Memersepsikan – atau kalau dengan semiotika sausarian: makna konotasi – bahwa perahu itu tentulah akan bocor, yang pengertian selanjutnya dapat mengarah kepada setidaknya dua makna: dapat mengucur keluarnya seluruh isi perahu itu, dan/atau dalam konteks lain menjadi berlubang yang dapat membuat perahu itu dimasuki air laut hingga suatu saat akhirnya penuh dan tenggelam. Yang mana pun di antara keduanya, atau justru kedua-duanya sekaligus, tentu kita tidak menginginkan “makna” seperti ini, bukan? Makna resmi yang telah disandangkan oleh PemProv Riau boleh saja bagus-bagus, tapi pemaknaan dari orang yang melihatnya bisa saja berbeda karena setiap orang mungkin akan memahami dan berinteraksi dengan lambang itu melalui perspektif pribadi mereka sendiri. Namun interpretasi itu juga seringkali dipandu melalui kaidah-kaidah yang telah disepakati umum. Dalam beberapa kejadian – oleh karena “keteledoran” dalam desainnya – beberapa lambang/logo di dunia pernah mengalami masalah karena dari bentuk yang sama dapat ditafsirkan berbeda sama sekali.

Di samping Riau, ada 13 provinsi lainnya yang menggunakan simbol/elemen senjata khas daerahnya sebagai bagian dari lambangnya, namun berdasarkan pengamatan Penulis, tidak ada satu pun yang bermasalah seperti lambang kita. Lambang Provinsi Jambi mungkin agak riskan juga, karena sekilas terlihat seolah-olah ada keris yang menusuk masjid di dalam lambang itu. Namun, bila dilihat lebih teliti, ternyata keris dan masjid tidak berada pada “bidang” dimensi yang sama (keris berada di “depan” masjid). Berbeda dengan lambang Riau, keris dan perahu jelas ada pada bidang yang sama, karena dapat dilihat betapa keris tersebut juga berfungsi sebagai tiang kapal tempat layar diikatkan.

Menariknya, lambang Provinsi Kepulauan Riau yang juga menggunakan elemen keris berluk dan perahu yang sekilas mirip dengan lambang provinsi “induknya” yaitu Riau, sudah didesain cukup cermat. Mereka agaknya sudah “belajar” dari Riau sehingga ketika menempatkan elemen keris tidak mengganggu perahu bahkan terletak di atas tepak sirih di atas perahu (meskipun ini juga masih dapat menimbulkan makna asosiatif yang mungkin riskan).
Selanjutnya adalah elemen kapal/perahu layar, yang menurut keterangan resmi disebutkan sebagai/merupakan representasi perahu Lancang Kuning, yang memang sudah cukup terkenal untuk diasosiasikan sebagai salah satu identitas  orang/daerah Melayu Riau. Namun, Penulis mencatat ada beberapa persoalan di sini, baik mencakup bentuk grafis simboliknya, maupun yang lebih bersifat elementer yang berkenaan dengan persoalan identitas itu.

Dari segi bentuk, ada persoalan benarkah bentuk grafis yang demikian dapat dianggap mewakili bentuk visual yang dipercayai sebagai representasi perahu Lancang Kuning itu? Lancang Kuning yang mana? Apakah “Lancang Kuning” itu sendiri adalah sebuah nama tertentu sehingga dapat merujuk kepada sebuah wujud tertentu (tentu yang berlandaskan historiologis, atau sedikitnya mitos “yang terpercaya”), atau sekadar sebuah perahu lancang yang berwarna kuning? Kita juga tidak dapat menemukan detail yang khas pada grafis perahu itu yang dapat membuat orang percaya itulah perahu/kapal khas Melayu yang berperadaban maritim itu. Kemudian, diikatkannya tali layar pada bilah keris juga menimbulkan persoalan tersendiri, yang sering muncul dalam pembicaraan tentang hal ini.

Namun, yang lebih mendasar lagi menurut Penulis, kenapa harus perahu Lancang Kuning? Bersumber dari manakah gagasan simbolik ini? Apabila berdasarkan cerita rakyat yang dikenal luas selama ini, maka Penulis sangat meragukan kelayakan simbolisasi ini untuk makna yang positif. Dari cerita itu, sulit rasanya kita dapatkan kebanggaan hingga sampai menganjungnya sebagai bagian dari lambang yang begitu penting. Mungkin akan lain persoalannya kalau bentuk grafis perahu itu hanya dinyatakan sebagai simbolisasi perahu lancang biasa saja (jejaknya di antaranya muncul di bagian-bagian awal Hikayat Hang Tuah), yaitu sejenis perahu/kapal layar yang bisa bergerak cepat dan dulu juga biasa digunakan untuk berperang.

Kembali ke soal keris, benarkah visualisasi keris yang berluk demikian merupakan representasi dari tradisi Melayu? Dari manakah referensi tentang hal ini diambil? Kalau yang dimaksudkan misalnya dari kisah yang paling populer yaitu keris Hang Tuah, maka keris sakti itu sesungguhnya adalah milik seorang pendekar Jawa bernama Taming Sari. Sebelum itu, Hang Tuah menggunakan keris yang ditempa di Malaka (Tuah juga diceritakan pernah menggunakan seligi, sumpit, kapak, tombak, dan perisai), pemberian Sultan, bersama 40 pemuda lainnya. Tak pernah dijelaskan tentang bentuk keris-keris itu, apakah berluk atau tidak. Hanya saja, bila menganalisa narasi pertempuran antara Hang Tuah dan Taming Sari saat keris sakti itu masih di tangan tuannya, disebutkan di antaranya “Hang Tuah pun melompat serta di-parang-nya dengan keris panjang-nya ....” (Kassim Ahmad, Hikayat Hang Tuah, 1965:135), maka Penulis menduga keris Malaka itu tidak berluk, karena tindakan yang lazim dilakukan dengan senjata sejenis parang adalah tetak atau tebas, yang juga dapat/biasa digunakan dengan keris panjang tak berluk. Sedangkan keris berluk lebih lazim digunakan sebagai senjata tikam (sebagaimana yang sering disebut belakangan di dalam hikayat itu).

 Memang, dalam sejarah dipercaya keris adalah jenis senjata tikam khas Melayu Nusantara [dalam hal ini tentu juga termasuk suku Jawa], namun setiap “daerah” (atau mungkin lebih tepatnya subkultur) memiliki ciri khasnya masing-masing, yang pada akhirnya memengaruhi bentuk dan cara menggunakannya. Karena itulah kita mengenal nama-nama seperti badik, beladau, kerambit, kujang, rencong, dll untuk jenis senjata tikam/sayat berukuran pendek tsb. Penulis menduga keris yang berluk (dari berlekuk, atau ada juga yang menyebutnya “berlok” dari berkelok [?]) adalah pengaruh dari Jawa yang mulai menyebar sejak abad ke-14 (akhir masa Majapahit). Tapi persoalan ini yang lebih mengerti tentu para sejarawan, atau yang lebih khusus lagi yang mendalami sejarah senjata-senjata tradisional Nusantara. Meski demikian, kalau pun diyakini keris berluk adalah juga khasanah asli Melayu Riau, visualisasinya di dalam lambang tetap menimbulkan problematika. Keris berluk selalu memiliki jumlah luk yang gasal/ganjil. Di dalam lambang Riau itu kita mendapatkan kesan keris itu hanya berluk dua, tertutupi oleh bentangan layar bila diyakini ada satu luk lagi di dekat pangkalnya.

Terkemudian, Riau adalah salah satu dari hanya 9 provinsi (dari 34) yang tidak mencantumkan moto di dalam lambangnya. Mungkin adanya moto itu entah perlu entah kan tidak, tetapi apakah “negeri kata-kata” ini bahkan sudah kehabisan kata untuk merepresentasikan dirinya?
Temul Amsal dalam “Lambang Daerah yang Mengambang” di Riau Pos 01 Juli 2001 menulis: “Kekuatan pemikat utama dari suatu lambang, agar ia berkesan dan menyatu dengan masyarakatnya, adalah ciri-ciri khas daerah yang sama sekali tidak dimiliki oleh daerah lain. Symbolic art atau seni perlambangan yang diperagakan harus pula merupakan kekuatan tersendiri untuk memikat perhatian orang lain. Dengan demikian, maka lambang daerah itu mempunyai fungsi ganda. Satu pihak ia merupakan kebanggaan masyarakat daerah tersebut, di lain pihak ia juga harus dapat menaikkan harkat dan martabat masyarakat daerah tersebut terhadap masyarakat maupun bangsa lain secara simbolis.”.

Logo atau lambang mempunyai fungsi identitas yang membedakan. Dalam perancangan logo/lambang, bentuk menempati posisi yang penting karena bentuk-bentuk geometris itu bertugas memvisualisasikan atau merupakan simbol yang merepresentasikan dan membawa nilai-nilai gagasan atau emosional tertentu. Bila ditinjau secara semiotik, sebuah lambang adalah juga sebuah tanda. Tanda yang merepresentasikan benda, gagasan, perasaan, keadaan, dan kondisi di luar tanda itu sendiri. Maka ada makna di dalam dan di luar (yang dibawa) oleh tanda itu. Konsep pemaknaan ini tidak terlepas dari perspektif atau nilai-nilai ideologis tertentu serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran masyarakat di mana simbol tersebut diciptakan.

Lambang Provinsi Riau tentulah pada saat perancangannya dulu juga sudah mencoba menggali konsep-konsep kultural, ingatan kolektif, serta gagasan dan cita-cita di masa depan sehingga muncul bentuk lambang sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Persoalannya, representasi simbol-simbol grafis di dalam lambang itu diyakini memiliki problem. Meskipun CS Pierce mengatakan simbol biasanya bersifat arbitrary karena penandaannya bersifat “manasuka” dalam artian tidak ada hubungan yang mesti antara tanda dengan objek yang ditandai, tetapi ia juga seringkali terikat pada konvensi yang memungkinkan setiap orang memiliki pemaknaan yang sama atas simbol atau lambang itu.

Di samping sebuah lambang juga selayaknya dapat/harus pula ditinjau dengan acuan-acuan religiositas – yang dalam hal ini bagi masyarakat Melayu adalah agama Islam, serta aspek-aspek psikologi maupun tinjauan lainnya agar dapat melengkapi kajian terhadap lambang itu sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mewakili identitas, doa, serta cita-cita masyarakat dan Provinsi Riau.***

Gde Agung Lontar adalah sastrawan Riau.

KOMENTAR
Esai Lainnya
Terbaru
Selasa, 12 Desember 2017 - 03:18 wib

Fadli Zon Gantikan Setya Novanto Jadi Plt Ketua DPR RI

Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 wib

Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan

Selasa, 12 Desember 2017 - 02:48 wib

Rihanna sudah Dilamar Orang Super Kaya Arab Saudi?

Selasa, 12 Desember 2017 - 02:17 wib

Meski Tetap Eksis, Pendapatan Iklan Radio Turun

Selasa, 12 Desember 2017 - 01:29 wib

Laga Sulit di Liga Champions

Selasa, 12 Desember 2017 - 01:16 wib

Nasib Anjing Bertukar dengan Melayangnya Nyawa Manusia

Selasa, 12 Desember 2017 - 00:59 wib

Fahri Hamzah: Hargai Pengadilan Dong...

Selasa, 12 Desember 2017 - 00:49 wib

Fahri Hamzah Dipecat dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Follow Us