Wonderful Indonesia
DKPP Tinggal Bacakan Putusan
Sabtu, 31 Agustus 2013 - 08:18 WIB > Dibaca 324 kali Print | Komentar
Laporan Mahyudi, Jakarta mahyudi@riaupos.co

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menyelesaikan rangkain pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik ketua dan empat anggota KPU Provinsi Riau.

Setelah melalui tiga kali persidangan, DKPP memutuskan pemeriksaan terhadap pengaduan dari semua  pihak, yaitu pasangan bakal Cagubri dan Wagubri dari jalur independen Wan Abubakar-Isjoni (WIN), mantan Ketua DPD Demokrat Riau HR Mambang Mit, dan Bambang H Rumnan sudah dianggap cukup.

“DKPP sudah dapat menilai fakta yang ada di persidangan, sehingga kami rasa persidangan sudah cukup dan tinggal pembacaan putusan yang  waktunya nanti akan dijadwalkan pihak sekretariat DKPP,” ujar kata Ketua Majelis Sidang Saut H Sirait, didampingi Nur Hidayat Sardini, Valina Singka, Ida Budhiarti dan Nelson Simanjutak pada sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU Riau yang digelar di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (30/8) malam.

Pada sidang terakhir tersebut yang mengagendakan mendengar keterangan saksi atau bukti yang diajukan KPU Riau.

Di antaranya, KPU Kota Pekanbaru yang diwakili Fachri Yasin, Kabupaten Inhu (Iwan Kurniawan) dan Inhil (Herliyan).

Mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi aduan yang disampaikan pihak pengadu (WIN) terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual yang menyebabkan banyaknya surat dukungan hilang.

Herliyan dari komisioner KPU Kabupaten Inhil dalam keterangnnya membantah dengan tegas tudingan yang disampaikan WIN, bahwa pihaknya tidak transparan melakukan verifikasi faktual, dan bahkan sama sekali tidak pernah dilakukan.

Menurutnya, hasil verifikasi faktual di Inhil, hanya 57 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari sekitar 27 ribu yang masuk dan diproses PPS.

“Kami juga bukan tidak mau menyerahkan berita acara hasil verifikasi faktual terkait rekapitulasi surat dukungan yang diminta, tetapi tim WIN tidak pernah datang lagi untuk mengambil berita acara itu meskipun secara lisan berulang kami ingatkan,” terang Herliyan.

Sedangkan Komisioner KPU Inhu Iwan Kurniawan mengatakan bahwa tidak ada hubungannya tabel bantu yang disebut sebagai penyebab banyaknya surat dukungan yang hilang terhadap pasangan WIN.

“Tabel bantu sebagai alat kontrol bagi petugas (PPK dan PPK, red) di lapangan apakah bekerja secara benar, akurat dan akuntabel, tidak adanya hubungannya berkurang atau tidaknya surat dukungan terhadap pasangan WIN,” ucapnya.

Sementara Komisioner KPU Pekanbaru Fachri Yasin menegaskan di persidangan, KPU Pekanbaru sudah melakukan tugasnya dengan maksimal dalam memproses surat dukungan untuk WIN hingga verifikasi faktual.

“Kita cukup komunikatif dengan tim WIN terkait proses verifikasi faktul yang dilakukan,” ulas Fachri yang pada kesempatan itu juga menghadirkan Ketua PPK Tampan, Pekanbaru Awis Korni dan Ketua PPS Sidomulyo Barat, Edwar.

Namun hal itu kembali dibantah oleh WIN melalui kuasa hukumnya, M Rais yang menyebutkan ada beberapa desa di Inhu surat dukungan kepada WIN dinyatakan tidak sah lantaran tidak adanya tabel bantu.

“Padahal kita memiliki tim di desa itu, kenapa tidak ada satupun yang lolos verifikasi faktual,” terang Rais.

Dalam persidangan sebelumnya, para Pengadu telah menyampaikan pokok-pokok pengaduannya.  Seperti, pasangan WIN yang mempermasalahkan sikap tidak profesional KPU Riau dalam memproses surat dukungan administrasi maupun faktual.

Sementara, HR Mambang Mit mempermasalahkan surat dukungan dari DPD Partai Demokrat Riau untuk pasangan Achmad-Masrul Kasmy yang menggunakan tanda tangan scanning.

Sedangkan Pengadu Bambang H Rumnan, mempermasalahkan penetapan DCS Partai Demokrat yang menggunakan tanda tangan hasil scanning. Namun oleh KPU sudah menjelaskan, penggunaan metode ini dinilai tidak melanggar administrasi maupun kode etik.(ade)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang

Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang
Minggu, 22 Oktober 2017 - 06:54 wib
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LEWAT VIDEO
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:00 wib
MESKI SUMBER PEMBIAYAAN BELUM JELAS
Donald Trump Terus Gesa Pembangunan Tembok Anti-Imigran
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:30 wib
DATA DARI BEM SI
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:00 wib
TERKAIT KEMUDAHAN VERIFIKASI
Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Minggu, 21 Oktober 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 20:00 WIB

Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Komitmen Rawat Kebangsaan Jokowi Tuai Pujian

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 16:00 WIB

Rencana Tambah 6 Kursi Pimpinan MPR Ditolak Fraksi Golkar
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us