Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
1 September 2013 - 14.58 WIB > Dibaca 1285 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Bupati Serahkan 350 SK CPNS
Bupati Serahkan 350 SK CPNS
28 Juli 2015 - 10.23 wib
HUT Ke-55, Beli Panasonic Dapat Hadiah
28 Juli 2015 - 10.17 wib
PKL Pasar Segera Ditertibkan
PKL Pasar Segera Ditertibkan
28 Juli 2015 - 10.21 wib
ULP Didesak Segera Umumkan Lelang Proyek
Sejumlah Traffic Light Rusak
Sejumlah Traffic Light Rusak
28 Juli 2015 - 10.18 wib
Drainase Pecah, Air Tumpah ke Jalan
Drainase Pecah, Air Tumpah ke Jalan
28 Juli 2015 - 10.16 wib
Erafone Beri Cashback Rp1 Juta
28 Juli 2015 - 10.15 wib
Tingkatkan Pengawasan pada Anak
Tingkatkan Pengawasan pada Anak
28 Juli 2015 - 10.15 wib
SKA Ban Promo 1 Set Velg Wheels R16
28 Juli 2015 - 10.11 wib
Digilas Colt Diesel, Roni Tewas
Digilas Colt Diesel, Roni Tewas
28 Juli 2015 - 10.11 wib
Investasi Meningkat 16,6 persen
28 Juli 2015 - 10.06 wib
Polsek Ujungbatu Tangkap Pelaku Curanmor
Bupati Lantik Pengurus Forum Anak
Bupati Lantik Pengurus Forum Anak
28 Juli 2015 - 10.06 wib
  Dunia Usaha Berperan Bangun Daerah
Dunia Usaha Berperan Bangun Daerah
28 Juli 2015 - 10.04 wib
Sulam Alis Jadi Tren di Pekanbaru
28 Juli 2015 - 10.00 wib
Cari Berita
Follow Us
Populer hari ini