Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
Minggu, 01 September 2013 - 14:58 WIB > Dibaca 128 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT KASUS E-KTP
Meski Miryam Murka, Anton Tak Akan Cabut Keterangan soal Markus Nari
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:32 wib
LAPOR KE CRISIS CENTER
Korban First Travel Kecewa, Berkas Pengaduan Hanya Ditumpuk Petugas
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:26 wib
GELONTORKAN SUBSIDI BESAR
2018, Pemerintah Tak Berencana Naikkan BBM, LPG, dan Listrik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:12 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Miryam Murka Markus Nari Disebut Bayari Pengacaranya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:00 wib
SEA GAMES 2017
Malaysia Minta Maaf karena Bendera Terbalik, Ini Tanggapan Wapres
Selasa, 21 Agustus 2017 - 21:00 wib
HASIL OTT KPK
Dikirim Via Transfer, Segini Uang Suap ke Oknum Penegak Hukum PN Jaksel
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:40 wib
DIBANDING 2015-2017
Defisit APBN 2018 Dirancang Makin Mengecil, Ini Alasan Menkeu
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:30 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Diongkosi dengan Dolar, Ternyata Inilah Pembocor BAP Miryam
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:20 wib
PICU SEJUMLAH POLEMIK
Kebijakan Full Day School Akan Dibatalkan? Ini Kata Jubir Presiden
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:10 wib
SUKSES BINTANGI SEJUMLAH FILM
Dunia Kurang Lucu karena Komedian Legendaris Ini Tutup Usia
Selasa, 21 Agustus 2017 - 20:05 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Meski Miryam Murka, Anton Tak Akan Cabut Keterangan soal Markus Nari
Korban First Travel Kecewa, Berkas Pengaduan Hanya Ditumpuk Petugas
Miryam Murka Markus Nari Disebut Bayari Pengacaranya

Selasa, 22 Agustus 2017 - 00:00 WIB

Lebih dari 1.200 Jamaah Lapor ke Posko Crisis Center
Dikirim Via Transfer, Segini Uang Suap ke Oknum Penegak Hukum PN Jaksel
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us