Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
01 September 2013 - 14:58 WIB > Dibaca 107 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Tas Menghilang Dalam Mobil, Saldo Tabungan Raib
Minggu, 04 Desember 2016 - 12:35 wib
Korpri Tolak Pengerahan PNS di Car Free Day
Minggu, 04 Desember 2016 - 10:31 wib
Gastronomi Indonesia Makin Dapat Panggung di Asia
Minggu, 04 Desember 2016 - 06:47 wib
Di Rangkasbitung, Wayang Ajen Tampilkan Dewi Kekembang
Minggu, 04 Desember 2016 - 06:35 wib
Tiga Residivist Pelaku Curanmor Takluk Ditangan Polisi
Minggu, 04 Desember 2016 - 05:33 wib
Apa Gerindra Menyesal Dukung Ahmad Dhani?
Minggu, 03 Desember 2016 - 21:00 wib
Kivlan Zen Tidak Ditangkap, tapi Cuma "Diambil"
Minggu, 03 Desember 2016 - 20:30 wib
Pak Jokowi, Yang Makar Itu Bukan Para Tokoh, melainkan...
Minggu, 03 Desember 2016 - 20:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pak Polisi, Sri Bintang Pamungkas Sebaiknya Dilepaskan Saja karena...
Siapa Penyandang Dana Upaya Makar Ahmad Dhani Cs?

Sabtu, 03 Desember 2016 - 18:30 WIB

Wuih... Kader Gerindra Ini Siap Ditahan Demi Sri Bintang Pamungkas Cs
Oh, Ternyata Gara-Gara Video Youtube Ini Sri Bintang Dijebloskan ke Penjara
Ahmad Dhani Cs Ditetapkan sebagai Tersangka, Begini Penjelasan Mabes Polri
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us