Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
01 September 2013 - 14:58 WIB > Dibaca 99 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Gerindra: Simulasi Dulu, Baru Soft Launching
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:38 wib
Ahok: Saya dan Kader PDI P Baik-baik Saja
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:35 wib
PAN Tak Ingin Ada Penyeragaman Ideologi Partai
Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:25 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kapolri Curigai Keterlibatan WN Asing dalam Kasus Jemaah Haji di Filipina

Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:58 WIB

Selain Gubernur Sultra, Para Pejabat Ini Juga Dilarang ke Luar Negeri

Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:45 WIB

Tak Hanya Kasus Suap, Rohadi Juga Terjerat Perkara Gratifikasi

Sabtu, 27 Agustus 2016 - 00:17 WIB

Apakah Rekaman Pengakuan Fredi Bisa Jadi Acuan? Ini Kata Pak Tito

Jumat, 26 Agustus 2016 - 18:15 WIB

KPK: Aguan Tetap Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Jumat, 26 Agustus 2016 - 17:55 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
Follow Us