Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
Minggu, 01 September 2013 - 14:58 WIB > Dibaca 114 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MOTOGP 2017
Rossi Pakai KTP Palsu? Bagaimana Ceritanya?
Rabu, 29 Maret 2017 - 00:23 wib
Polri Tembak Mati Bandar Eks Penegak Hukum
Bandar Narkotika Internasional Makin Liar
Rabu, 29 Maret 2017 - 00:20 wib
PRA PIALA DUNIA 2018
Jepang dan Australia Menang, Zona Asia Makin Seru
Rabu, 29 Maret 2017 - 00:00 wib
KEGIATAN KEBERSAMAAN
Toyota Brotherhood Community Promo Wisata Sambil Bakti Sosial
Rabu, 28 Maret 2017 - 20:55 wib
SPS RIAU
SPS Persembahkan "Integrity Award"
Rabu, 28 Maret 2017 - 17:04 wib
NASIONAL
Jerat Pemilik Restoran Pencuri Data Kartu Kredit
Rabu, 28 Maret 2017 - 16:58 wib
TEMBILHAN
Komit Bangun Pendidikan dan Sejahterakan Guru
Rabu, 28 Maret 2017 - 16:51 wib
POLITIK
Keluarkan Perppu Perpanjang Masa Aktif Pimpinan KPU
Rabu, 28 Maret 2017 - 16:43 wib
POLITIK
Kepala Daerah Boleh Ikut Kampanye di Pilkada DKI
Rabu, 28 Maret 2017 - 16:41 wib
POLITIK
Intsiawati Ayus Geser Pesaing
Rabu, 28 Maret 2017 - 16:39 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bandar Narkotika Internasional Makin Liar

Rabu, 29 Maret 2017 - 00:20 WIB

Kasubag Humas MK Resmi Bersatus Tersangka

Selasa, 28 Maret 2017 - 00:21 WIB

Basaria Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Pemeriksaan KPK
Menghilang, Miryam Tak Datang dalam Rapat DPP Hanura
Novel Baswedan Di-SP2, Ini Komentar Komisioner KPK

Senin, 27 Maret 2017 - 19:25 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us