Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
01 September 2013 - 14:58 WIB > Dibaca 113 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
15 PERSEN HASIL PENYITAAN
Sembilan Aset Bandar Resmi untuk Operasional BNN
Minggu, 19 Februari 2017 - 13:37 wib
Alumni AK FE 87 Beri Motivasi Almamater
"Ayo jadi Entrepreneur Tangguh"
Minggu, 19 Februari 2017 - 12:59 wib
KOLOM: TAUFIK IKRAM JAMIL
Bertahan
Minggu, 19 Februari 2017 - 12:57 wib
HANYA MENGENAI LANTAI PARKIR
OTK Molotov Dua Bank di Inhil
Minggu, 19 Februari 2017 - 12:35 wib
PILGUB DKI 2017
"Kalau Tak Dijawab Pak SBY, Suara Mas Agus Mungkin Tergerus"
Minggu, 19 Februari 2017 - 05:30 wib
PILGUB DKI 2017
Relawan Agus Deklarasikan Dukungan kepada Anies, Begini Komentar Roy Suryo
Minggu, 19 Februari 2017 - 04:30 wib
TAKUT KEMBALI DIBUI
Hmm... Andhika Kangen Band Ternyata Kaget Dilaporkan Sang Istri
Minggu, 19 Februari 2017 - 04:00 wib
PILGUB DKI 2017
Wah, Di Wilayah Basis Kemenangan Ahok-Djarot, Pemilih Malah Dihalangi
Minggu, 19 Februari 2017 - 03:30 wib
TERKAIT KASUS MUNIR
Putusan PTUN Mengecewakan, KontraS Ajukan Kasasi
Minggu, 19 Februari 2017 - 03:00 wib
BEREDAR DI GRUP WA PARA GURU
Duh, Bu Kepsek Sebar Foto Pamer Payudara, Kok Bisa?
Minggu, 19 Februari 2017 - 02:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Putusan PTUN Mengecewakan, KontraS Ajukan Kasasi

Minggu, 19 Februari 2017 - 03:00 WIB

Sudah Adakah Tersangka dalam Kasus Habib Rizieq dan Firza? Kata Polisi...
Bagaimana Nasib Sri Bintang Pamungkas? Ini Perkembangan Terbarunya
Soal Usulan Hak Angket Ahok, PDI P: Ini Upaya Ganggu Konsentrasi Kami
Kalau Emirsyah Satar Membantah, KPK: Itu Biasa

Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:16 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us