Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Organisasi Buruh Tolak Rencana Penerbitan Inpres UMP
Minggu, 01 September 2013 - 14:58 WIB > Dibaca 119 kali Print | Komentar
Berita Terkait



JAKARTA (RP) - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menentang rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kenaikan UMP 2014 yang akan didasarkan pada inflasi maksimal. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menyatakan, bila Inpres tersebut dipaksakan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar isi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertran nomor 13/2012 tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Timboel,  UU Ketenagakerjaan dan regulasi operasionalnya sudah dengan jelas mengatur bahwa penentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/K) ditentunkan oleh hasil survey 60 item KHL yang tercantum dalam Permenakertrans 13 tahun 2012 tentang KHL. "Jadi kalau Inpres hanya mendasari kenaikan UMP/K pada inflasi maka isi Inpres sudah melanggar ketentuan isi UU 13/2003 jo. Permenakertrans no. 13/2012," tegasnya, Minggu (1/9).

Selain itu, katanya, UU Ketenagakerjaan juga sudah memuat ketentuan bahwa UMP/K minimal berlaku untuk seluruh jenis industri. Setelah itu baru ditentukan UMSP/K (upah minimum sektoral provinsi/Kabupaten/kota) yang nilai minimalnya bertambah 5 persen dari UMP/K yang ditetapkan gubernur.

"UMSP memang akan berbeda antara satu sektor dgn sektor industri lainnya. Jadi kalau Inpres memberikan pembedaan terhadap penerapan UMP/K pada industri padat karya maka inpres sudah melanggar UU 13/2003," tuturnya.

Sesuai dengan tata urutan hukum, ujar Timboel, posisi Inpres lebih rendah dibandingkan UU. Karena itu isi Inpres tidak boleh mengurangi isi UU 13/2003 jo Permenakertrans no. 13/2012.

Ditambahkan Timboel, bukan kali ini saja pemerintahan Presiden SBY berupaya mengkerdilkan isi UU Ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum. Sebab, pada  tahun 2010 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 menteri yang juga menihilkan  isi UU Ketenagakerjaan karena ingin mengatur kenaikan UMP/K sebatas nilai pertumbuhan ekonomi saja.

"Dengan penolakan masif dari SP SB dan demo besar-besaran akhirnya pemerintah membatalkan SKB 3 menteri tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Masyarakat Melayu Harus Bersatu
Septina Minta Masukan Arah Pembangunan
Rabu, 24 Mei 2017 - 01:30 wib
Re-Opening Epson Service Center Pekanbaru
Maksimalkan Pelayanan ke Konsumen
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:59 wib
OTOMOTIF
Penguasaan Pasar Fuso di Riau Capai 63 Persen
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:57 wib
EKONOMI BISNIS
RS KPJ Klang Malaysia Sediakan Layanan di Luar Pengobatan
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:56 wib
BANTUAN PERALATAN
Kelola Lahan Sawit tanpa Bakar, Diberi Insentif
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:39 wib
26 Mei Sekolah Libur Ramadan
Dinas Pendidikan Siak
26 Mei Sekolah Libur Ramadan
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:34 wib
Harapan untuk Firdaus-Ayat
Harus Lebih Pro Rakyat
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:32 wib
FORUM SEBAR PUNGLI
Hari Ini, Gubri Buka Seminar
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:27 wib

Jelang Ramadan, Harga Masih Normal
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:21 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Gelar Razia, Satpol PP Amankan 11 PSK

Selasa, 23 Mei 2017 - 09:53 WIB

KPK dan BNN Tak Hadir, Rapat Pembahasan RUU KUHP Tertunda
Ahok Batal Ajukan Banding Kasus Penistaan Agama

Senin, 22 Mei 2017 - 20:06 WIB

Tiga Barang Bukti Fantasi Seks Kaum Gay yang Disita Polisi
Saut KPK: Delik Korupsi di Luar KUHP karena Kejahatan Luar Biasa
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Septina Minta Masukan Arah Pembangunan