Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Asyik, 1 Januari Nanti Gaji Plus Remunerasi Eselon I Capai Rp 70 Juta
Selasa, 10 September 2013 - 21:00 WIB > Dibaca 3259 kali Print | Komentar
Berita Terkait

Gaji PNS Belum Bisa Dibayarkan



JAKARTA (RP) - Per 1 Januari 2014, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta. Peningkatan tersebut sebagai kompensasi atas penghapusan honor-honor serta pendapatan lain yang biasanya diterima pejabat struktural.

"Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam peluncuran buku Reformasi Birokrasi di Hotel Saripan Pacifik, Selasa (10/9).

Dijelaskannya, dengan dipusatkannya seluruh pembayaran honorer ke tunjangan kinerja, otomatis seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV ikut terdongkrak naik. Itu sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian. Di samping sebagai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.

"Jadi mulai 1 Januari, seluruh Kementrian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Kalau tahun 2011-2013 kan masih ada yang terima, tapi tahun depan tidak boleh lagi," tegasnya.

Dia mengakui, dengan peningkatan pendapatan PNS tersebut akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.

"Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi," terangnya.

Ditambahkan Eko, itu akan menjadi basic utk penggajian. Setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima. "Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya," pungkasnya. (esy/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
WAKILI ASPIRASI WARGA
Usul Bentuk Fraksi di DPR, MUI Klaim Tak Berpolitik
Kamis, 26 April 2017 - 20:41 wib
TERUS DIGESA, TERJUNKAN TIM KHUSUS
Penjelasan Wakapolri Terkait Pengungkapan Kasus Novel Baswedan
Kamis, 26 April 2017 - 20:32 wib
BERBEDA DENGAN KESAKSIAN ANAK BUAH
Soal Proyek Satelit Monitoring, Kepala Bakamla Bantah Minta Fee
Kamis, 26 April 2017 - 20:25 wib
TERKAIT PENYIRAMAN AIR KERAS
Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru Kasus Novel Baswedan
Kamis, 26 April 2017 - 20:19 wib
KASUS SATELIT MONITORING
Akui Kenal, Kepala Bakamla Sempat Kunjungi Rumah Fahmi
Kamis, 26 April 2017 - 20:15 wib
PERNAH DIGUNAKAN SAAT TETAPKAN CALON KAPOLRI
Fahri: Usulan Hak Angket Bukan karena Kasus e-KTP
Kamis, 26 April 2017 - 20:05 wib
PILGUB DKI 2017
Anies Kenang Risma saat Syukuran Kemenangan
Kamis, 26 April 2017 - 20:01 wib
TERUS BERDATANGAN SEJAK KEMARIN
Kebanjiran Karangan Bunga, Ahok: Saya Foto Aja
Kamis, 26 April 2017 - 19:56 wib
LEWAT JALUR LAUT
Polisi Ungkap Modus Baru Penyelundupan Narkoba dari Cina
Kamis, 26 April 2017 - 19:47 wib
TERKAIT INPRES ERA MEGAWATI
Jokowi soal Kasus BLBI: Bedakan Kebijakan dan Pelaksanaan
Kamis, 26 April 2017 - 19:41 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Penjelasan Wakapolri Terkait Pengungkapan Kasus Novel Baswedan
Soal Proyek Satelit Monitoring, Kepala Bakamla Bantah Minta Fee
Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru Kasus Novel Baswedan
Akui Kenal, Kepala Bakamla Sempat Kunjungi Rumah Fahmi
Jokowi soal Kasus BLBI: Bedakan Kebijakan dan Pelaksanaan
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini