Depan >> Berita >> Hukum >>
Asyik, 1 Januari Nanti Gaji Plus Remunerasi Eselon I Capai Rp 70 Juta
10 September 2013 - 21:00 WIB > Dibaca 2748 kali Print | Komentar
Berita Terkait

Gaji PNS Belum Bisa Dibayarkan



JAKARTA (RP) - Per 1 Januari 2014, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta. Peningkatan tersebut sebagai kompensasi atas penghapusan honor-honor serta pendapatan lain yang biasanya diterima pejabat struktural.

"Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam peluncuran buku Reformasi Birokrasi di Hotel Saripan Pacifik, Selasa (10/9).

Dijelaskannya, dengan dipusatkannya seluruh pembayaran honorer ke tunjangan kinerja, otomatis seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV ikut terdongkrak naik. Itu sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian. Di samping sebagai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.

"Jadi mulai 1 Januari, seluruh Kementrian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Kalau tahun 2011-2013 kan masih ada yang terima, tapi tahun depan tidak boleh lagi," tegasnya.

Dia mengakui, dengan peningkatan pendapatan PNS tersebut akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.

"Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi," terangnya.

Ditambahkan Eko, itu akan menjadi basic utk penggajian. Setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima. "Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya," pungkasnya. (esy/jpnn)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DATANG BERSAMA KETUA KOMISI III
Ikut Temui Massa Aksi 212, Kader PDI P Ini Diteriaki Hampir 20 Menit
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:59 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Bantah Pernyataan Ahok, Yunahar: Tak Ada Larangan Memilih Berdasar Agama
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:43 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Yunahar Ilyas: Ahok Menyebut Al-Maidah 51 Itu Jadi Alat Membohongi
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:37 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Kiai Akhyar Sebut Hanya Umat Muslim yang Bertabayun, Begini Reaksi Kubu Ahok
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:30 wib
TERKAIT RELOKASI WARGA KE RUMAH SUSUN
Maaf, ya, Jangan Dipolitisasi Persoalan Banjir
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:24 wib
DIGELAR PERTENGAHAN PEKAN INI
Hak Angket Dugaan Pelanggaran Undang-undang oleh Presiden Jokowi Dibacakan di Parpurna
Rabu, 21 Februari 2017 - 19:12 wib
PUSAMANI DAN MU JADI PARTAI PEMBUKA
Ketat! Inilah Hasil "Drawing" Babak 8 Besar Piala Presiden 2017
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:44 wib
POLEMIK PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pernyataan Jaksa Agung Soal Ahok Ini Bikin Fadli Zon Heran
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:28 wib
DEMO HONORER K2
Yang 232 Dipastikan Heboh, untuk Aksi Besok...
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:25 wib
KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
Pengamat: Kalau Mau Jadi Gubernur Lagi, Sebaiknya Ahok Mundur
Rabu, 21 Februari 2017 - 18:17 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bantah Pernyataan Ahok, Yunahar: Tak Ada Larangan Memilih Berdasar Agama
Yunahar Ilyas: Ahok Menyebut Al-Maidah 51 Itu Jadi Alat Membohongi
Kiai Akhyar Sebut Hanya Umat Muslim yang Bertabayun, Begini Reaksi Kubu Ahok
Yamaha dan Honda didenda Miliar Rupiah

Selasa, 21 Februari 2017 - 17:41 WIB

Tepis Isu Kriminalisasi Ulama, Irjen Iriawan: Laporan Ada, Kami Tidak Ngarang
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini