Depan >> Opini >> Opini >>

Sudi Prayitno

Membebaskan Whistle Blower?

7 Juli 2011 - 07.56 WIB > Dibaca 1011 kali | Komentar
 

KORUPSI yang telah dinobatkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) dalam UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001, belum sepenuhnya diikuti dengan upaya-upaya luar biasa (extra-ordinary effort) dalam pemberantasannya. Disamping aparat penegak hukum masih tebang pilih atau pilih-pilih dalam menebang, pemberantasan korupsi masih didominasi oleh pendekatan menindas ketimbang preventif. Ujung-ujungnya, menghukum pelaku seberat mungkin (meskipun belum ada yang dihukum mati) menjadi pilihan terbaik yang dilakukan pengadilan saat ini.

Berbeda dengan kondisi di atas, banyak kalangan kecewa ketika majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 1,3 tahun penjara terhadap Agus Condro Prayitno, anggota DPR periode 1999-2004 dalam kasus suap cek perjalanan yang juga melibatkan sejumlah politisi lain. Meskipun lebih rendah tiga bulan dari tuntutan jaksa, majelis hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan peran AC Prayitno sebagai pelaku yang menjadi pelapor atau yang meniupkan pluit (whistle blower) sehingga kasus yang awalnya tak tersentuh itu akhirnya terbongkar. AC Prayitno dihukum sama berat dan/atau tidak berbeda jauh dengan terdakwa dalam kasus yang sama.

Tanpa bermaksud membela, kesaksian AC Prayitno dapat dikategorikan sebagai kesaksian whistle blower karena ia merupakan orang yang pertama kali melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana suap. Sebagai whistle blower sekaligus tersangka, AC Prayitno sebenarnya berhak mendapat perlakuan khusus dibanding tersangka lain dalam kasus yang sama, karena tanpa pengakuannya mustahil kasus suap yang melibatkan banyak tersangka yang notabene adalah para politisi dapat dibongkar oleh KPK. Sebagaimana diketahui, tindak pidana suap yang biasanya hanya melibatkan pemberi dan penerima suap, sangat sulit dibongkar (kecuali bila tertangkap tangan) karena baik pemberi maupun penerima suap sama-sama tidak mau mengaku.

Namun perlakuan khusus (yang salah satunya) berupa keringanan hukuman terhadap whistle blower ini, meskipun dijamin dalam UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sepertinya belum mendapat tempat dalam praktik penegakan hukum di peradilan kita. Pasal 10 ayat (2) UU No 13/2006 yang menyatakan: “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam kasus AC Prayitno, sama sekali tidak dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Benar inisiatif AC Prayitno mengungkap indikasi suap yang melibatkan dirinya dan rekan-rekan sesama politisi lainnya bukan karena pamrih, melainkan karena kesadaran akan kejahatan yang telah dilakukannya. Tapi siapakah (selain AC Prayitno) yang berani mengakui kejahatan yang telah dilakukan bila akhirnya harus dihukum? Lalu, mungkinkah kasus suap tersebut terbongkar bila tidak ada whistle blower-nya?

Belum diberikannya tempat bagi seorang whistle blower seperti AC Prayitno dalam praktik penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, sejatinya menimbulkan dampak terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang sampai saat ini ibarat pepatah jauh panggang dari api. Menguatnya lilitan gurita korupsi di setiap sendi kehidupan pada saat berbagai upaya pembinasaannya sedang gencar dilakukan, mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih sebatas menambah daftar pelaku, tapi belum menguranginya. Berbagai upaya yang dilakukan penegak hukum untuk memburu koruptor, justeru menjadi pupuk bagi tumbuh-suburnya korupsi.

Eksistensi kepolisian dan kejaksaan serta KPK yang diberi kewenangan mengatasi  korupsi, tak membuat para koruptor gentar dan mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi. Sebaliknya, masih banyak kasus dugaan korupsi yang belum berhasil diungkap karena pihak-pihak yang diduga terlibat selalu bersembunyi dan saling melindungi. Bahkan, suap-menyuap dalam takaran kecil yang diindikasikan banyak terjadi dalam proses perizinan, penerbitan sertifikat, pengurusan KTP, SIM, STNK, dan lain sebagainya, yang selama ini dianggap hanya isapan jempol oleh para petinggi instansi terkait akan dengan sangat mudah dibongkar bila ada salah seorang pelaku yang secara sukarela berani mengungkapkannya.

Mimpi buruk yang dialami AC Prayitno, pastilah menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun untuk tidak begitu saja menjadi seorang whistle blower dalam kasus korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Padahal, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan pada upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, tapi juga partisipasi masyarakat termasuk whistle blower untuk melaporkan dan/atau mengadukan adanya indikasi korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Kiranya butuh pemahaman semua pihak khususnya lembaga peradilan bahwa upaya luar biasa yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi tidaklah semata-mata menghukum pelaku seberat-beratnya, tapi meliputi pula memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaku yang dengan kesadarannya mau menjadi whistle blower.

Memberikan keringanan hukuman bahkan (bila perlu) pengampunan dan/atau pembebasan dari ancaman hukuman terhadap seorang whistle blower bukanlah pekerjaan yang sulit dibanding mengorbankan diri sebagai orang pertama yang akan dihukum. Seorang hakim tak harus terpaku dengan ketentuan normatif yang termaktub dalam sebuah undang-undang bila putusan yang akan dijatuhkannya kelak justeru akan mencederai rasa keadilan (sense of justice) banyak orang. Keputusan menjadi seorang whistle blower seperti AC Prayitno pastilah sangat berisiko dan butuh keberanian luar biasa, sehingga logis bila keputusannya itu diapresiasi tidak hanya dalam bentuk dukungan moril tapi juga pengampunan dan/atau pembebasan dari hukuman. Semoga masih ada AC Prayitno lain dalam kasus-kasus korupsi berikutnya.***

Sudi Prayitno
Advokat/Praktisi Hukum di Padang asal Kepulauan Meranti.
KOMENTAR
Terbaru
Kasus Century, KPK Minta Keterangan Ketua OJK

Selasa, 13 November 2018 - 20:47 WIB

Stan Lee Wafat, Para Superhero Berduka

Selasa, 13 November 2018 - 19:37 WIB

KPK Dalami Motif Pertemuan James Riady dengan Neneng Hassanah
Polri Teliti Kemungkinan Hoaks by Design

Selasa, 13 November 2018 - 18:23 WIB

Dianiaya, Warga Guntung Meregang Nyawa

Selasa, 13 November 2018 - 18:00 WIB

Follow Us