Opini
d

Memaketi Pimpinan KPK Sudi Prayitno

23 Juli 2011 - 08.29 WIB

Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK baru saja mengumumkan nama-nama bakal calon Pimpinan KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Pada saat yang hampir bersamaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Ketua KPK masih tersisa tiga tahun lagi menimbulkan perdebatan berapa jumlah calon Pimpinan KPK yang harus diserahkan Pansel kepada Presiden untuk diajukan ke DPR karena jumlah calon yang akan dipilih DPR tidak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Terlepas dari kontroversi berapa jumlah calon yang harus diajukan ke DPR pasca keluarnya putusan MK, Pansel tetap harus bekerja keras mencari dan menetapkan calon-calon Pimpinan KPK yang tak hanya memenuhi kualifikasi undang-undang tapi juga ekspektasi publik yang sampai saat ini masih belum terwujud. Pimpinan KPK yang secara individual dinilai baik, ternyata belum mampu mendorong KPK menjadi institusi yang benar-benar powerful dalam memerangi korupsi.

Kreasi Pansel
Langkah Pansel Pimpinan KPK melakukan persuasi dengan cara jemput bola ke beberapa figur/tokoh yang dipandang layak, patut diapresiasi sebagai salah satu upaya menjaring bakal calon berkualitas.

Meskipun pada akhirnya jumlah bakal calon yang mendaftar menurun drastis dibandingkan jumlah bakal calon pada seleksi Pimpinan KPK sebelumnya, setidaknya (ditahap awal) Pansel telah berusaha maksimal melakukan yang terbaik.

Kendati begitu, kinerja Pansel baru akan bisa dievaluasi secara menyeluruh setelah calon Pimpinan KPK ditetapkan.  

Sejauh ini Pansel telah berketetapan hati untuk menyeleksi seluruh bakal calon berdasarkan 11 persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 29 UU No 30/2002 tentang KPK yang kemudian di-redefinisi oleh Pansel menjadi hanya 4 syarat utama, yaitu kepemimpinan, integritas, kapasitas, dan independensi (KIKI).

Kriteria yang ditetapkan Pansel tersebut sebenarnya belum menjamin lahirnya pimpinan ideal KPK, yaitu yang KIKI-nya tetap terjaga sampai tugasnya berakhir tanpa didukung konsistensi sikap para calon sebagai syarat tambahan.

Meskipun dalam proses seleksi calon-calon telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, namun tidak ada jaminan jiwa kepemimpinan, integritas, kapasitas, dan independensi mereka akan tetap terjaga selama menjadi pimpinan KPK bila tidak memiliki keteguhan hati di tengah derasnya serangan balik (fight back) terhadap lembaga tersebut dan/atau berbagai godaan yang ditujukan terhadap pribadi-pribadi pimpinan KPK.

Calon-calon yang telah dinyatakan lulus oleh Pansel bisa saja tergerus independensi dan integritasnya ketika harus berhadapan dengan para koruptor yang memang piawai meloloskan diri atau mencari teman untuk masuk ke penjara.

Lalu, dengan cara bagaimana Pansel menilai KIKI(K) bakal calon pimpinan KPK agar mereka yang terpilih kelak benar-benar mampu bekerja profesional sampai berakhir masa kerjanya?

Selain meminta tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama calon yang mendaftar, menguji kompetensi, dan melakukan wawancara, Pansel hendaknya melakukan pula tes psikologi terhadap seluruh calon untuk memastikan kesehatan mental, kejujuran, integritas moral, orientasi diri, dan konsistensi sikap mereka tetap berada dalam kondisi baik dan terjaga dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau setidak-tidaknya sampai berakhir masa kerjanya.

Tim khusus yang melakukan tes psikologi harus mampu mengidentifikasi ada tidaknya mentalitas korup (corrupt mentality) dalam diri setiap bakal calon. Bakal calon yang bermentalitas korup seperti permisif terhadap kecurangan, pasif melihat kemungkaran, dan tidak disiplin, wajib didiskualifikasi oleh Pansel.

Four for One?
Mengingat calon pimpinan KPK yang ditetapkan Pansel kelak akan bergabung dengan Busyro Muqoddas, hal lain yang juga harus mendapat perhatian serius Pansel adalah bahwa Pansel tidak memilih satu tapi sisa paket pimpinan KPK.

Maka, nama-nama calon yang diajukan ke Presiden untuk diserahkan ke DPR haruslah figur-figur yang cocok dan bisa bekerja dalam satu tim dengan Busyro Muqoddas.

Data profile assesment Busyro Muqoddas harus menjadi referensi bagi Pansel dalam menentukan sisa calon pimpinan KPK, bila perlu dengan melakukan berkali-kali simulasi silang antara Busyro Muqoddas dengan seluruh calon secara acak dengan menggunakan rumus probabilitas.

Pansel harus mengukur sejauh mana masing-masing calon baik sendiri maupun bersama dengan calon lain bisa menjadi sebuah tim yang solid dengan Busyro Muqqodas. Memang ada kesan Busyro Muqoddas menjadi tolok ukur penilaian, tapi itulah risikonya bila sudah ada unsur pimpinan KPK terpilih sebagai konsekuensi putusan MK ketika seleksi dilakukan.

Dengan lain perkataan, Pansel dipaksa mencari figur-figur yang cocok dengan Busyro Muqoddas, sekalipun belum tentu Busyro Muqoddas masih kapabel dijadikan ukuran.

Agaknya, harapan akan lahirnya pimpinan ideal KPK ke depan mustahil terwujud bila Pansel gagal menyatukan pecahan paket Pimpinan KPK menjadi satu kesatuan yang utuh.***

Sudi Prayitno, Advokat di Padang, alumnus Univ Erasmus Rotterdam Belanda, asal Kepulauan Meranti.


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook