Depan >> Opini >> Opini >>

Aditia Bagus Santoso Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru 2017 –2020, alumnus Fakultas Hukum Universitas Riau

Dilema Prostitusi Online

20 Maret 2017 - 10.33 WIB > Dibaca 366 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - PROSTITUSI online akhir-akhir ini semakin jadi dilema. Tak terkecuali di Pekanbaru. Kemajuan teknologi (TI), dan tren media sosial hingga aplikasi perpesanan, seperti weChat dan whatsapp, jadi salah satu penyebab suburnya praktik profesi remang-remang yang satu ini. Perbedaan antara prostitusi online dan konvensional, jadi sangat tipis. Bedanya terletak pada medianya saja. Tapi yang jelas, maraknya praktik prostitusi ini karena rendahnya jangkauan penegakkan hukum. Tak hanya di Pekanbaru, namun juga di Indonesia umumnya.

Prostitusi dalam KUHP
Dahulu sebelum adanya perkembangan teknologi informasi, kejahatan prostitusi dilakukan menggunakan cara langsung jumpa dan tatap muka. Penjaja prostitusi akan menjajakan jasa haramnya kepada pengguna baik secara langsung atau melalui orang lain yang disebut juga sebagai mucikari atau germo. Secara hukum, kejahatan prostitusi konvensional ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Berdasarkan rumusan Pasal 296 KUHP tersebut, R Soesilo mengatakan, bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya).

Pasal 506 KUHP menjelaskan, bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dari dua rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan hanya kepada mucikari atau germo lah pidana tersebut dapat dikenakan. Sedangkan untuk penjajanya maupun pengguna tidak dapat dikenai pasal dalam KUHP tersebut.

Hal tersebut sama halnya dengan UU Perdagangan Manusia. Mucikari dan germo dapat dihukum menggunakan UU Perdagangan Manusia. Tapi tidak hanya itu, karena UU Perdagangan Manusia mengatur pidana bagi orang yang menggunakan atau memanfaatkan dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Orang yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirimkan, dipindahkan atau diterima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, maka orang tersebut merupakan korban dari perdagangan orang. Sehingga jika situasinya, yang menawarkan jasa prostitusi ini bukan merupakan korban perdagangan orang, akan sulit menghukum si penerima jasa prostitusi. Dan juga menghukum si penawar jasa prostitusi karena dalam UU Perdagangan Orang tidak menghukum bagi orang yang mendagangkan dirinya sendiri.

Namun yang patut dikritisi, walau sudah ada aturannya di dalam KUHP maupun UU Perdagangan Anak, hal tersebut tidak dapat dikategorikan bahwa Indonesia sudah ada aturan dalam penegakan hukum dalam kejahatan prostitusi. Beda ranahnya antara cabul, kesusilaan dan prostitusi. Namun untuk sementara, aturan tersebutlah yang dijadikan aturan bagi penyidik guna mengecilkan angka prostitusi di Indonesia walaupun terkadang kurang maksimal.

Pengaruh Teknologi Informasi
Dengan cepatnya perkembangan informasi, turut menyumbang efek negatif dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai “jembatan” antara pencari jasa prostitusi dengan penjajanya. Prostitusi online ini tidak jauh berbeda halnya dengan jasa prostitusi tradisional. Yang berbeda hanya pada penggunaan teknologi informasi sebagai sarana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Saat ini UU ITE telah direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronicmail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Media sosial dan jejaring perpesanan (messengerchat) sebagai media komunikasi, yang menggunakan internet, maka penggunaan media sosial dan jejaring perpesanan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam UU ITE.

Prostitusi online yang menggunakan media sosial dan jejaring perpesanan tidak diatur secara tegas di dalam UU ITE bahkan di dalam UU ITE yang telah direvisi. Yang diatur dalam UU ITE hanya dalam hal masalah kesusilaan. Tentu beda halnya kesusilaan dengan prostitusi secara online. Yang dimaksud Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi konten baik tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan seperti konten pornografi. Hal ini berbeda dengan prostitusi online.

Dalam modus kejahatannya, biasanya penjaja jasa prostitusi tidak menggunakan dan/atau menampilkan konten yang melanggar konten pornografi, namun hanya menggunakan media sosial atau jejaring perpesanan sebagai media untuk berbicara dengan calon pengguna jasa prostitusi.

Dengan demikian, Pasal 45 UU 19/2016 yang memberikan pidana bagi pelanggar kesusilaan tidak dapat dikenakan kepada penjaja jasa prostitusi. Dan tidak ada pelarangan prostitusi secara gamblang di dalam UU ITE bahkan dalam revisinya memperlihatkan negara tidak pernah serius untuk memberantas bisnis prostitusi yang kini makin merajalela dan canggih.

Prostitusi di Pekanbaru
Sebagai kota besar, Pekanbaru memiliki masalah yang sama dengan kota besar lainnya terkait prostitusi sebagai sebuah “syarat wajib” untuk dapat menjadi kota besar. Oleh karenanya, Pekanbaru membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Perda ini sama halnya dengan KUHP yang tidak membahasakan secara gamblang mengenai prostitusi, namun menghaluskannya dengan kata perbuatan asusila dan perbuatan tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pasal 5 terdiri dari 5 ayat yang keseluruhannya melarang perbuatan asusila. Namun berbeda dengan KUHP yang hanya bisa dikenakan kepada mucikari ataupun germo, dalam Perda ini justru pemberi dan pengguna jasa prostitusi dapat dikenakan sanksi. Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan “Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan di rumah-rumah, gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat usaha”. Dapat diartikan sebagai pelarangan bagi perbuatan prostitusi, namun tidak langsung melarang pada prostitusinya. Namun tentunya dalam prostitusi, akan menggunakan tempat dalam kasus umum menggunakan hotel untuk tempat bertemu dan bertransaksi. Maka secara tidak langsung pasal ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.

Namun sungguh sangat disayangkan tidak ada aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar Pasal 5 Perda tersebut. Ketentuan pidananya hanya untuk Pasal 3 dan 4. Dan sepertinya pelanggar Pasal 5 tersebut hanya dikenakan sanksi sosial berupa pemberdayaan dan pendidikan ke Panti Sosial sesuai dengan Pasal 12. Maka di Kota Pekanbaru pun juga tidak ada aturan yang dapat membuat jera bagi pelaku prostitusi baik pengguna dan pemberi jasa prostitusi maupun mucikari menurut Perda Kota Pekanbaru 12/2008.

Tantangan Penegakkan Hukum
Dalam dunia internasional, penegakan hukum prostitusi dibagi menjadi tiga jenis. Prostitusi dilegalkan dan diatur (legal), prostitusi legal, tapi tidak diatur serta rumah bordil dilarang (limitedlegality) dan prostitusi dilarang (illegal). (Anderson: 2003). Namun penegakkan hukum tidak hanya berbicara mengenai dilarang atau tidak, namun lebih keinginan negara dalam menegakkan hukum atas aturan tersebut. Thailand merupakan negara yang melarang prostitusi di negaranya, namun prakteknya hal tersebut ditoleransi dan diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan akan berpengaruh pada turis yang datang ke Thailand.

Jika dimasukkan ke dalam kategori di atas, maka Indonesia merupakan negara dengan aturan hukum prostitusi yang dilegalkan, tapi tidak diatur dan menjadi germo atau mucikari merupakan kejahatan. Namun berdasarkan Laporan Biro Demokrasi, HAM dan Buruh 2008: Elsavador, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan prostitusi legal. Hal tersebut dikarenakan, prostitusi tidak dijelaskan secara “gamblang” di dalam aturan perundang-undangan.

Hal tersebut di atas adalah benar, melihat aturan di Indonesia yang mengincar pihak di dalam bisnis prostitusi secara sepotong-sepotong dan kehendak negara memberantas kejahatan prostitusi ini. KUHP hanya menghukum orang yang menerima keuntungan dari perbuatan cabul, bukan perbuatan prostitusi, namun dapat diartikan oleh aparat penegak hukum sebagai perbuatan prostitusi. Begitu juga di dalam UU Perdagangan Orang yang hanya berpegangan pada korban perdagangan orang saja. Selain itu, daerah lokalisasi merupakan suatu “pembenaran” atas perbuatan prostitusi. Dengan adanya persetujuan pemerintah dalam hal daerah lokalisasi, sebenarnya di satu pihak, negara mendukung adanya prostitusi di Indonesia.

Maka kalau memang penting untuk mengentaskan permasalahan prostitusi di Indonesia, pemerintah dan aparat penegak hukum segera merumuskan atau menemukan solusi agar kejahatan prostitusi konvensional dapat diperangi sebelum berbicara memerangi prostitusi online yang lebih sulit. Karena dengan bebasnya akses masyarakat terhadap informasi menggunakan media internet berdampak cara berpikir masyarakat yang juga bertukar secara cepat. Prostitusi konvensional yang menjajakan diri secara langsung tanpa menggunakan media sebagai sarana pemasaran jasa haramnya, kini telah menjadikan media sosial dan jejaring perpesanan sebagai medianya dan lebih sulit untuk dilacak.

Yang dapat dilakukan pemerintah saat ini selain berharap lahirnya UU Anti Prostitusi diterbitkan adalah pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah dapat meminta Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memutus akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dalam hal ini muatan asusila atau diketahui informasi tersebut akan digunakan sebagai sarana prostitusi.

Jika kejahatan prostitusi konvensional saja sulit dilacak dan dihukum apalagi prostitusi online yang menggunakan media sosial dan jejaring perpesanan akan menjadi lebih sulit menyelidiknya. Namun hal tersebut tidaklah mudah berkaca pada mudahnya seseorang membuat sebuah akun anonim dan segera menghapusnya tanpa diketahui agar dapat menghilangkan jejak. Aparat penegak hukum akan sulit menemukan pelaku kejahatan atas hal tersebut. Bahkan dengan adanya ketentuan yang ketat bagi penyelenggara jejaring perpesanan terkait privasi akan menyulitkan aparat penegak hukum. Kalaupun pelaku kejahatan ditemukan dan ditangkap, pelaku yang merupakan pemberi jasa prostitusi (bukan mucikari atau germo) tidak akan dapat dihukum menggunakan UU ITE maupun KUHP terkait kejahatan prostitusinya.

Sama halnya prostitusi konvensional yang tidak bisa menyentuh para penjaja dan pengguna jasa prostitusi yang diatur dalam KUHP, prostitusi online-pun juga tidak dapat disentuh menggunakan UU ITE. Maka tidaklah mengherankan kalau bisnis prostitusi akan semakin merajalela baik secara konvensional maupun online karena tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut. Sehingga wajar dunia internasional menyatakan Indonesia melegalkan prostitusi. Semoga tulisan ini bermanfaat dan disajikan sempena pelantikan penulis sebagai Direktur LBH Pekanbaru, 2017 - 2020,  jika tidak ada aral melintang, hari ini, Senin (20/3). Semoga.***
KOMENTAR
Terbaru
Uangnya buat Keperluan

Rabu, 20 September 2017 - 12:38 WIB

Dresscode  Tiap Kali Ketemu

Rabu, 20 September 2017 - 12:25 WIB

Tol Pekanbaru-Dumai Mulai Diaspal

Rabu, 20 September 2017 - 12:15 WIB

Persoalan Guru Tuntas Oktober

Rabu, 20 September 2017 - 11:54 WIB

Serap Aspirasi Ditemani Mi dan Teh

Rabu, 20 September 2017 - 11:44 WIB

Follow Us