Nilam Sari, aktivis MHTI Chapter Kampus Universitas Riau

Agama dan Politik Dipisahkan?

14 April 2017 - 15.06 WIB > Dibaca 1647 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia saat ini, meminta semua pihak agar memisahkan persoalan agama dan politik. Menurutnya, ini bertujuan untuk menghindari gesekan antarumat.

“Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pemilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan,” kata Presiden Jokowi saat pidato peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, (24/3/2017). Dalam pidatonya tersebut, Jokowi juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari konflik horizontal, seperti antarsuku, antaragama. “Keberagaman suku, agama, dan bahasa, justru harus jadi kekuatan NKRI”.

Ungkapan Jokowi tersebut menuai banyak kritikan tajam dari berbagi kalangan. Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernyataan Jokowi bahwa agama dan politik harus dipisahkan adalah sebuah pernyataan yang menyiratkan bentuk dukungan pada seseorang yang tengah berlaga di pilkada.

Hendaknya semua pihak menyadari bahwa sistem politik Indonesia saat ini adalah sistem sekuler. Sekuler tidaklah bermakna anti agama, tetapi sekularisme melarang agama berperan dalam mengatur aspek kehidupan (ekonomi, politik, pemerintahan, dan lainnya). Dalam sistem sekuler, umat muslim akan dibiarkan memperbanyak aktivitas ritual (salat, zikir, tahfidz qur’an, dan lainnya), tapi akan dihalangi ketika ingin mendudukkan Islam dalam politik dan pemerintahan.

Sekularisme sendiri berasal dari Barat, sebagai kritik terhadap dominasi institusi gereja pada abad pertengahan. Dominasi ini ternyata penuh dengan penyimpangan dan penindasan melalui persekongkolan gereja dan raja/ kaisar. Kemudian muncul upaya koreksi atas gereja yang disebut gerakan Reformasi Gereja (1294-1517). Mereka menentang dominasi gereja, menghendaki agama disingkirkan dari kehidupan dan menuntut kebebasan. Puncak penentangan terhadap gereja ini adalah terjadinya perang selama 30 tahun, yang diakhiri dengan adanya perjanjian Westphali 1846. Melalui perjanjian ini, akhirnya secara total gereja dipisahkan dari masyarakat, negara dan politik. Sejak itulah lahir sekularisme yang menjadi dasar ideologi dan peradaban Barat.

Dalam politik sekuler, kebebasan hanya menjadi alat pembenaran berbagai perilaku maksiat. Sebaliknya, tidak ada kebebasan untuk taat dalam bersyariah secara kaffah. Demokrasi adalah sistem sekuler yang menipu rakyat dengan konsepnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Faktanya, pemilik modallah yang mengendalikan para penguasa dan wakil rakyat. Akibatnya, para penguasa dan wakil rakyat sering abai terhadap rakyat. Mereka lebih banyak memperkaya diri dengan perilakunya yang koruptif. Akibat sekuler pula, umat tidak paham bahwa islam mengharamkan mengangkat pemimpin kafir bagi mereka.

Nampaknya, pasca-kasus penistaan al-Maidah 51, umat Islam makin sadar akan kezaliman penguasa sekuler dan pemerintah menganggapnya sebagai ancaman terhadap sistem ketika umat Islam dalam urusan politik (melarang pemimpin kafir).

Islam, selain Ad-Dien (agama ritual), juga merupakan An-Nizham (sistem kehidupan). Di dalamnya diajarkan tentang perpolitikan, sistem pemerintahan, sosial, budaya, dan sebagainya. Sebab istilah politik dalam Islam, bermakna “ri’yat su’unil ummah” atau mengurusi urusan umat. Tentu kita semua pahami urusan umat sangat banyak. mulai dari urusan terkait hubungannya dengan Allah (ibadah), hubungannya dengan sesama manusia (mu’amalah), dan urusan terkait dirinya sendiri, Islam telah menyediakan aturan lengkap.

Hakikatnya, sebagai agama yang diturunkan oleh Allah, Islam adalah rujukan komprehensif seluruh problematika umat. Politik dan Islam ibarat dua sisi mata uang. Agama dan politik tidak mungkin dipisahkan, jika dipaksakan terpisah maka akibatnya adalah kehancuran masyarakat dan peradaban. Problem yang terjadi di Indonesia saat ini hanya bisa diatasi dengan sistem syariah Islam secara kaffah.***

Nilam Sari, aktivis MHTI Chapter Kampus Universitas Riau. nilam.tkjb@gmail.com
KOMENTAR
Terbaru
Kakek 60 Tahun Nikah dengan Remaja Cantik Pakai Mahar Rp300 Ribu Saja
Yang Dielus Gubernur Ganjar Pranowo Ini Bukan Hamil Biasa
Angin Reshuffle Kabinet Berhembus Lagi

Jumat, 24 November 2017 - 00:28 WIB

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Seharga Rp90 Juta, Silakan Pakai
Tahu Ga..., Setya Novanto Itu Pernah Jadi Sopir

Jumat, 24 November 2017 - 00:02 WIB

Follow Us