Opini
Rafiq Imtihand

Menyoal Tata Kelola DBH Migas (1)

25 Juli 2011 - 07.06 WIB

Secara nasional, peran sumber daya minyak dan gas bumi bagi perekonomian nasional cukup vital.

Minyak dan gas bumi terbukti masih menjadi sumber daya alam yang strategis, baik secara politik maupun ekonomi bagi negara.

Secara nasional penghasilan negara dari sektor minyak dan gas bumi masih cukup besar.

Namun dalam skala mikro, kita masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan dan permasalahan infrastruktur di daerah penghasil minyak dan gas bumi. Kondisi masyarakat di daerah penghasil tersebut menjadikan bertolak belakang dengan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di daerah tersebut.

Persoalan tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Ketimpangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pola pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, tetapi juga berhubungan dengan sinergi keterkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya minyak dan gas bumi.

Gerakan reformasi di Indonesia telah melahirkan adanya konsep tentang Otonomi Daerah, dimana pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Karena distribusi DBH ditentukan oleh potensi daerah penghasil, dapat dikatakan bahwa untuk melihat kesiapan proses tata kelola keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari indikator seberapa besar DBH dapat mendanai kebutuhan pembangunan di daerah tersebut.

Penerapan konsep DBH juga merupakan bagian dari kompensasi bagi daerah karena adanya kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan di daerah tersebut. Sehingga dapat dimaknai bahwa DBH merupakan keuntungan langsung bagi daerah penghasil dari perusahaan/swasta yang mengelola pertambangan minyak dan gas bumi.

DBH ini dialokasikan berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil atau by origin.

DBH merupakan instrumen keuangan dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance) dan kesenjangan antar daerah (horizontal imbalance).

Vertical imbalance diwujudkan dengan pembagian dengan porsi yang wajar antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil. Bagian pemerintah pusat lebih besar dari porsi daerah karena pemerintah harus mendanai kewajiban dan kewenangan yang lebih besar yang tidak dapat dilimpahkan kepada daerah.

Sedangkan horizontal imbalance diwujudkan dengan pembagian secara merata bagi daerah bukan penghasil yang berada di dalam wilayah provinsi yang sama dengan daerah penghasil.

Meskipun demikian daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada daerah yang bukan penghasil. Adapun besaran DBH dari sumber daya alam minyak dan gas bumi sesuai dengan pasal 14 Undang Undang No 33/2004 ditetapkan bahwa Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibagi dengan imbangan 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah.

Sedangkan penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibagi dengan imbangan 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah.

DBH dari pertambangan minyak bumi sebesar 15,5 persen dibagi dengan rincian 3 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dan sisanya sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Sedangkan dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar 30,5 persen dibagi dengan rincian 6 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 12 persen untuk kabupaten/kota penghasil; dan 12 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan, dan sisanya sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Permasalahan dan Penetapan
Permasalahan yang timbul dalam tata kelola DBH minyak dan gas bumi selama ini di antaranya adalah menyangkut; (a) tuntutan daerah agar porsi pembagian DBH menjadi lebih besar untuk daerah penghasil; (b) mekanisme penetapan daerah penghasil, perhitungan serta penyaluran DBH minyak dan gas bumi.

Dan permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masalah transparansi tata kelola DBH minyak dan gas bumi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan di seputar penetapan, penghitungan dan penyaluran DBH minyak dan gas bumi.

Dari beberapa permasalahan tersebut selanjutnya diberikan beberapa usulan perbaikan untuk pengelolaan DBH migas di masa yang akan datang.

Berdasarkan kondisi permukaan bumi daerah penghasil dibagi menjadi 3 daerah yaitu; (a) Daerah yang ada lapangan/sumur berproduksi; (b) daerah dimana terdapat fasilitas lifting; dan (c) daerah dimana yang menghasilkan penerimaan negara dari Migas.

Penetapan daerah penghasil tersebut secara teori terlihat sederhana. Tetapi jika dikaji lebih jauh, maka implementasinya menjadi cukup rumit. Penetapan penghasil minyak idealnya bukan hanya menyangkut permasalahan permukaan (surface) bumi, tetapi juga melibatkan kondisi bawah permukaan (subsurface).

Idealnya penetapan daerah penghasil tidak hanya mempertimbangkan batas wilayah di permukaan bumi. Penetapan daerah penghasil juga harus mempertimbangkan faktor teknis di lapangan dan faktor dasar keteknikan Migas terutama yang menyangkut cadangan minyak antara lain menyangkut jumlah produksi, jumlah sumur (produksi dan non-produksi).

Hal ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk lapangan-lapangan Migas yang berada di dua kabupaten atau lebih.

Dengan demikian penetapan daerah penghasil akan lebih obyektif jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemetaan geologi dan permukaan. Kegiatan pemetaan tersebut di antaranya dengan melakukan inventarisasi jumlah sumur dan cadangan per kabupaten/kota.(bersambung)


Rafiq Imtihan, Pengamat Perminyakan dan Kebijakan Energi Nasional.


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook