Depan >> Opini >> Opini >>

Husnu Abadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Perppu Pembubaran Ormas

17 Juli 2017 - 11.43 WIB > Dibaca 315 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Setelah sekian bulan menjadi isu, akhirnya Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No2/2017 yang merevisi sebagian isi dari UU No17/2013 tentang Organisasi Masyarakat. Isu yang memicu pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpu adalah ketika organisasi masyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara terbuka senantiasa mengkampanyekan khilafah. Hal ini dinilai oleh pemerintah sebagai upaya menentang Pancasila dan NKRI.

Proses hukum untuk pembubaran ormas, tunduk kepada hukum yang berlaku, yang diatur dalam UU No17/2013, di mana kewenangan pembubaran ada pada lembaga  peradilan (due process law) dan bukan pada lembaga eksekutif (pemerintah). Pencabutan status badan hukum ormas atau pencabutan status ormas terdaftar dilakukan oleh pemerintah, hanya dapat dilakukan bila keputusan peradilan itu telah inkracht (tetap). Prosedur yang demikian dinilai oleh pemerintah terlalu memakan waktu yang lama dan tidak mampu mengantisipasi keadaan yang perlu tindakan segera dan urgen demi keselamatan negara. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan asas contrario actus di mana dinyatakan bahwa kalau  institusi negara diberi kewenangan untuk  menerbitkan keputusan (izin) maka kepada instusi negara itu pulalah harus juga  diberi kewenangan untuk menarik atau membatalkaan keputusan itu.  

 Asas ini (contrario actus)  diberlakukan pada peradilan tata usaha negara, di mana tata usaha negara yang menerbitkan izin (misalnya IMB, HPH) maka tata usaha negara itu pula yang berwenang menarik atau membatalkan izin dimaksud. Keputusan tata usaha negara yang merugikan dan bertentangan dengan hukum itulah yang harus diperiksa oleh PTUN. Hakim PTUN akan mengadili dan memutus yang isi putusannya dapat saja menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu bertentangan dengan hukum dan memerintahkan pencabutan keputusan itu.

Asas ini ternyata tidak diberlakukan dalam prosedur pembubaran partai politik. Dalam konstitusi, mahkamah konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara,  dan memutus tentang  pembubaran partai politik (dengan memosisikan pemerintah sebagai pemohonnya). Padahal, sebagaimana juga ormas, parpol diberikan status sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Artinya kalau digunakan asas contrario actus, maka seharusnyalah cukup Menteri Hukum dan HAM sajalah yang membatalkan atau menarik kembali keputusan pengakuan sebuah partai politik sebagai sebuah badan hukum. Tapi mengapa konstitusi memberikan kewenangan pembubaran partai politik kepada mahkamah konstitusi, sedangkan wewenang pembubaran ormas diberikan pengaturan kepada undang-undang (pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat), apakah pembubarannya harus lewat peradilan atau cukup oleh pemerintah (menteri)? Apakah dengan demikian Perppu itu bertentangan dengan konstitusi?

Pertama, legal policy (kebijakan hukum) untuk pembubaran partai politik, langsung merupakan ketentuan konstitusi dan diberikan kepada MK dengan menempatkan pemerintah sebagai pemohon. Pilihan hukum ini memang bertolak belakang dengan masa sebelumnya, di mana kewenangan itu berada di ranah Presiden (eksekutif). Pada masa sebelumnya (berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen), Presiden Soekarno telah membubarkan Partai Masyumi dan PSI yang merupakan partai yang kritis, dan  Soeharto membubarkan PKI yang melakukan kudeta 1965. Agar tidak memberi peluang lahirnya diktator baru, maka perubahan konstitusi  berkata lain.

Kedua, pilihan hukum (legal policy) UU No17/2013 tentang ormas, pada dasarnya mengikuti jejak konstitusi juga, yaitu due proces law, hanya peradilanlah yang boleh mengadili dan menghukum. Kebijakan ini juga untuk menghindari penilaian subyektif dari pemerintah dalam pembubaran ormas. Namun ternyata, kini,  pemerintahan Presiden Jokowi, mengganti legal policy ini dengan legal policy yang baru, dengan  menerapkan  asas contrario actus (karena tata usaha negara yang mengeluarkan izin, maka tata usaha negara jugalah yang berwenang mencabutnya) Walaupun demikian, keputusan pembubaran ini dapat juga ditarik ke ranah peradilan, dalam hal pihak yang dirugikan menggugatnya ke peradilan, yaitu PTUN.  Artinya penilaian apakah keputusan pemerintah dalam membubarkan suatu ormas (pencabutan status badan hukum atau pencabutan status terdaftar bagi suatu ormas),  sesuai dengan hukum atau tidak, dipersilahkan diuji melalui forum PTUN.

 Legal policy yang dianut undang-undang bersifat open legal policy, artinya konstitusi tidak menentukan legal policy tertentu untuk pengaturan suatu ormas, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti asas negara hukum, asas non-diskriminasi, asas non-retro aktif (tidak berlaku surut) dan lain-lain.  Dalam asas negara hukum, dikenal dua jenis asas yaitu asas due process law dan asas contrario actus. Dengan demikian, legal policy mengenai pembubaran suatu organisasi masyarakat diserahkan kepada pembentuk undang-undang apakah akan memilih due proces law atau memilih contrario actus.  

Perppu No2/2017, harus dianggap sesuai dengan konstitusi (the principle of constitutionally) oleh karena itu, bilamana menteri pada beberapa hari ini membubarkan ormas HTI, maka keputusan perbuatan itu sah adanya (legitimate). Namun, tentu saja, seperti yang diterangkan di atas, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke PTUN untuk meminta keadilan dan menuntut agar hakim PTUN  menyatakan bahwa keputusan menteri itu bertentangan dengan hukum dan meminta agar keputusan pembubaran itu dicabut.

Jalan kedua, mengajukan kepada MK, agar MK menyatakan bahwa Perppu itu secara formil (proses pembentukannya) bertentangan dengan konstitusi dan secara materiel (isi Perppu itu) bertentangan dengan konstitusi,  bertentangan dengan prinsip negara hukum. Bilamana MK memutus bahwa Perppu (bila diterima oleh DPR akan berubah baju menjadi UU) adalah bertentangan dengan konstitusi, keputusan pembubaran Ormas HTI tetaplah sah adanya, karena putusan MK tidak akan berlaku surut (non retroaktif) dan hanya berlaku ke depan (prospektif).

Demikian juga bila dalam persidangan yang akan datang, DPR menolak adanya Perppu itu, maka keputusan menteri yang membubarkan HTI itu, tetap saja sah adanya. Upaya hukum yang tersedia hanyalah melakukan gugatan ke PTUN. Biarlah hakim PTUN yang mengadili, memeriksa dan memutus, apakah keputusan menteri itu menurut hukum atau bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum oleh penguasa, onrechtmatige overheids daad).***
KOMENTAR
Terbaru
Bupati Inhil Terima Anugerah PAUD Tingkat Nasional 2017

Selasa, 21 November 2017 - 11:42 WIB

Pemko Diminta Lapor Polisi Bendahara Dishub Kabur

Selasa, 21 November 2017 - 10:55 WIB

Pengemudi Roda Empat Ikut Dirazia KTP

Selasa, 21 November 2017 - 10:53 WIB

Jual HP Demi Bayar Denda

Selasa, 21 November 2017 - 10:51 WIB

Jalan Rusak Bikin Waswas

Selasa, 21 November 2017 - 10:48 WIB

Follow Us