Depan >> Opini >> Opini >>

Erdianto Effendi Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Riau

Buktikan Bahwa Itu Tidak Benar

17 Juli 2017 - 11.43 WIB > Dibaca 249 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Tulisan berikut tidak membahas bagaimana prosedur terbitnya Perppu No2/2017, tetapi lebih pada substansi pengaturannya khususnya terkait dengan kewenangan pembubaran dalam hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM) serta pemidanaan bagi organisasi masyarakat (ormas) dan atau pengurusnya. Terkait kewenangan pembubaran ormas, pemerintah mendasarkan pemikirannya pada kedudukan negara dengan warga negara dan termasuk ormas tidak seimbang. Dalam hukum perdata kedudukan negara sebagai badan hukum dengan warga negara adalah setara. Negara versus warga negara dapat saling berhadapan dalam suatu perkara perdata sebagai bukti keseteraan kedudukan hukum. Dalam lapangan hukum publik, kedudukan negara lebih tinggi daripada warga negaranya, karena itu negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara. Konstitusilah yang membatasi agar negara tidak sesuka hatinya memaksakan keinginannya kepada warga negara.

Hak Asasi Manusia
Mendirikan ormas adalah hak asasi seperti hak beragama atau hak untuk hidup. Warga negara tidak perlu mendapatkan izin dari negara untuk hidup atau untuk beragama karena sudah ada dengan sendirinya. Demikian pula pelaksanaan hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul dan berserikat tidak perlu izin negara karena sudah harus ada dengan sendirinya.

Peran negara dalam pendirian ormas tak lebih sekadar melegalisasi. Tanpa atau dengan izin negara, masyarakat tetap dapat berkumpul/berserikat dan berpendapat tanpa boleh dibatasi oleh negara dalam keadaan genting sekalipun. Satu-satunya sarana untuk mencabut hak asasi yang dasar tersebut adalah melalui putusan pengadilan.  

Karena mendirikan ormas adalah hak asasi, maka pendiriannya tidak memerlukan izin dari negara. Negara hanya melegalisasi melalui cara memberikan surat keterangan terdaftar atau menetapkan status badan hukum. Sanksi terberat menurut Pasal 61 dan 62 Perppu No 2/2017 adalah penghentian kegiatan. Meskipun tidak disebut dengan tegas sanksi pembubaran, tiga sanksi yaitu pencabutan keterangan terdaftar, pencabutan status badan hukum dan penghentian kegiatan dalam praktik dapat diartikan sebagai pembubaran atau pelarangan kegiatan ormas yang bersangkutan.

Jika seandainya keputusan sepihak pemerintah dalam memberikan sanksi administrasi tersebut dianggap sebagai keputusan sepihak yang bersifat otoritarian, maka warga negara dapat mengujinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di hadapan PTUN, pemerintah dengan warga negara memiliki kedudukan yang setara.

Hukum Pidana
Perdebatan dalam aspek hukum pidana adalah terletak pada tingkat ancaman suatu perbuatan. Objek yang dilindungi oleh hukum pidana bukan hanya warga negara saja, tetapi juga harta benda milik warga negara, masyarakat dan negara itu sendiri. Bahkan negara adalah objek pertama yang paling perlu dilindungi oleh hukum pidana. Hampir di semua Kitab Undang-undang Hukum Pidana meletakkan tindak pidana terhadap negara sebagai tindak pidana pertama dalam KUHP-nya sebagai tindak pidana paling serius. Karena negara yang dilindungi oleh tindak pidana tersebut, maka negaralah yang paling dapat merasakan keterancaman atas dirinya. Jika harus dihadap-hadapkanmanakah yang lebih, antara mengedepankan kepentingan negara atau hak asasi warga negara, maka berdasarkan prinsip HAM partikular, perlindungan negara adalah di atas segalanya. Konsep HAM yang dianut UUD 1945 tidaklah bersifat absolut atau tidak tak terbatas. Hak asasi terbatas ketika berhadapan dengan keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, kepribadian bangsa, kesusilaan, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Jika negara memandang perbuatan-perbuatan seperti melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI;dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka kriminalisasi atas tindakan tersebut bukanlah tindakan yang berlebihan. Negara berkepentingan membuat rambu-rambu untuk menyelemaatkan dirinya sendiri karena tugas pertama hukum pidana itu justru melindungi kepentingan negara itu sendiri dari segala perbuatan yang mengancam kedaulatan dan keutuhannya.   

Alat ukurnya pun bukan domain pemerintah semata. Jika pemerintah melalui aparatur penegak hukum menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan serius yang membahayakan, ukurannya tetaplah domain yudikatif karena tuduhan pemerintah yang dibuat melalui dakwaan Jaksa Penuntut Umum haus diuji di pengadilan. Pengdilanlah yang pada akhirnya yang memutuskan tuduhan pemerintah benar atau tidak. Jika ormas yang dibubarkan atau dituduh melakukan tindakan membahayakan negara, maka buktikanlah bahwa tuduhan pemerintah tersebut tidak benar.***
KOMENTAR
Terbaru
Bupati Inhil Terima Anugerah PAUD Tingkat Nasional 2017

Selasa, 21 November 2017 - 11:42 WIB

Pemko Diminta Lapor Polisi Bendahara Dishub Kabur

Selasa, 21 November 2017 - 10:55 WIB

Pengemudi Roda Empat Ikut Dirazia KTP

Selasa, 21 November 2017 - 10:53 WIB

Jual HP Demi Bayar Denda

Selasa, 21 November 2017 - 10:51 WIB

Jalan Rusak Bikin Waswas

Selasa, 21 November 2017 - 10:48 WIB

Follow Us