Opini
Wira Atma Hajri Dosen Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Islam Riaud

Presidential Threshold

25 Juli 2017 - 11.43 WIB

RIAUPOS.CO - Kendatipun ditolak oleh beberapa fraksi di DPR, ambang batas pencalonan Presiden (lazimnya dikenal dengan istilah presidential threshold) terjawablah sudah dengan disetujuinya Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. Melalui UU ini, ditentukanlah presidential threshold sebesar 20 persen (berasal dari perolehan kursi DPR periode sebelumnya) atau 25 persen (berdasarkan perolehan suara sah pada pemilihan anggota DPR periode sebelumnya). Perdebatan pun tak terelakkan. Pihak yang pro berpandangan, bahwa adanya presidential threshold merupakan rangkaian penguatan demokrasi presidensial. Katanya Presiden perlu dukungan politik yang memadai dalam rangka efektivitas pemerintahan.

Di sisi lain, pihak yang kontra dengan pandangan utama bahwa, karena pemilu 2019 baik Legislatif maupun Presiden diselenggarakan secara serentak sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013, maka presidential threshold itu tidak relevan lagi. Bahkan menurut Fadli Zon, presidential threshold itu melanggar konstitusi.

Mencermati perdebatan ini, berikut standing position saya. Pertama, setiap undang-undang dianggap benar adanya sebelum dibatalkan oleh MK, termasuk UU Pemilu ini. Sehingga, bagi pihak yang merasa dirugikan haknya dengan keberadaan ambang batas ini, silahkan saja tempuh upaya hukum yang ada. Yaitu, melalui gugatan pengujian UU ke MK.

Muncul pertanyaan, bagaimana potensi gugatan tersebut di MK? Saya berpandangan, kemungkinan besar akan ditolak MK. Sebab, dulunya, melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK hanya mengabulkan perihal Pemilu Legislatif dan Presiden Serentak, namun tidak dengan presidential threshold. Efendi Ghazali yang merupakan penggugat dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, dalam permohonannya itu ia menyatakan bahwa dengan diberlakukannya pemilu serentak maka secara otomatis Pasal 9 yang berkaitan dengan presidential threshold itu pun harus dinyatakan tidak berlaku, sehingga penerapan presidential threshold tidak relevan lagi. Namun MK beralasan bahwa Pasal 9 itu masuk kategori open legal policy dari pembentuk UU. Artinya, DPR dan Presiden boleh mengatur dan boleh juga tidak. Dalam Islam open legal policy ini dapat dipahami dengan sesuatu yang “mubah”.

Beberapa waktu setelah itu, MK pun mengeluarkan Putusan Nomor 108/PUU/XI/2013 yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra. Substansi pokok petitum Yusril itu adalah mengenai penghapusan Pasal 9 UU 42/2008 Tentang Pilpres itu. Yusril menganggap bahwa Pasal 9 itu merugikan hak konstitusionalitas seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Di samping itu UUD 1945 sama sekali tidak mengatur mengenai hal tersebut. MK di dalam Putusan Nomor 108/PUU/XI/2013 tetap konsisten dengan putusan sebelumnya, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Kedua, kendati pun presidential threshold “dibenarkan” oleh MK, tetapi menjadi rancu ketika pencalonan Presiden 2019 nantinya jika didasarkan pada Pemilu Legislatif sebelumnya (2014) atau kursi di DPR periode (2014-2019). Bukankah hasil Pemilu Legislatif 2014 atau kursi di DPR periode (2014-2019) telah dijadikan sebagai presidential threshold di tahun 2014 yang lalu? Atau dalam bahasa lain, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria ketika diliput oleh sebuah media, bahwa ”sudah terpakai digunakan kembali, jadi kalau itu ibarat tiket yang sobek enggak bisa lagi”.

Mencermati persoalan ini, celah seperti inipun menarik untuk dibawa ke MK. Sebab, bagaimana pula menggunakan persyaratan yang telah digunakan apalagi dalam situasi politik di Indonesia yang tak menentu dan banyak kejutannya. Peta perpolitikan sudah banyak berubah tentunya dalam lima tahun itu. Di tahun 1999 adalah  PDIP teratas, di 2004 adalah Golkar, di 2009 Demokrat sebagai pemenang, dan 2014 kembali PDIP memuncak.

Sederhananya adalah tentu saja hal ini menguntungkan bagi partai-partai politik yang dulunya meraih suara terbanyak di tahun 2014 lalu. Berarti, tidak ada perjuangan dalam hal ini. Bukankah setiap pemilihan itu adalah ajang kontestasi? Ini tidak fair, bukan?

Ketiga, tanpa presidential threshold bukan berarti tanpa persoalan. Persoalannya adalah bagaimana jika setiap partai mengusung calon presiden masing-masing? Tentu saja ada pemilihan putaran kedua. Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Lebih lanjutnya di Ayat (4), bahwa: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Ketika ada putaran kedua, berarti berapa pula uang rakyat yang akan terbuang untuk perhelatan itu. Tak hanya itu, energi dan waktu juga akan tersita. Demokrasi mesti juga hemat anggaran.

Keempat, saya sepakat ketika ada yang mengatakan bahwa Presiden perlu dukungan politik secara memadai dari partai politik, terlebih lagi di Indonesia di mana sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai yang tidak sederhana. Hari ini 560 anggota DPR berasal dari 10 partai politik. PDIP sebagai partai pendukung utama hanya menguasai 18,95 persen keanggotaan DPR. Tentu saja Presiden perlu “bala tentara” dari partai politik lainnya. Sebuah keniscayaan tentu saja Presiden akan tersandera dengan kepentingan partai politik pendukung, sebab partai terlalu banyak. Lagi pula tidak ada makan siang gratis dalam politik. Dan, Presiden pun perlu dukungan untuk memuluskan programnya.

Menurut hemat saya, karena pemilu Legislatif dan Presiden Serentak, sebaiknya presidential threshold tidak ada. Cara meminimalisir agar pemerintah atau Presiden terpilih tidak begitu tersandera adalah dengan menaikkan ambang batas untuk duduk di DPR (parliamentary threshold). Bukan seperti Pemilu Legislatif lalu yang hanya 3,5 persen. Partai politik pun semakin banyak di DPR, yaitu 10 partai. Atau UU Pemilu hari ini yang menetapkan parliamentary threshold di angka 4 persen. Partai politik pun akan tetap banyak di DPR nantinya. Ini tidak baik untuk efektivitas pemerintahan.

Di pemilu tak mengapa banyak partai, namun tidak di DPR. Cukuplah di DPR terdapat 4-5 partai saja. Tentu saja hal ini tidak akan berhasil dicapai dengan parliamentary threshold yang hanya 4 persen. Sebaiknya, parliamentary threshold ada diangka 8-10 persen. Dengan partai politik yang tak begitu banyak potensi konsolidasi lebih mudah.

Parliamentary threshold yang rendah memang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya partai politik, tapi tidak untuk Indonesia. Seharusnya perdebatan di DPR adalah bagaimana mengurangi jumlah partai politik di DPR melalui parliamentary threshold. Bukan masalah presidential threshold. Bukan mengamankan kepentingan politik sesaat para elite. Banyak partai di DPR itu tidak baik. Pikirkanlah rakyat juga. Jangan hanya memikirkan kepentingan partai. Apalah artinya berbicara kebebasan dalam demokrasi dengan banyaknya partai politik kalau kemudian nyatanya rakyat semakin menjerit. Kesenjangan pun semakin berjarak. Buatlah aturan yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebab, sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain (al-Hadits).***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU